Beda Nasib Kashmir yang Dikelola India vs Pakistan Jadi Sorotan
Tujuh tahun setelah pemerintah India mencabut Pasal 370 yang memberikan status khusus bagi Jammu dan Kashmir, perkembangan di wilayah tersebut disebut menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan dengan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan (PoJK).
Jammu dan Kashmir disebut mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor pariwisata, aktivitas ekonomi yang lebih besar, serta kondisi keamanan yang relatif stabil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebaliknya, PoJK disebut masih menghadapi gelombang unjuk rasa, tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, penahanan aktivis, serta meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Protes berlanjut di PoJK
Dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi di PoJK meningkat seiring tuntutan terkait tata kelola pemerintahan dan berbagai persoalan publik.
Para pengunjuk rasa dan sejumlah organisasi lokal menuduh aparat keamanan Pakistan menggunakan kekuatan berlebihan saat membubarkan aksi, yang disebut mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan penangkapan.
Aktivis politik sekaligus kreator konten media sosial Aqeel Bhai mengunggah sebuah video dari Chinar Chowk, Rawalakot, yang menggambarkan peristiwa bentrokan saat demonstrasi berlangsung.
Dalam video tersebut, Aqeel menunjukkan prasasti peringatan berisi nama-nama korban meninggal dan menuduh aparat keamanan yang berada di gedung-gedung sekitar melepaskan tembakan ke arah massa.
Ia mengaku berada di sekitar Chinar Chowk ketika penembakan terjadi dan menyebut telah melihat sejumlah korban tergeletak di lokasi. Menurut Aqeel, sekitar 10 nama kini tercantum di monumen peringatan tersebut.
"Jumlah korban meninggal bertambah setelah beberapa korban luka akhirnya meninggal dunia," ucapnya.
Aqeel turut menyampaikan apresiasi kepada organisasi hak asasi manusia internasional, jurnalis, dan media yang telah menyoroti situasi di PoJK.
Tuduhan penahanan tanpa proses hukum
Sementara itu, Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JKJAAC) kembali menyuarakan keprihatinan atas penahanan anggota Komite Intinya, Shaukat Nawaz Mir.
Melalui sejumlah unggahan di media sosial X, JKJAAC menuduh Mir yang ditangkap polisi PoJK pada 30 Juni belum dihadapkan ke pengadilan meski keluarganya telah mengajukan permohonan habeas corpus pada 16 Juli.
"Mir tidak diberi akses untuk bertemu keluarga maupun memperoleh proses hukum yang semestinya," sebut JKJAAC.
Dalam pernyataan lain, JKJAAC menuduh aparat keamanan menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang disebut melakukan aksi damai dan menegaskan akan terus memperjuangkan tuntutan mereka meski menghadapi tindakan keras dari aparat.
Jammu dan Kashmir diklaim tumbuh
Di sisi lain, wilayah Jammu dan Kashmir yang berada di bawah administrasi India disebut mengalami percepatan pembangunan sejak pencabutan Pasal 370 pada Agustus 2019.
Perkembangan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas jalan dan jalur kereta api, perluasan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan kegiatan olahraga dan budaya, serta bertambahnya investasi di berbagai sektor.
Destinasi wisata seperti Srinagar, Gulmarg, dan Pahalgam disebut mengalami peningkatan jumlah wisatawan, yang turut mendorong pertumbuhan usaha hotel, transportasi, kerajinan tangan, perkebunan, hingga homestay.
Laporan ANI menyimpulkan bahwa perkembangan di kedua sisi Line of Control (LoC) menunjukkan kondisi yang berbeda. Jammu dan Kashmir disebut semakin berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan pariwisata, sedangkan PoJK masih diwarnai gejolak politik, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, serta tuntutan akan hak-hak sipil dan politik yang lebih luas.
(dna)