Keluarga Pejabat Iran yang Sekolah-Bekerja di AS, Diusir & Dimusuhi
CNN Indonesia
Minggu, 04 Okt 2026 06:53 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi. (Kena Betancur / AFP)
Ada pula nama Zahra Mohaghegh Damad, putri dari Ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad, seorang ulama Syiah terkemuka yang telah memegang berbagai posisi di pemerintahan Iran.
Zahra juga merupakan keponakan Ali Larijani dan bekerja sebagai profesor di Departemen Teknik Nuklir, Plasma, dan Radiologi di Universitas Illinois Urbana-Champaign. Ia juga menjabat sebagai direktur unit yang menganalisis risiko "sistem teknologi kompleks" termasuk pembangkit dan reaktor nuklir komersial.
Sementara Zeinab Hajjarian yang mengajar di Universitas Massachusetts, adalah putri dari Saeed Hajjarian, salah satu pendiri Kementerian Intelijen Iran pada tahun 1983. Sejak tahun 1990-an, ia memposisikan dirinya sebagai ahli strategi politik reformis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahun 2022, cucu perempuan Ayatollah Yazdi, seorang ulama yang menjabat sebagai kepala Majelis Pakar Iran yang meninggal 2020, dilaporkan sedang belajar dan tinggal di Amerika Serikat.
Menurut penelitian Alinejad, wartawan Iran anti rezim yang mukim di AS, dua anak dari mantan ketua komite kesehatan - Ali Nobakht Tehrani - bersekolah di AS. Ehsan Nobakht, sang putra, tinggal di Washington, sedangkan putrinya, Niloufar, tinggal di Los Angeles.
Temuan penting lainnya yang diungkapkan Alinejad kepada publik melalui layanan televisi Voice of America (VOA), tempat ia bekerja saat berada di AS, adalah keberadaan putra mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif.
"Medhi Zarif kuliah di New York City - tetapi ada perbedaan pendapat mengenai apakah biaya kuliahnya dibayar dengan uang ayahnya atau uang rakyat [Iran]," kata Alinejad.
"Tidak ada catatan bahwa dia bekerja di AS," lanjutnya, menyiratkan bahwa sebenarnya, proyek itu didanai oleh uang ayahnya, yang dibayar dalam perannya sebagai menteri luar negeri hingga Juli 2021.
Para anak dan saudara petinggi Iran itu mendapat julukan dengan nada mengejek dari sesama warga Iran di sana dengan sebutan Aghzadeh atau "bangsawan".
Mereka tidak disukai oleh rekan senegaranya karena tinggal di Barat sementara kerabat mereka yang berpangkat tinggi mempromosikan kebijakan anti-Barat di tanah air.
Secara total, diperkirakan ada antara 4.000 hingga 5.000 kerabat pemimpin dan birokrat rezim Iran terkemuka yang tinggal di AS, menurut para ahli dan pembangkang. Ratusan lainnya telah menetap di Kanada dan Australia.
Pada tahun 2022, Jenderal Garda Revolusi Iran (IRGC) Morteza Mirian, komandan operasi darat, mengklaim bahwa 4.000 kerabat "pejabat senior" IRGC tinggal di AS, Kanada, dan Eropa.
Pada tahun 2019, Brian Hook, perwakilan khusus Iran di bawah pemerintahan Trump, mengatakan kepada Iran International bahwa "anak-anak pejabat Republik Islam hidup mewah dan nyaman di AS dan negara-negara lain sementara rakyat Iran hidup dalam kondisi yang mengerikan."
Hal ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem imigrasi Barat, yang secara sistematis dimanfaatkan oleh Iran selama bertahun-tahun.
"Ketika kita berbicara tentang kehadiran agen-agen Republik Islam, terutama IRGC, kita harus memahami bahwa ini bukanlah hal yang acak. Mereka beroperasi secara berlapis," kata Mehdi Ghadimi, seorang jurnalis Iran yang diasingkan, kepada Fox News Digital.
"Mereka datang sebagai mahasiswa atau profesor, tetapi banyak yang memiliki hubungan sebelumnya dengan IRGC, dan sebagian dari peran mereka adalah untuk menormalisasi Republik Islam di universitas dan mengumpulkan informasi tentang para aktivis."
Media seperti Washington Times dan The Guardian pun menurunkan laporan tentang keberadaan mereka.
