Organisasi Sipil Yaman Kecam Eskalasi dan Perekrutan Anak oleh Houthi

Sejumlah organisasi masyarakat sipil Yaman merilis pernyataan bersama, Jumat (259), menegaskan eskalasi terus-menerus serta pelanggaran berat yang dilakukan milisi Houthi, yang didukung Iran, semakin memperparah krisis kemanusiaan di negara tersebut.

Pernyataan tersebut disiarkan oleh Kantor Berita Yaman (Saba). Dalam pernyataan tersebut, organisasi-organisasi itu merinci serangkaian pelanggaran yang terjadi, meliputi pembunuhan, penculikan, penahanan sewenang-wenang, pengungsian paksa, peledakan rumah, pemblokiran jalan, serangan terhadap kendaraan sipil, penembakan jitu, serta penembakan artileri ke kawasan permukiman dan desa-desa.

Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan objek sipil lainnya juga menjadi sasaran. Para organisasi tersebut menegaskan kejahatan menimpa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok paling rentan: anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. Anak-anak menjadi korban utama melalui wajib militer paksa, pengerahan ke medan perang, serta perampasan hak-hak dasarnya.

Dikutip dari Saudi Press Agency, sejak serangan terbaru di wilayah pesisir, banyak kasus anak-anak yang direkrut dan dikirim ke zona pertempuran, beberapa di antaranya tertangkap di garis depan Taiz, Pantai Barat, Marib, dan Al-Jawf.

Serangan Terhadap Pemukiman dan Fasilitas Medis

Berdasarkan data Unit Eksekutif Pengelolaan Kamp Pengungsi Internal (IDP), pada 7 September Houthi melancarkan serangan rudal balistik ke tempat penampungan pengungsi di distrik Raghwan, Provinsi Marib. Dua anak berusia 5 dan 7 tahun tewas, 15 warga sipil terluka dengan delapan di antaranya anak-anak, serta 16 rumah dan tiga kendaraan rusak.

Serangan juga terjadi di desa-desa Taiz menggunakan senjata berat, serta rudal balistik yang menghantam Rumah Sakit 2 Desember di Al-Mokha pada 7 September. Organisasi Sipil mengingatkan fasilitas sipil dan medis wajib dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional.

Lebih lanjut, berdasarkan data hingga 5 September 2026, tercatat 2.183 keluarga beranggotakan 8.896 jiwa, telah mengungsi dari Wilayah Taiz dan Al-Hudaydah. Mereka sangat membutuhkan tempat tinggal, makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan.

Selain itu, dampak pelanggaran yang dilakukan Houthi telah meluas hingga ke koridor maritim Laut Merah dan Teluk Aden. Organisasi sipil menyebut hal tersebut perkembangan berbahaya yang mengancam perdamaian, keamanan regional dan internasional, serta ekonomi global.

Mereka memperingatkan agar Laut Merah tidak berubah menjadi zona konflik permanen, serta menentang segala bentuk dukungan senjata maupun pendanaan yang memperkuat kemampuan milisi.

Kekhawatiran juga disampaikan terkait eksploitasi migran Afrika, yang dipaksa ikut militer dan dikirim ke garis depan. Tindakan itu dinilai pelanggaran berat yang menuntut penyelidikan dan penuntutan hukum. Organisasi mendesak lembaga internasional perlindungan migran dari perekrutan, perdagangan manusia, dan kekerasan.

Organisasi-organisasi tersebut mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah nyata guna menetapkan milisi tersebut sebagai entitas kriminal, melindungi warga sipil, menghentikan perekrutan anak-anak dan eksploitasi migran, menghentikan ancaman terhadap pelayaran internasional, serta memperkuat mekanisme pertanggungjawaban.

Mereka mendesak Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan badan-badan internasional lainnya untuk meningkatkan pemantauan dan pendokumentasian, serta mendukung Komisi Nasional untuk Menyelidiki Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan secara profesional, menjaga keutuhan bukti, dan memberikan pemulihan hak bagi para korban.

Mereka juga menyerukan kepada organisasi internasional yang bergerak di bidang kesejahteraan anak dan migrasi untuk memperkuat perlindungan bagi anak-anak dan migran, memverifikasi kasus-kasus wajib militer paksa dan eksploitasi, serta mendukung program demobilisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Selain itu, mereka mendesak masyarakat internasional dan negara-negara yang menaruh perhatian pada keamanan di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab untuk mengambil langkah-langkah hukum dan diplomatik guna menjamin keamanan pelayaran, mencegah serangan, serta menyelidiki jaringan pendanaan dan pasokan senjata yang berada di balik operasi milisi tersebut.