Uni Eropa Rapat Darurat usai Ribuan Migran Berenang ke Ceuta Spanyol

Uni Eropa menggelar pertemuan darurat usai puluhan ribu migran nekat berenang menuju wilayah Ceuta, Afrika Utara, milik Spanyol.

Al Jazeera melaporkan Irlandia, selaku pemegang jabatan presiden Uni Eropa kali ini, menyatakan telah mengadakan rapat darurat tingkat menteri dalam negeri untuk membahas gelombang migran di Ceuta.

Pada Rabu hingga Jumat pekan lalu, sekitar 50 ribu hingga 60 ribu migran dari Maroko berenang ke wilayah Ceuta. Sebanyak 72 orang tewas karena mencoba mencapai daerah kantong tersebut.

"Kami tidak bisa membiarkan penyeberangan massal yang tidak terkendali, instrumentalisasi migrasi, atau ancaman hibrida lainnya menciptakan persepsi bahwa masuk secara ilegal ke Uni Eropa itu mungkin," demikian pernyataan blok tersebut dalam surat bersama.

Ceuta mengalami peningkatan jumlah orang yang menyeberang dan ingin bermigrasi ke Eropa. Skala ini melampaui kejadian serupa pada Mei 2021 lalu, ketika sekitar 12 ribu orang menyeberangi perbatasan Maroko-Ceuta dalam dua hari.

Daerah kantong ini titik masuk utama ke Eropa karena merupakan kota otonom Spanyol, usai dijajah pada 1580 silam. Wilayah ini dikelilingi pagar perbatasan yang tinggi, sistem pengawasan, serta pasukan Garda Sipil Spanyol dan Kepolisian Nasional.

Aksi migrasi massal di Ceuta telah menuai kecaman oleh negara-negara Uni Eropa. Pasalnya, para migran datang secara ilegal namun berharap dapat tempat tinggal secara legal di Eropa.

Merespons gelombang migran di Ceuta, Italia memutuskan menangguhkan kebijakan perbatasan terbuka dengan Spanyol yang dikenal sebagai Schengen. Spanyol mengecam langkah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska menyatakan per Sabtu (1/8), "hampir semua" migran telah dikembalikan ke Maroko dan situasi di Ceuta kembali normal.

Prancis dan Inggris menyatakan "solidaritas" dengan Spanyol, namun Prancis juga mengumumkan peningkatan lima kali lipat jumlah polisi di perbatasannya dengan Madrid. Portugal juga menyatakan akan memperketat kontrol di perbatasan darat dan maritim.

Hingga kini, belum jelas mengapa migrasi massal ini terjadi.

Salah satu kemungkinannya yakni putusan Mahkamah Agung Spanyol pada 8 Juli yang menyatakan bahwa migran yang dicegat di laut tidak bisa dikembalikan ke negara asal begitu saja. Putusan ini tidak berlaku bagi mereka yang memasuki Spanyol melalui jalur darat.

"Tidak diragukan lagi, putusan 8 Juli... telah memainkan peran," kata jurnalis Spanyol Ignacio Cembrero, yang mengamati migrasi di Afrika Utara.

"Tetapi itu tidak menjelaskan tingkat mobilisasi yang terjadi," lanjutnya.

Sejumlah pengamat meragukan teori ini. Sebab, hanya sedikit migran yang mengetahui putusan pengadilan tersebut.

Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa kebijakan migrasi pemerintah Spanyol yang relatif terbuka tampaknya berperan dalam situasi ini.

Beberapa pengamat juga ada yang curiga bahwa Maroko mungkin saja mengatur insiden ini dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Israel. Sudah bukan rahasia bahwa pemimpin AS dan Israel terganggu dengan tindakan dan retorika Spanyol belakangan ini, khususnya terkait Palestina dan perang AS-Israel vs Iran.

Pada 2024, Spanyol menolak mengizinkan kapal kargo berbendera AS yang membawa senjata untuk Israel berlabuh di Algeciras. Otoritas Maroko sementara itu menyambut baik kapal perang tersebut.

Respons Maroko

Kementerian Dalam Negeri Maroko telah buka suara soal migrasi massal dari wilayahnya.

Mereka menyalahkan disinformasi di media sosial serta jaringan perdagangan manusia sebagai pemicu gelombang migran.

Kementerian Dalam Negeri Maroko juga menyalahkan kesalahan tafsir terhadap putusan Mahkamah Agung Spanyol.