Dituduh munafik
Para anggota elite penguasa Iran dituduh oleh kelompok oposisi melakukan kemunafikan yang terang-terangan karena diduga menggunakan kekayaan negara untuk membantu membiayai kehidupan anak-anak mereka yang sudah dewasa di Barat, sementara di dalam negeri mereka sendiri terjadi kesengsaraan ekonomi dan penindasan yang semakin meningkat.
Kemarahan terhadap para aghazadeh sangat memuncak setelah terjadi demo besar-besaran di Iran yang kemudian mengakibatkan jumlah korban jiwa yang menurut beberapa sumber mencapai puluhan ribu.
"Masyarakat kesal karena para aghazadeh menerima tunjangan dolar untuk pergi ke barat - Amerika Serikat, Eropa, dan tempat lain - untuk belajar dengan biaya negara," kata Alex Vatanka," direktur program Iran di Middle East Institute di Washington.
Setelah protes tersebut, Washington berjanji untuk "mencabut hak istimewa para pejabat senior Iran dan anggota keluarga mereka untuk berada di Amerika Serikat," menurut sebuah unggahan di media sosial. Namun, belum jelas bagaimana langkah-langkah tersebut akan diimplementasikan.
Kambiz Ghafouri , seorang penulis dan aktivis hak asasi manusia Iran yang berbasis di Helsinki, mengatakan: "Mereka menjadikan Iran neraka bagi warga Iran dan mengirim anak-anak mereka ke barat untuk hidup bahagia. Jika ada referendum yang membahas apakah orang-orang ingin anak-anak dari pihak berwenang Iran dikembalikan ke Iran, saya pikir lebih dari 90% akan mengatakan ya."
Vatanka mengatakan gaya hidup Barat anak-anak dewasa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua mereka.
"Inti permasalahannya adalah kemunafikan," katanya. "Kita memiliki rezim Islam yang selama 47 tahun telah mengajarkan berbagai macam cara berperilaku, dan kemudian kita melihat, satu demi satu, anak-anak atau cucu dari anggota elit tersebut menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan yang diajarkan oleh keluarga mereka yang memiliki koneksi politik di Iran."
Aset intelijen
Meski demikian, perlakuan terhadap anak-anak para petinggi tidak seragam di AS. Hal ini, sangat mungkin berkaitan dengan aset intelijen. Alex Vatanka mengatakan negara-negara Barat mungkin enggan mendeportasi putra dan putri rezim yang memiliki koneksi kuat, karena menganggap mereka sebagai aset intelijen potensial.
"Selalu ada nilai intelijen, baik Anda CIA, MI6, atau siapa pun," katanya. "Beberapa koneksi ini mungkin membawa informasi berharga yang bisa bermanfaat. Mereka menjadi pembawa pesan."
"Pada dasarnya belum ada kebijakan tentang bagaimana menangani keturunan dari anak-anak elit rezim. Secara umum, negara-negara Barat tidak ingin terlibat dalam hukuman kolektif atau menghukum seseorang hanya karena asal-usulnya."
Dokter Fatemeh Ardeshir-Larijani adalah asisten profesor di departemen hematologi dan onkologi medis di sekolah kedokteran Universitas Emory di Atlanta, Amerika Serikat.
Dalam situs web resminya, dia fokus meneliti "penemuan target baru dan pendefinisian mekanisme resistensi imun pada kanker paru-paru." Ternyata, Fatemeh adalah anak dari Ali Larijani, petinggi garda revolusi Iran, yang tewas dalam serangan AS Februari lalu.
Isu tersebut dengan cepat menarik perhatian beberapa anggota parlemen. Dalam surat resmi, Anggota Kongres Buddy Carter menyerukan pemecatannya dan berpendapat bahwa lembaga-lembaga AS seharusnya tidak bertindak sebagai "tempat perlindungan" bagi mereka yang terkait dengan rezim yang bermusuhan. Carter juga memperingatkan bahwa kehadirannya yang berkelanjutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional.
Setelah seruan itu, Fetemeh sudah tidak bekerja lagi di sana sejak Januari 2026 atau sebulan sebelum AS menyerang Iran. Dia diberhentikan karena desakan sejumlah pihak, termasuk anggota parlemen dan warga Iran di AS yang tidak mendukung rezim para mullah. Sebuah petisi di Change.org yang ditandatangani oleh lebih dari 156.000 orang mendesak pemerintahan Trump untuk mendeportasi Ardeshir-Larijani.
