Hamas Konfirmasi Mau Lucuti Senjata di Gaza dengan Syarat, Apa Saja?

Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengonfirmai kelompoknya telah mencapai kesepakatan dengan Board of Peace (BoP) untuk melucuti senjata. BoP merupakan badan besutan Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza Palestina.

Kepada CNN, Hamad menuturkan namun keputusan pelucutan senjata kelompoknya ini bergantung pada dua syarat utama, yakni soal penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza serta kepatuhan Israel terhadap seluruh kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata pada Oktober lalu.

"Kesepakatan ini adalah satu paket," kata Hamad pada Jumat (31/7).

"Kami tidak akan memulai langkah apa pun terkait persenjataan sebelum Israel melaksanakan komitmennya. Terus terang, jika Israel tidak melaksanakannya, kami juga tidak akan melanjutkan proses ini," paparnya menambahkan.

Menurut Hamad, Israel terlebih dahulu harus menghentikan seluruh operasi militer, mengakhiri semua pembunuhan di Gaza, dan menarik pasukannya hingga ke Yellow Line sesuai perjanjian gencatan senjata Oktober.

Selain itu, Israel juga harus mengizinkan akses masuk bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar sebagaimana diatur dalam kesepakatan tersebut.

Selain itu, National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) harus dapat memasuki Gaza dan mengambil alih pemerintahan di wilayah itu. NCAG merupakan badan di bawah naungan BoP terdiri dari komite teknokrat Palestina yang berwenang mengontrol Jalur Gaza sementara.

Hamad menjelaskan bahwa NCAG nantinya akan mengambil alih kendali atas senjata milik kepolisian Hamas di Gaza.

Namun, ia menegaskan bahwa senjata-senjata berat Hamas tidak akan dinonaktifkan ataupun dimusnahkan. Sebaliknya, persenjataan tersebut akan "disimpan di bawah pengawasan Komite Nasional."

Hamad kembali menekankan bahwa seluruh proses itu tidak akan berjalan apabila Israel tidak memenuhi kewajibannya.

"Pengalaman kami pada fase pertama sangat buruk. Israel tidak mematuhi perjanjian dan terjadi ratusan bahkan ribuan pelanggaran. Kini tantangannya ada pada para penjamin: Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir untuk memastikan 100 persen bahwa Israel benar-benar akan mematuhi dan melaksanakan seluruh butir kesepakatan," ujar Hamad.

"Saya berharap Israel akan menyetujuinya-kami masih menunggu," paparnya menambahkan.