Penunjukan Hu Changsheng sebagai Sekretaris Partai Komunis China (PKC) yang baru untuk Wilayah Otonom Tibet pada 22 September 2026 menandai momen politik yang sangat krusial bagi Beijing. Hu, yang sebelumnya memimpin Provinsi Gansu, menggantikan Wang Junzheng yang telah menjabat sejak 2021.
Meski pengumuman pergantian pejabat rutin dilakukan menjelang Kongres Nasional Partai Komunis ke-21 pada 2027, penataan ulang mesin politik di Tibet ini berkaitan erat dengan pengetatan keamanan perbatasan, integrasi ekonomi, kebijakan etnis, serta isu suksesi Dalai Lama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah ini mencerminkan upaya China untuk memastikan bahwa para pejabat yang bertanggung jawab di lapangan memiliki loyalitas politik yang mutlak, kapasitas administratif yang teruji, serta keselarasan dengan pendekatan tersentralisasi yang diterapkan Presiden Xi Jinping.
Robert Barnett, peneliti senior Studi Tibet Modern dari SOAS University of London, mengatakan bahwa penunjukan pejabat tinggi China di Tibet selalu menempatkan prioritas keamanan nasional dan loyalitas ideologis di atas otonomi lokal.
"Pergantian kepemimpinan ini menegaskan bahwa Beijing memandang pimpinan di Lhasa bukan sebagai fasilitator kebutuhan lokal warga Tibet, melainkan sebagai eksekutor kebijakan tersentralisasi untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mengendalikan lembaga keagamaan," ujarnya.
Penguatan aparatur negara dan kerangka hukum baru
Hu Changsheng bukanlah spesialis isu Tibet dalam arti konvensional. Rekam jejak kariernya sebagian besar dibangun di luar wilayah tersebut, termasuk posisi senior di Qinghai dan Gansu.
Penunjukannya mengindikasikan bahwa Beijing lebih mengutamakan administrator daerah yang berpengalaman untuk mengelola wilayah yang sensitif secara politik ketimbang membawa arah kebijakan baru.
Hu mewarisi aparatur birokrasi yang telah diperluas secara signifikan oleh pendahulunya. Sepanjang tahun 2026, pemerintah China terus menempatkan lebih dari 22.000 kader di desa-desa di seluruh Tibet sebagai bagian dari pengawasan politik tingkat akar rumput.
Selain penataan personel, lingkungan kebijakan di Tibet semakin diperketat dengan berlakunya Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis pada 1 Juli 2026.
Beijing mengklaim aturan ini bertujuan memperkuat rasa identitas nasional yang sama (Chinese nation community). Namun, para pengkritik menilai undang-undang tersebut memberikan pembenaran hukum bagi percepatan asimilasi budaya serta pengikisan bahasa dan praktik keagamaan Tibet.
Arah kebijakan ini ditegaskan kembali oleh anggota Komite Tetap Politbiro Wang Huning saat berkunjung ke Tibet pada Juli 2026, yang menyerukan agar Buddhisme Tibet terus diarahkan agar beradaptasi dengan masyarakat sosialis.
Juru bicara resmi Central Tibetan Administration, Tenzin Lekshay, mengatakan bahwa penetapan Undang-Undang Persatuan Etnis serta campur tangan pemerintah China dalam urusan reinkarnasi Dalai Lama adalah upaya sistematis untuk melemahkan identitas budaya dan otoritas keagamaan Tibet.
"China dapat menunjuk birokrat dan pemimpin agama versi mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memaksakan legitimasi spiritual di mata rakyat Tibet," tegasnya.
Eskalasi isu suksesi Dalai Lama
Poin paling sensitif dalam kalkulasi politik Beijing di Tibet adalah suksesi Dalai Lama. Isu ini semakin memanas setelah Dalai Lama menyatakan bahwa institusi reinkarnasi akan tetap berlanjut pascamangkatnya dan kewenangan untuk menentukan reinkarnasi berada di tangan Gaden Phodrang Trust, dengan kemungkinan penerus lahir di luar Tiongkok.
Beijing menolak tegas posisi tersebut dan menegaskan bahwa proses reinkarnasi wajib mematuhi hukum Tiongkok serta prosedur keagamaan yang diakui negara. Tiongkok sebelumnya telah menunjukkan kesiapannya melakukan intervensi langsung pada tahun 1995 saat menolak pilihan Dalai Lama terkait Panchen Lama Ke-11 dan menginstalasi Gyaltsen Norbu.
Bagi Beijing, persoalan suksesi ini bukan sekadar mengenai sosok pemimpin agama baru, melainkan memastikan agar institusi keagamaan Tibet tidak menjadi sumber otoritas politik dan budaya yang berada di luar kendali partai.
Data organisasi advokasi menunjukkan bahwa dari 240 posisi senior di lembaga partai, pemerintah, keamanan, dan peradilan di Tibet, sebanyak 178 posisi dipegang oleh pejabat non-Tibet.
Pergantian kepemimpinan, pemberlakuan UU Persatuan Etnis, serta pengawasan ketat terhadap urusan agama menunjukkan bahwa Beijing tengah mempersiapkan sistem politik di Tibet agar secara institusional mampu meredam potensi gejolak identitas dan perbatasan menjelang Kongres Partai 2027.
Bhuchung Tsering, konsultan dari International Campaign for Tibet, mengatakan bahwa penataan ulang personel di tingkat pimpinan Tibet menjelang Kongres PKC 2027 bertujuan untuk menguatkan cengkeraman politik Partai Komunis atas institusi keagamaan.
"Beijing sedang mempersiapkan kerangka hukum dan administrasi yang lebih ketat agar tidak ada ruang bagi otoritas budaya atau agama independen yang dapat menantang narasi China," pungkasnya.
(dna)