PBB Adopsi Resolusi Peta Baru Dunia, Apa yang Berubah?

CNN Indonesia
Sabtu, 12 Sep 2026 06:30 WIB
World map divided into six continents. Each continent in different color. Simple flat vector illustration.
Ilustrasi peta dunia. Foto: iStockphoto/PytyCzech
Jakarta, CNN Indonesia --

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengadopsi resolusi yang mengubah ukuran sejumlah negara pada peta dunia. Resolusi yang diadopsi pada Jumat (4/9) tersebut salah satunya mengubah ukuran benua Afrika dan Amerika.

Dilansir dari laman UN News, Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey bicara sebelum pemungutan suara mengenai peran peta dalam pemahaman manusia atas dunia.

"Peta membentuk pemahaman kita tentang dunia. Peta memandu pendidikan, menumbuhkan imajinasi, dan memengaruhi persepsi kolektif," ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Resolusi perubahan peta ini didukung oleh 164 negara, dengan satu penolakan dari Amerika Serikat (AS) dan enam abstain dari Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia, dan Ukraina.

Resolusi ini didorong oleh Togo, yang mewakili Afrika, dan tidak dimaksudkan untuk melarang maupun mengganti peta dunia hasil proyeksi Mercator.

PBB bertujuan mendorong pemerintah, sekolah, organisasi internasional, dan perusahaan teknologi untuk menggunakan peta dari proyeksi terbaru yang disebut "Equal Earth" sebagai rujukan.

Proyeksi Mercator dipopulerkan oleh Gerardus Mercator, seorang kartografer Flandria. Ia merancang proyeksinya pada 1569 untuk memecahkan masalah praktis navigasi maritim.

Proyeksinya banyak dipakai karena garis lurus pada petanya sesuai dengan arah kompas yang konstan. Para pelaut menggunakan peta ini untuk merencanakan jalur pelayaran.

Kendati begitu, mempertahankan arah jadi mengobarkan luas wilayah sebenarnya. Semakin jauh dari Khatulistiwa, daratan jadi tampak semakin besar.

Perbedaan dengan peta dunia sebelumnya

Berdasarkan proyeksi Mercator, luas benua Afrika nyaris sama dengan luas wilayah Greenland. Padahal, menurut proyeksi baru, luas benua Afrika 14 kali lipat lebih besar dari Greenland.

Eropa juga terlihat lebih besar dari Amerika Selatan dalam proyeksi Mercator. Faktanya, wilayah tersebut hanya setengah dari ukuran Amerika Selatan.

Wilayah semenanjung Crimea juga termasuk di antara wilayah yang berubah. Menurut Ukraina, warna pada gambar semenanjung Crimea jauh lebih terang daripada daratan utama Ukraina.

Meskipun warnanya berbeda dengan Rusia, warna kekuningan pada Crimea tampak lebih mendekati warna Rusia ketimbang Ukraina. Crimea dicaplok secara ilegal oleh Rusia pada Februari 2014. Perebutan wilayah ini dikecam dan tak diakui PBB.

Ukraina telah mengkritik peta baru ini dan menyebut perubahan tersebut memungkinkan "penyalahgunaan dan distorsi" peta dunia.

"Akan menjadi kesalahan yang benar-benar fatal bagi kita semua, dan bagi Majelis Umum ini, untuk berupaya memperbaiki ketidakadilan historis dalam penggambaran geografis negara dan benua dengan sekaligus membiarkan interpretasi yang sangat meresahkan terhadap teks rancangan resolusi ini," kata perwakilan tetap Ukraina untuk PBB, Andrii Melnyk.

Selain Ukraina, Jepang yang termasuk di antara pendukung resolusi baru-baru ini juga mengkritik peta baru PBB.

Jepang menemukan bahwa Kepulauan Kuril yang disengketakan memiliki warna dan corak yang sama dengan wilayah Rusia.

Rusia dan Jepang sejak lama berselisih memperebutkan kendali atas empat pulau di Kuril. Pada 1945, Uni Soviet menginvasi dan mencaplok pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari pakta dengan Sekutu Barat. Karenanya, penduduk Jepang di kawasan tersebut terusir.

Kepulauan Kuril dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara, sedangkan di Rusia dikenal sebagai Kuril Selatan.

India juga termasuk di antara yang mengkritik peta baru. New Delhi mempermasalahkan wilayah Jammu dan Kashmir yang dipersengketakan dengan Pakistan.

Sebagian wilayah Kashmir dikelola Pakistan, dan sebagian lagi dikelola India. China, yang juga mempersengketakan sebagian wilayah Kashmir dengan India, mengelola bagian timur lautnya.

"Wilayah kedaulatan India, termasuk Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh, harus digambarkan sesuai dengan peta resmi India. Penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima," ujar juru bicara Randhir Jaiswal.

(blq/dna)