Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat (AS) kalang kabut usai Presiden AS Donald Trump mengumbar janji akan memberi US$5.000 (sekitar Rp88 juta) kepada warga apabila Partai Republik tetap berkuasa.
Anggota parlemen untuk Texas, Chip Roy, terdengar skeptis saat bicara kepada Politico mengenai gagasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yah, saya ingin tahu bagaimana mereka berencana membayar ... perkiraan kasarnya ... sekitar lebih dari US$1 triliun (sekitar Rp17 ribu triliun)," ucap Roy yang merupakan anggota Partai Republik, seperti dikutip The Guardian.
Anggota Partai Republik yang menjadi Perwakilan untuk Kentucky, Thomas Massie, juga mengatakan di media sosial bahwa ia tak senang dengan kemungkinan suaranya dapat dibeli seharga Rp88 juta.
"Saya tidak tahu bagaimana pendapat kalian semua, tetapi terus terang saya merasa tersinggung dengan anggapan bahwa suara saya pada bulan November ini dapat dibeli dengan 5.000 dolar," tulisnya, seperti dikutip Associated Press.
Pada Rabu (9/9), Trump mengatakan kepada publik bahwa ia akan memberikan US$5000 kepada warga dewasa Amerika Serikat apabila Partai Republik menang pemilihan umum (pemilu) paruh waktu pada November mendatang.
"Jika orang-orang Republik menang, Anda menang bersama kami dan akan mendapat US$5000," kata Trump di konvensi partai Republik di Dallas.
Menurut seorang penasihat politik Trump yang bicara kepada CNN, rencana pemberian uang ini dibahas Trump hanya dengan lingkaran kecil penasihat politiknya, termasuk Jason Miller dan James Blair.
Sebagian besar pejabat pemerintahannya tak tahu dan kini kelimpungan mengelola dampak ucapan sang Presiden.
Wakil Presiden Senior dan Direktur Kebijakan Senior di Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), Marc Goldwein, mengatakan janji Trump ini bakal mencekik AS gila-gilaan mengingat Washington memiliki sekitar 240 juta warga dewasa.
"Ini akan menelan biaya sekitar US$1,2 triliun hanya dalam satu tahun. Itu lebih banyak daripada SELURUH TIGA PUTARAN bantuan COVID, meskipun tidak terjadi resesi. Hasilnya akan berupa lonjakan besar dalam defisit, dan hampir pasti dalam tingkat inflasi," kata Goldwein di media sosial X.
Peneliti kebijakan fiskal dan anggaran AS tersebut menjelaskan inflasi di AS saat ini tak terkendali dan anggaran lebih banyak dihabiskan untuk bunga alih-alih sektor pertahanan dan kesehatan.
"Jaminan sosial akan mengalami kebangkrutan dalam enam tahun. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah meminjam satu triliun dolar lagi untuk mengirim cek kepada semua orang," paparnya.
Goldwein mewanti-wanti bahwa pengeluaran seperti ini berisiko menyebabkan lonjakan ekonomi sesaat yang kemudian diikuti oleh resesi. Ia juga mengkhawatirkan dampak di masa mendatang apabila manuver Trump berhasil.
"Jika ini berhasil, pelajaran bagi setiap politikus di masa depan adalah: Jika Anda ingin memenangkan pemilu, janjikan satu triliun dolar, dan kalikan satu triliun dolar dengan jumlah pemilihan yang akan datang, itu adalah resep untuk kebangkrutan," tulisnya.
Para politikus dari Partai Demokrat telah merespons pernyataan Trump dengan kecaman keras. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan uang yang dijanjikan Trump lagi-lagi bakal berasal dari pajak masyarakat.
"Setelah membuat Anda sakit dan miskin dengan perangnya, Donald Trump sekarang ingin membeli suara Anda dengan uang haram dari pajak senilai US$5.000," ucap Newsom.
Komite Nasional Demokrat (DNC) juga mengingatkan masyarakat mengenai janji-janji kosong Trump di masa lalu, salah satunya "dividen" kebijakan DOGE dan tarif impor.
Tahun lalu, Trump menggembar-gembor akan memberikan dividen DOGE sebesar US$5.000 dari pemangkasan jumlah pegawai federal. Baru-baru ini, ia juga berjanji akan mengirim cek sebesar US$2.000 dari pendapatan tarif terhadap berbagai negara. Namun, kedua janji tersebut hingga kini belum terwujud.
"Donald Trump sekali lagi menawarkan janji-janji kosong kepada rakyat Amerika," kata direktur DNC, Kendall Witmer.
"Satu-satunya orang yang menuai manfaat dari ekonomi Trump adalah dirinya sendiri, keluarganya, dan para donatur elitnya. Sementara itu, keluarga pekerja tidak mendapat apa pun kecuali tagihan yang sangat tinggi di toko bahan makanan dan SPBU, layanan kesehatan yang tidak terjangkau, dan upah yang tidak sebanding dengan inflasi," ucapnya.