Jakarta, CNN Indonesia -- Tak mempan dengan tekanan militer, Amerika Serikat melancarkan jurus tekanan ekonomi total terhadap Iran.
Bahkan Presiden Donald Trump mengancam menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang masih memberikan dukungan bagi Teheran.
Trump menyebut tekanan itu sebagai "Economic D-Day" dan mendesak seluruh sekutu AS untuk membantu mengisolasi Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan strategi tekanan ekonomi maksimum diharapkan dapat mengurangi kebutuhan Amerika untuk kembali melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Iran
Mampukah Iran bertahan?
Meski tekanan ekonomi mulai terasa di tengah masyarakat, pemerintah Iran tampaknya tidak mau mundur. Bahkan hampir semua pejabat menyampaikan hal yang sama, dengan tegas menyatakan akan terus melawan termasuk negara yang ikut melakukan tekanan ke Iran.
Kepala keamanan Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan Teheran akan merespons dengan pembalasan "seperti gempa bumi" jika Washington melanjutkan langkah-langkah tekanan ekonomi. Ia juga memperingatkan negara-negara tetangga Iran di Teluk agar tidak bergabung dengan kampanye sanksi AS, dikutip dari The Guardian.
"Jika negara-negara di sekitar Iran bergabung dengan Amerika dalam perang ekonomi mereka, tidak setetes pun minyak akan keluar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz," kata Rezaei, menambahkan bahwa Iran juga akan menargetkan jalur ekspor minyak lainnya dari Teluk.
Pengiriman barang melalui selat tersebut tetap terganggu parah sepanjang akhir pekan, yang semakin menekan pasar energi global.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan sanksi yang diberlakukan sebagai tanda keputusasaan AS, dengan alasan bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan berhasil mengalahkan Teheran. Ia mengatakan AS telah beralih dari operasi militer ke apa yang ia sebut sebagai "rencana lama yang sama".
Reza Nasri, seorang pengacara internasional yang memiliki hubungan dengan kementerian luar negeri Iran, mengatakan pengumuman itu bukanlah tindakan terhadap Iran.
"Ini adalah klaim yurisdiksi atas dunia, dan setiap negara berdaulat di bumi adalah penerima sebenarnya. Iran hanyalah pemicunya. Tuntutan agar tidak ada negara yang mengizinkan bank, bisnis, bandara, atau pendaftaran kapalnya sendiri untuk terlibat dalam perdagangan yang sah dengan negara lain ditujukan kepada semua orang. Kedaulatan itu sendiri adalah targetnya," kata Reza.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa sanksi AS tersebut akan kembali gagal.
"Mengulangi metode yang sebelumnya terbukti gagal tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda, kecuali menunjukkan sejauh mana Amerika bersikap bermusuhan dan penuh dendam terhadap setiap warga Iran, karena mereka tahu betul bahwa dampak sanksi ini akan memengaruhi warga negara Iran biasa," ujar Esmail.
"Memaksa atau mengintimidasi negara lain untuk menghentikan atau membatasi hubungan perdagangan mereka dengan negara lain berarti melanggar landasan terpenting hubungan internasional dan pilar paling mendasar dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan nasional negara-negara," ia menambahkan.
Profesor studi Asia Barat di Universitas Teheran Hassan Ahmadian mengatakan tidak ada satu pun sanksi baru atas Iran.
"Segala sesuatu di Iran telah berada di bawah sanksi primer dan sekunder sejak 2018. Karena sanksi-sanksi ini gagal mencapai tujuan yang diinginkan AS dan Israel, kedua pihak beralih ke aksi militer," kata Hassan.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Terbiasa dengan Sanksi
Mampukah Iran hadapi tekanan sanksi ekonomi dari AS? (via REUTERS/U.S. Central Command)
Iran adalah salah satu negara di dunia yang sudah akrab dengan sanksi ekonomi AS. Selama 47 tahun negara itu menjalani sanksi ekonomi, ditambah dengan serangan militer.
Konflik berkepanjangan ini tak hanya memicu inflasi tinggi, tetapi juga menyebabkan jutaan pekerjaan hilang atau terhenti.
Tercatat harga makanan, obat-obatan, mobil, peralatan listrik, hingga produk petrokimia dilaporkan meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya.
Kondisi ini diperparah oleh kombinasi salah urus domestik, serangan terhadap infrastruktur, sanksi Amerika, blokade laut, serta pemadaman internet hampir total yang telah berlangsung selama enam bulan.
Nilai tukar mata uang Iran, rial, juga terpuruk ke level terendah sepanjang masa di pasar terbuka, yakni 1,84 juta rial per dolar AS. Angka tersebut mencerminkan pelemahan tajam daya beli masyarakat, dikutip CNBC.
Namun hal tersebut belum bisa memastikan rezim Iran akan runtuh total. Terbukti, para penguasa Iran masih solid.
Saat ini Iran masih mengandalkan diversifikasi domestik, ekspor minyak terselubung ke China, serta jaringan perbankan bayangan untuk bertahan.
Jaringan perbankan bayangan Iran (shadow banking) adalah sistem keuangan paralel dan tidak resmi yang digunakan Iran untuk memindahkan uang, menjual minyak, serta mendapatkan mata uang asing demi menghindari sanksi internasional.
Ekspor terselubung Iran ke China didominasi oleh komoditas minyak mentah.
China saat ini menyerap sekitar 80 persen hingga 90 persen dari total ekspor minyak Iran, yang setara dengan sekitar 1,4 juta barel per hari.
Karena kesulitan mengirimkan minyak melalui Selat Hormuz, Iran mencari jalur darat alternatif untuk mengimpor dan mengekspor barang.
Pada bulan Maret, misalnya, Iran mengekspor 1,84 juta barel per hari (BPD) ke pelanggan di Asia, sebagian besar Tiongkok.
Meskipun beberapa kapal berhasil menghindari blokade, Iran masih tidak dapat mengangkut minyak sebanyak yang diproduksinya setiap hari.
Iran beralih ke jalur kereta api melalui Asia Tengah sebagai jalur yang lebih aman untuk perdagangan dengan China, seperti dikutip situs The Diplomat.
