Kebijakan Bersejarah, Arab Saudi Akan Buat UU Kebebasan Informasi

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi Abdullah Alswaha mengumumkan kebijakan bersejarah bahwa Undang-Undang Kebebasan Informasi akan disahkan dalam waktu dekat.

Undang-undang itu, kata dia, bertujuan untuk menunjang kreativitas dan inovasi sekaligus menjaga kedaulatan dan kerahasiaan.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Media di Riyadh, Minggu (30/8), Abdullah Alswaha mengatakan bahwa ekonomi digital Saudi telah tumbuh lebih dari 75 persen sejak peluncuran Visi Saudi 2030, mencapai 522 miliar dan jumlah lapangan kerja di sektor digital telah meningkat menjadi 410.000 orang.

Alswaha mengatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah muncul sebagai pemimpin global dalam daya saing digital dan liberalisasi spektrum.

"Program Pengembangan Teknologi Nasional telah mendukung lebih dari 1.500 pengusaha dan 5.000 perusahaan, termasuk sembilan perusahaan bernilai miliaran riyal," katanya dikutip dari Saudi Gazette.

Alswaha mencatat bahwa lebih dari 3.000 server telah diekspor dari Kerajaan ke negara-negara tetangga, di samping keberadaan lebih dari 80 sekolah teknik di seluruh Kerajaan dan pelatihan sekitar 30.000 individu berbakat di bidang kecerdasan buatan.

Ia menyatakan bahwa kesenjangan komunikasi secara keseluruhan di Kerajaan telah menurun dari 50 persen menjadi satu persen.

Selain itu, kesenjangan dalam layanan telah turun menjadi 5 persen selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan bahwa jumlah pengaduan telah menurun sebesar 15 persen.

Menurutnya, penetrasi fiber optik di Kerajaan telah mencapai 32 persen, dengan 5,8 juta rumah yang terjangkau. Namun, tingkat berlangganan masih di bawah ekspektasi, katanya sambil mendesak keluarga untuk berlangganan guna meningkatkan peluang anak-anak mereka untuk sukses dan menjadi pemimpin.

"Arab Saudi berinvestasi besar-besaran di pusat data, yang merupakan pasar utamanya dalam kecerdasan buatan, yang mencapai hingga 60 persen dari total investasinya. Sekitar 60 persen investasi teknologi diarahkan ke pusat-pusat ini, dan lebih dari 80 kilometer persegi telah dialokasikan untuknya," kata Alswaha.

Ia mencatat bahwa Arab Saudi memiliki kapasitas untuk menjangkau 3 miliar pelanggan di sektor kecerdasan buatan dari dalam negeri dan melayani satu miliar pelanggan di pasar primer. Ia menegaskan bahwa Kerajaan berada di jalur yang tepat untuk menjadi penyedia energi utama untuk pusat data.

Skor terendah

Menurut laporan Freedom House, Arab Saudi terus menduduki peringkat sebagai salah satu negara dengan skor terendah di dunia dalam hal kebebasan internet.

Pengguna internet di kerajaan tersebut menghadapi sensor dan pengawasan yang luas serta akses terbatas ke beragam konten. Pengguna yang dianggap mengancam pemerintah tetap menjadi sasaran serangan, dengan beberapa di antaranya menerima hukuman penjara puluhan tahun karena ekspresi berani yang damai.

Di sisi lain, Arab Saudi berada dalam posisi pertumbuhan pesat teknologi internet dan komunikasi (TIK). Ditunjang menghasilkan infrastruktur yang kuat dan akses internet yang luas di seluruh negeri.

Pada awal tahun 2024, terdapat 36,84 juta pengguna internet di Arab Saudi, menghasilkan tingkat penetrasi internet sebesar 99 persen.
Penggunaan ponsel juga meluas.

Pemerintah Arab Saudi juga terus berinvestasi besar-besaran di sektor TIK sebagai bagian dari program reformasi Visi 2030. Negara ini menempati peringkat ketiga di Timur Tengah untuk ketersediaan layanan seluler generasi kelima (5G).