Anak Tewas di Gaza, Eks Jenderal Israel Mau Tumbangkan Netanyahu

CNN Indonesia
Selasa, 15 Sep 2026 17:10 WIB
Mantan letnan jenderal IDF Gadi Eisenkot mendirikan partai baru bernama Yashar, yang dalam bahasa Ibrani berarti "lurus" atau "jujur".
Mantan letnan jenderal IDF Gadi Eisenkot mendirikan partai baru bernama Yashar, yang dalam bahasa Ibrani berarti "lurus" atau "jujur". (REUTERS/Nir Elias)

Hubungan Netanyahu dan Eisenkot sendiri telah berlangsung selama sekitar satu dekade.

Pada 2015, Netanyahu menunjuk Eisenkot sebagai kepala staf umum IDF.

Setelah hampir 40 tahun berkarier di militer, Eisenkot menyelesaikan masa jabatan empat tahunnya sebelum pensiun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eisenkot kemudian masuk Knesset pada 2022. Ia juga bergabung dalam kabinet darurat Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera.

Namun, hubungan keduanya memburuk. Eisenkot mengundurkan diri dari kabinet perang pada pertengahan 2023 setelah menuduh Netanyahu mengambil keputusan yang memperpanjang perang karena dipengaruhi tekanan kelompok sayap kanan dalam koalisinya.

Menurut Eisenkot, kebijakan tersebut mengorbankan upaya untuk membebaskan warga Israel yang masih disandera Hamas.

Perselisihan itu kemudian menjadi senjata politik bagi Netanyahu dan Likud. Mereka menuduh Eisenkot ingin menyerah kepada organisasi yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober.

Tuduhan serupa juga diarahkan terkait Hizbullah di Lebanon dan rezim Iran. Lawan politik Eisenkot menuduhnya ingin menyerah terhadap musuh utama Israel.

Eisenkot mengundurkan diri dari Knesset pada Juli tahun lalu dan mengumumkan pembentukan Yashar pada September tahun yang sama.

Meski Yashar menjanjikan hubungan yang lebih terbuka dengan komunitas internasional, perubahan besar dalam kebijakan keamanan Israel kemungkinan tidak akan terjadi jika Eisenkot berkuasa.

Eisenkot mengisyaratkan akan meningkatkan keterlibatan dengan mediator dalam konflik Gaza. Namun, ia tetap menolak perubahan mendasar dalam pendekatan militer Israel.

"Saya tidak yakin Anda akan melihat perubahan besar dalam aspek keamanan, karena kami tidak akan menarik diri dari Gaza sampai Hamas benar-benar didemiliterisasi," kata Meridor.

Eisenkot juga menegaskan tidak akan ada negara Palestina jika dirinya menjadi perdana menteri Israel.

Selain itu, ia merupakan salah satu pencetus apa yang dikenal sebagai "doktrin Dahiyeh".

Doktrin tersebut dikembangkan ketika Eisenkot menjabat sebagai kepala Komando Utara IDF dan mendorong penggunaan kekuatan besar, termasuk penghancuran infrastruktur sipil secara luas, untuk menekan kelompok seperti Hizbullah agar menyerah.

"Saya tahu, bagi telinga orang Barat, yang ingin kalian dengar adalah, 'Kita bisa hidup berdampingan dengan organisasi teroris ini,'" kata Meridor.

"Jawaban kami adalah tidak, dengan huruf N besar, dan doktrin Dahiyeh, menurut saya, adalah hal yang sangat penting," tambahnya.

"Kami tidak ingin melukai warga sipil dengan cara apa pun, tetapi jika Dahiyeh adalah markas besar Hizbullah, maka akan kami serang jika perlu, karena begitulah cara kerja mereka," lanjutnya.

Bawa dua isu dalam negeri

Selain perang, Eisenkot membawa dua isu domestik yang selama beberapa tahun terakhir menjadi sumber perpecahan politik Israel.

Salah satunya adalah tuntutan pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengusut kegagalan pemerintah dan aparat keamanan yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober terjadi.

Netanyahu menolak pembentukan komisi semacam itu. Ia menilai penyelidikan tersebut dapat berubah menjadi perburuan politik terhadap dirinya dan pemerintahan sayap kanannya.

Isu lainnya adalah wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi. Eisenkot mendukung kewajiban tersebut dengan hanya memberikan sejumlah kecil pengecualian.

Pada 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa pengecualian luas bagi kaum Haredi dari wajib militer melanggar hukum. Sebelumnya, pria Haredi dapat menghindari wajib militer dengan belajar di yeshiva atau sekolah agama Yahudi.

Kelompok konservatif dalam pemerintahan Netanyahu ingin mempertahankan kembali pengecualian tersebut. Persoalan itu kemudian memicu demonstrasi besar di berbagai wilayah Israel dalam beberapa bulan terakhir.

(mge/bac)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2