Pihak berwenang AS kemudian mengusir Fatemeh dan suaminya, Seyed Kalantar Motamedi. Menurut pihak berwenang, keduanya diusir sebagai bagian dari kampanye ketat terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintahan anti-Amerika.
"Seorang dokter yang merupakan putri dari pejabat senior pemerintah Iran bukan lagi karyawan Emory," kata Institut Kanker Winship universitas tersebut, tempat Larijani bekerja, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Iran International.
"Karena ini adalah masalah kepegawaian, kami tidak dapat memberikan informasi tambahan," kata universitas tersebut.
Universitas Emory tidak merinci apakah pemecatannya terkait dengan sanksi AS, tetapi mengatakan bahwa "karyawannya dipekerjakan sepenuhnya sesuai dengan hukum negara bagian dan federal serta persyaratan lain yang berlaku."
Sementara Departemen Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi kepada Ali Larijani, karena "mengkoordinasikan" respons Republik Islam terhadap protes nasional atas nama Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Kasus Fatemeh semakin menyoroti upaya yang semakin meluas untuk menargetkan warga negara asing yang terhubung dengan kelas penguasa Iran, termasuk mereka yang terintegrasi ke dalam lembaga-lembaga Amerika yang bergengsi.
Para pejabat AS menekankan tidak akan mengizinkan orang-orang yang mendukung atau berafiliasi dengan rezim teroris anti-Amerika untuk tinggal di negara tersebut.
Kepergiannya menggarisbawahi meningkatnya kesadaran mengenai afiliasi asing dalam pendidikan tinggi Amerika, terutama dalam kaitannya dengan pemerintah yang dianggap memusuhi AS. Dan ketegangan makin memuncak setelah AS dan Israel menyerang Iran.
Fatemeh bukan satu-satunya anak pejabat Iran yang belajar dan bekerja di AS. Warga Iran di AS yang anti rezim bahkan sampai membuat petisi agar keberadaan mereka diusir. New York Post membuat liputan khusus pada Maret lalu, atau sebulan setelah serangan AS ke Iran, tentang anak-anak dari pemimpin rezim Iran di AS.
"Anak-anak pemimpin rezim dan tokoh-tokoh penting bersekolah di universitas-universitas bergengsi di seluruh AS, termasuk Union College di University of Massachusetts, New York, dan George Washington University," seperti diungkapkan New York Post.
Sumber-sumber mengatakan bahwa mengizinkan orang-orang yang terkait dengan rezim untuk menduduki posisi berpengaruh seperti itu dapat menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai AS.
Leila Khatami misalnya, seorang profesor matematika di Union College di bagian utara New York. Dia adalah putri dari Mohammad, seorang ulama Syiah yang menjabat sebagai presiden Iran dari tahun 1997 hingga 2005.
"Saya rasa akan ada risiko keamanan karena akademisi Iran telah berperan penting dalam membentuk opini publik di kalangan kiri di AS, pada dasarnya menipu kaum liberal agar berpikir bahwa rezim tersebut lebih progresif, padahal rezim tersebut masih menjalankan agenda garis keras yang sama," kata Janatan Sayeh, seorang analis Iran di Foundation for the Defense of Democracies, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington, DC.
Mohammad Khatami menjabat sebagai presiden dari tahun 1997 hingga 2005, dan meskipun ia dianggap sebagai seorang reformis dalam sistem politik negara itu, para pembangkang mengatakan bahwa ia masih merupakan bagian dari pemerintahan yang mentolerir pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap warganya sendiri.
Menyusul serangan udara AS terhadap Iran, yang dimulai bulan lalu, foto dan biografi Leila Khatami dihapus dari halaman web fakultas dan staf Departemen Matematika. Bibi Khatami adalah cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang memerintah Iran setelah revolusi tahun 1979 hingga kematiannya pada tahun 1989.
"Mereka telah mengubah Iran menjadi neraka bagi kita orang Iran, sementara anak - anak mereka tinggal di Barat, memegang posisi kunci di universitas dan menyebarkan nilai-nilai anti-Barat," kata seorang kritikus rezim di X.
Menyusul serangan udara AS terhadap Iran, foto dan biografi Leila Khatami dihapus dari halaman web fakultas dan staf Departemen Matematika. Bibi Khatami adalah cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang memerintah Iran setelah revolusi tahun 1979 hingga kematiannya pada tahun 1989.
