BRICS Desak Negara-negara Timteng Tahan Diri, Sorot Ancaman Ekonomi

Kelompok negara-negara BRICS secara resmi mengadopsi deklarasi bersama yang menyerukan seluruh pihak di Timur Tengah untuk menahan diri secara maksimal.

Seruan ini disepakati demi memulihkan ketenangan kawasan sekaligus menjaga kelancaran perdagangan, rantai pasok, dan pasokan energi global.

Deklarasi tersebut disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, Sabtu (12/9).

Mengutip Al Jazeera pada Minggu (13/9), BRICS yang kini telah meluas menjadi 11 negara anggota itu menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di wilayah Timur Tengah.

Negara-negara BRICS memperingatkan secara tegas agar tidak ada pihak yang melakukan serangan militer yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan secara khusus fasilitas nuklir.

Perdana Menteri India Narendra Modi bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut.

KTT ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala negara, di antaranya Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Melalui deklarasi tersebut, BRICS kembali menegaskan posisi bulat mereka terkait konflik Palestina.

BRICS menolak dengan tegas praktik pemindahan paksa warga Palestina serta perubahan geografi atau demografi wilayah yang diduduki.

BRICS juga mendesak penghentian segera kekerasan dan serangan militer Israel di Jalur Gaza. Mereka juga menegaskan dukungan penuh terhadap badan pengungsi PBB (UNRWA) serta mendorong terwujudnya keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden China Xi Jinping, yang melakukan lawatan pertamanya ke India dalam tujuh tahun terakhir, menegaskan peperangan yang berlarut-larut tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi komunitas internasional.

"Seiring situasi di Timur Tengah dan kawasan Teluk terus berkembang, perang di sana telah menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat di seluruh kawasan," ujar Xi dikutip dari kantor berita China, Xinhua.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam sesi pertemuan tertutup KTT turut menyoroti urgensi pemeliharaan stabilitas dan kebebasan pelayaran rute internasional.

"Perkembangan yang terjadi saat ini di Timur Tengah dan dampak negatifnya terhadap perekonomian global, perdagangan dan arus energi, serta rantai pasok menegaskan adanya hubungan erat antara keamanan dan pembangunan," ujar el-Sisi.

Di luar krisis Timur Tengah, KTT ini juga menyoroti berbagai ancaman ekonomi global.

Deklarasi BRICS menyepakati perluasan dan penguatan jalur pembayaran lintas batas non-Barat, kerja sama strategis di bidang kecerdasan buatan (AI), serta penolakan keras terhadap sanksi dan pemberlakuan tarif perdagangan sepihak.

Hal ini menjadi respons kolektif atas langkah Amerika Serikat yang kerap mengenakan tarif hukuman terhadap sejumlah anggota BRICS.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump bahkan sempat melabeli BRICS sebagai kelompok "anti-Amerika" dan mengancam akan menjatuhkan sanksi tarif bagi negara-negara yang menyelaraskan diri dengan BRICS.

Di sela-sela agenda utama KTT, dinamika diplomasi antaranggota juga berjalan. PM Modi dilaporkan telah menggelar pembicaraan bilateral dengan Presiden Putin guna memperdalam hubungan strategis kedua negara.

Modi juga secara khusus bertemu dengan Presiden Pezeshkian untuk membahas jaminan kebebasan navigasi dan keselamatan awak kapal niaga di Selat Hormuz.

Perhelatan berskala global ini juga turut dihadiri oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, serta perwakilan tingkat tinggi dari Uni Emirat Arab dan Brasil.

Tidak hanya pemimpin negara anggota, forum ini juga mengundang kehadiran Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, serta pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).