Israel Beri 'Lampu Hijau' Buat Pasukan ISF Masuk Jalur Gaza

Israel disebut akan memberikan "lampu hijau" untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forcce/ISF) masuk ke wilayah Jalur Gaza, Palestina, meski sebelumnya sempat menolak. 

Seorang pejabat Israel mengatakan kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (26/7) menyetujui kerangka hukum yang memungkinkan pasukan tersebut memasuki Gaza.

Dia lalu mengatakan misi ISF akan mencakup 200 anggota dari "negara-negara sahabat seperti Uganda dan Maroko" yang akan ditempatkan di daerah-daerah yang tidak dalam kendali Israel, demikian dikutip Reuters.

Setiap kontingen memerlukan persetujuan individual dari Israel untuk memasuki Gaza. Namun, belum jelas kapan pasukan masuk dan kapan Israel memberi lampu hijaunya.

Menanggapi rencana itu, Utusan Dewan Perdamaian (BoP) AS untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyambut baik keputusan Israel.

"Ini adalah bagian penting dari kerangka kerja yang disepakati untuk menstabilkan Gaza, mendukung demiliterisasi, dan memungkinkan transisi menuju pemerintahan transisi Palestina yang efektif di bawah NCAG [Pemerintahan sipil Palestina]," kata dia.

Sebagian besar wilayah Gaza masih hancur akibat agresi brutal Israel sejak 7 Oktober 2023. Imbas operasi militer itu lebih dari 75.000 warga di Palestina tewas, ribuan fasilitas sipil hancur, dan jutaan orang terpaksa mengungsi.

Israel dan Hamas pada akhirnya sepakat gencatan senjata tahun lalu.

Setelah kesepakatan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan rencana perdamaian untuk Gaza, peningkatan bantuan kemanusiaan, pemerintahan sipil oleh teknokrat Palestina, penyerahan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel.

Namun rencana tersebut terhenti dan kelompok teknokrat, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, tetap berada di luar Gaza.

Israel mengendalikan sekitar 64 persen wilayah Gaza, sementara hampir 2 juta penduduknya tinggal di sebidang tanah sempit di pesisir yang berada di bawah kendali Hamas. Sebagian lain di tenda-tenda darurat dan menghadapi kondisi yang mengerikan.

Hamas sejauh ini menolak untuk melucuti senjata dan Israel menyatakan akan memperluas wilayah kendalinya di Gaza hingga 70 persen wilayah tersebut.

Rencana Trump juga mencakup Dewan Perdamaian (BoP) sebagai otoritas internasional yang bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja perdamaian. Salah satu tugasnya akan mengawasi pasukan keamanan di Gaza.

Dewan tersebut berencana membuat zona kemanusiaan percontohan bagi warga Gaza sebagai cara untuk memulai kembali rencana yang terhenti.