"Mereka telah mengubah Iran menjadi neraka bagi kita orang Iran, sementara anak - anak mereka tinggal di Barat, memegang posisi kunci di universitas dan menyebarkan nilai-nilai anti-Barat," kata seorang anti rezim di X.
Ehsan Nobakht, seorang Profesor Madya Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas George Washington, juga mendapat tekanan yang sama.
Ehsan Nobakht punya keahlian khusus dalam penyakit ginjal dan hipertensi. Ia adalah putra Ali Nobakht, seorang dokter terkenal di Iran dan mantan anggota Parlemen reformis yang pernah menjabat sebagai wakil menteri di Departemen Kesehatan negara tersebut.
Begitu pula dengan Mousemeh Ebtekar, mantan wakil presiden Republik Islam Iran yang anaknya, Eissa Hashemi, adalah seorang profesor madya di Chicago School of Professional Psychology di Los Angeles.
Ketika muda, Masoumeh Ebtekar, adalah mata-mata bagi mahasiswa radikal yang menyandera diplomat Amerika selama 444 pasca revolusi Iran 1979, dengan julukan "Mary yang Berteriak" oleh media AS karena retorikanya yang intens saat menyampaikan pesan rezim dalam bahasa Inggris.
Masoumeh Ebtekar pernah berbicara di Konferensi Perubahan Iklim Dunia (COP21) di depan bendera PBB dan Prancis.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Putri Ulama Syiah Iran dan Pejabat Intel
Ilustrasi. (Kena Betancur / AFP)
Ada pula nama Zahra Mohaghegh Damad, putri dari Ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad, seorang ulama Syiah terkemuka yang telah memegang berbagai posisi di pemerintahan Iran.
Zahra juga merupakan keponakan Ali Larijani dan bekerja sebagai profesor di Departemen Teknik Nuklir, Plasma, dan Radiologi di Universitas Illinois Urbana-Champaign. Ia juga menjabat sebagai direktur unit yang menganalisis risiko "sistem teknologi kompleks" termasuk pembangkit dan reaktor nuklir komersial.
Sementara Zeinab Hajjarian yang mengajar di Universitas Massachusetts, adalah putri dari Saeed Hajjarian, salah satu pendiri Kementerian Intelijen Iran pada tahun 1983. Sejak tahun 1990-an, ia memposisikan dirinya sebagai ahli strategi politik reformis.
Pada tahun 2022, cucu perempuan Ayatollah Yazdi, seorang ulama yang menjabat sebagai kepala Majelis Pakar Iran yang meninggal 2020, dilaporkan sedang belajar dan tinggal di Amerika Serikat.
Menurut penelitian Alinejad, wartawan Iran anti rezim yang mukim di AS, dua anak dari mantan ketua komite kesehatan - Ali Nobakht Tehrani - bersekolah di AS. Ehsan Nobakht, sang putra, tinggal di Washington, sedangkan putrinya, Niloufar, tinggal di Los Angeles.
Temuan penting lainnya yang diungkapkan Alinejad kepada publik melalui layanan televisi Voice of America (VOA), tempat ia bekerja saat berada di AS, adalah keberadaan putra mantan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif.
"Medhi Zarif kuliah di New York City - tetapi ada perbedaan pendapat mengenai apakah biaya kuliahnya dibayar dengan uang ayahnya atau uang rakyat [Iran]," kata Alinejad.
"Tidak ada catatan bahwa dia bekerja di AS," lanjutnya, menyiratkan bahwa sebenarnya, proyek itu didanai oleh uang ayahnya, yang dibayar dalam perannya sebagai menteri luar negeri hingga Juli 2021.
Para anak dan saudara petinggi Iran itu mendapat julukan dengan nada mengejek dari sesama warga Iran di sana dengan sebutan Aghzadeh atau "bangsawan".
Mereka tidak disukai oleh rekan senegaranya karena tinggal di Barat sementara kerabat mereka yang berpangkat tinggi mempromosikan kebijakan anti-Barat di tanah air.
Secara total, diperkirakan ada antara 4.000 hingga 5.000 kerabat pemimpin dan birokrat rezim Iran terkemuka yang tinggal di AS, menurut para ahli dan pembangkang. Ratusan lainnya telah menetap di Kanada dan Australia.
