Ganti Presiden, Kolombia Merapat ke Israel Usai 2 Tahun Putus Hubungan
Pemerintah baru Kolombia resmi mengumumkan pembentukan komisi ekonomi bilateral dengan Israel serta merencanakan kunjungan kenegaraan resmi. Langkah diplomasi ini diambil setelah pemerintahan Kolombia sebelumnya memutuskan hubungan diplomatik dua tahun lalu terkait tuduhan genosida di Gaza.
Wakil Presiden Kolombia, Jose Manuel Restrepo, mengonfirmasi melalui akun X resminya bahwa kesepakatan tersebut dicapai beberapa jam sebelum Presiden terpilih, Abelardo de la Espriella, resmi dilantik.
Inisiatif ini mencakup pembentukan Komisi Ekonomi Binasional Kolombia-Israel serta kunjungan delegasi Kolombia yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Kolombia menyatakan mekanisme baru ini dihadirkan untuk mendongkrak perekonomian nasional.
"Mekanisme ini akan membuka pintu-pintu baru bagi investasi, teknologi, inovasi, dan bakat-bakat terbaik dari Kolombia," ujar Restrepo, seperti dilansir Anadolu Agency.
Kunjungan resmi mendatang diproyeksikan bakal berfokus pada perluasan kerja sama di sektor perdagangan, inovasi, teknologi digital, dan investasi melalui komisi binasional yang baru dibentuk tersebut.
Langkah ini menandai pergeseran arah kebijakan luar negeri Kolombia secara signifikan. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Gustavo Petro pada Mei 2024, Kolombia sempat memutus hubungan diplomatik dengan Israel setelah Petro menegaskan tidak dapat mempertahankan hubungan dengan pemerintahan yang dituduh melakukan genosida.
Kala itu, Bogota juga ikut campur tangan mendukung gugatan kasus genosida terhadap Israel yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ).
Presiden Abelardo de la Espriella, yang resmi dilantik di kota Cali, sebelumnya telah menegaskan niatnya bulan lalu untuk memulihkan hubungan diplomatik dan ekonomi secara penuh dengan Israel, sekaligus menarik keterlibatan Kolombia dalam gugatan di ICJ.
Restrepo mengungkapkan para pejabat Kolombia telah menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, beserta delegasinya. Pertemuan tersebut digambarkan sebagai titik awal pembuka jalan bagi babak baru hubungan bilateral kedua negara.
Konflik di Gaza sendiri telah memicu korban jiwa dalam skala besar. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 73.300 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.200 lainnya luka-luka sejak konflik berkecamuk pada Oktober 2023.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, rentetan serangan balasan dilaporkan masih memakan korban jiwa sebanyak sedikitnya 1.250 warga Palestina.
Atas krisis kemanusiaan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga telah mengantongi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang.
(wiw)[Gambas:Video CNN]