Tiga Tahun di Penjara, Bagaimana Nasib Eks PM Pakistan Imran Khan?

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun di dalam penjara, dan komunitas global seolah tidak terlalu memperhatikan kondisi terkini tokoh publik tersebut.

Daniel Hannan, Presiden Institute of Economic Affairs asal Inggris, menyoroti adanya spekulasi mengenai kondisi Khan usai dirinya dipindahkan dari sel isolasi ke rumah sakit.

"Apakah mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sedang diracun secara perlahan? Atau kah otoritas militer Pakistan sedang menguji sejauh mana mereka bisa menyingkirkannya tanpa memicu perang saudara?" tanya Hannan, seperti dikutip dari The Telegraph.

"Kurangnya perhatian terhadap nasib Khan, selain di kalangan warga Inggris keturunan Pakistan, sangat membingungkan. Sang all-rounder adalah bagian dari kita: ia bermain untuk Universitas Oxford dan Worcestershire, menghabiskan masa-masa pembentukannya di sini, dan berbicara bahasa Urdu dengan aksen Inggris," sambungnya, merujuk pada permainan kriket.

"Namun para penggemarnya di Inggris sering kali terkejut ketika mengetahui bahwa ia telah menghabiskan lebih dari tiga tahun di penjara, sebagian besar dalam sel isolasi," sebut Hannan.

Dari bintang kriket dan filantropi ke panggung politik

Perjalanan hidup Imran Khan terbilang unik dalam lanskap politik Pakistan. Puncak karir kriketnya terjadi pada tahun 1992 ketika ia memimpin tim underdog Pakistan meraih kemenangan di Piala Dunia.

Dibanding memilih pensiun dalam kemewahan, ia mendirikan rumah sakit kanker pertama di Pakistan sebelum mendirikan partainya sendiri, Tehreek-e-Insaf (PTI), pada tahun 1996.

Langkah ini tergolong tidak biasa di Pakistan, tempat afiliasi partai umumnya bersifat kedaerahan, turun-temurun, dan berbasis kesukuan.

Khan membangun PTI dari bawah tanpa bergantung pada sistem patronase tradisional (baradari). Dari hanya meraih 1,6 persen suara pada pemilu 1997 dan satu kursi pada pemilu 2002, Khan secara perlahan meyakinkan generasi muda Pakistan untuk lepas dari ikatan feodal.

Pada tahun 2018, Khan akhirnya memenangkan pemilu dan menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, perselisihannya dengan militer-kekuatan utama di Pakistan-menjadi titik balik kepemimpinannya.

Tuduhan pidana dan konfrontasi dengan militer

Mengambil momentum di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi, para jenderal mendesain penghentian kekuasaan Khan lewat parlemen dan menggerakkan lembaga peradilan untuk menjatuhkan serangkaian tuduhan.

"Ia dituduh tidak mengumumkan dengan benar hadiah-hadiah diplomatik yang diterimanya sebagai kepala pemerintah-sebuah tuduhan yang tidak masuk akal terhadap seorang pria yang telah menyumbangkan sebagian besar kekayaannya dan menjadi seorang asketis religius," ungkap Hannan.

Ia juga dijerat tuduhan terkait pernikahan istrinya yang dinilai melanggar jangka waktu hukum Islam setelah perceraian sebelumnya. Mengenai tuduhan-tuduhan ini, Hannan menilai alasan sebenarnya di balik pemenjaraan Khan sudah dipahami secara umum oleh publik.

"Kejahatan sebenarnya, sebagaimana dipahami semua orang, adalah bahwa ia akan memenangkan pemilu yang bebas. Setelah mengurungnya, para jenderal dan boneka sipil mereka tidak dapat membebaskannya tanpa berisiko dipenjara sendiri setelah ia menang," catatnya.

Antara kompromi politik dan prinsip demokrasi

Keputusan Mahkamah Agung Pakistan untuk memindahkan Khan ke rumah sakit-yang ditentang oleh beberapa menteri-memunculkan teka-teki baru: apakah ada perpecahan di tubuh pemerintah, ataukah ini sekadar manuver pencitraan sebelum mengklaim bahwa Khan mendapatkan perawatan yang dibutuhkannya.

Meski demikian, Khan yang kini menjalani kehidupan spiritual Sufi dinilai tidak ragu untuk menghadapi risiko terburuk di dalam tahanan, menyadari bahwa popularitasnya terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Menutup analisanya mengenai situasi ini, Hannan menegaskan arti penting perjuangan mantan PM Pakistan tersebut bagi prinsip-prinsip hukum dan demokrasi global.

"Apa pun kesalahan yang dibuatnya saat menjadi PM, Khan adalah simbol demokratisasi di negara yang telah dijarah selama berdekade-dekade oleh junta militer... Seorang pria yang terhubung erat dengan negara (Inggris), harus membayar harga yang sangat mahal karena mempertahankan prinsip pemilu bebas di bawah supremasi hukum. Hal itu seharusnya cukup untuk menjadikan perjuangannya sebagai perjuangan kita juga," pungkas Hannan.