Pada tahun 2022, Jenderal Garda Revolusi Iran (IRGC) Morteza Mirian, komandan operasi darat, mengklaim bahwa 4.000 kerabat "pejabat senior" IRGC tinggal di AS, Kanada, dan Eropa.
Pada tahun 2019, Brian Hook, perwakilan khusus Iran di bawah pemerintahan Trump, mengatakan kepada Iran International bahwa "anak-anak pejabat Republik Islam hidup mewah dan nyaman di AS dan negara-negara lain sementara rakyat Iran hidup dalam kondisi yang mengerikan."
Hal ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem imigrasi Barat, yang secara sistematis dimanfaatkan oleh Iran selama bertahun-tahun.
"Ketika kita berbicara tentang kehadiran agen-agen Republik Islam, terutama IRGC, kita harus memahami bahwa ini bukanlah hal yang acak. Mereka beroperasi secara berlapis," kata Mehdi Ghadimi, seorang jurnalis Iran yang diasingkan, kepada Fox News Digital.
"Mereka datang sebagai mahasiswa atau profesor, tetapi banyak yang memiliki hubungan sebelumnya dengan IRGC, dan sebagian dari peran mereka adalah untuk menormalisasi Republik Islam di universitas dan mengumpulkan informasi tentang para aktivis."
Media seperti Washington Times dan The Guardian pun menurunkan laporan tentang keberadaan mereka.
Para anggota elite penguasa Iran dituduh oleh kelompok oposisi melakukan kemunafikan yang terang-terangan karena diduga menggunakan kekayaan negara untuk membantu membiayai kehidupan anak-anak mereka yang sudah dewasa di Barat, sementara di dalam negeri mereka sendiri terjadi kesengsaraan ekonomi dan penindasan yang semakin meningkat.
Kemarahan terhadap para aghazadeh sangat memuncak setelah terjadi demo besar-besaran di Iran yang kemudian mengakibatkan jumlah korban jiwa yang menurut beberapa sumber mencapai puluhan ribu.
"Masyarakat kesal karena para aghazadeh menerima tunjangan dolar untuk pergi ke barat - Amerika Serikat, Eropa, dan tempat lain - untuk belajar dengan biaya negara," kata Alex Vatanka," direktur program Iran di Middle East Institute di Washington.
Setelah protes tersebut, Washington berjanji untuk "mencabut hak istimewa para pejabat senior Iran dan anggota keluarga mereka untuk berada di Amerika Serikat," menurut sebuah unggahan di media sosial. Namun, belum jelas bagaimana langkah-langkah tersebut akan diimplementasikan.
Kambiz Ghafouri , seorang penulis dan aktivis hak asasi manusia Iran yang berbasis di Helsinki, mengatakan: "Mereka menjadikan Iran neraka bagi warga Iran dan mengirim anak-anak mereka ke barat untuk hidup bahagia. Jika ada referendum yang membahas apakah orang-orang ingin anak-anak dari pihak berwenang Iran dikembalikan ke Iran, saya pikir lebih dari 90% akan mengatakan ya."
Vatanka mengatakan gaya hidup Barat anak-anak dewasa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua mereka.
"Inti permasalahannya adalah kemunafikan," katanya. "Kita memiliki rezim Islam yang selama 47 tahun telah mengajarkan berbagai macam cara berperilaku, dan kemudian kita melihat, satu demi satu, anak-anak atau cucu dari anggota elit tersebut menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan yang diajarkan oleh keluarga mereka yang memiliki koneksi politik di Iran."
Aset intelijen
Meski demikian, perlakuan terhadap anak-anak para petinggi tidak seragam di AS. Hal ini, sangat mungkin berkaitan dengan aset intelijen. Alex Vatanka mengatakan negara-negara Barat mungkin enggan mendeportasi putra dan putri rezim yang memiliki koneksi kuat, karena menganggap mereka sebagai aset intelijen potensial.
"Selalu ada nilai intelijen, baik Anda CIA, MI6, atau siapa pun," katanya. "Beberapa koneksi ini mungkin membawa informasi berharga yang bisa bermanfaat. Mereka menjadi pembawa pesan."
"Pada dasarnya belum ada kebijakan tentang bagaimana menangani keturunan dari anak-anak elit rezim. Secara umum, negara-negara Barat tidak ingin terlibat dalam hukuman kolektif atau menghukum seseorang hanya karena asal-usulnya."
