Kepulauan Batanes dihuni oleh sekitar 19.000 jiwa. Masyarakat lokal suku Ivatan menuturkan bahasa yang mirip dengan masyarakat adat di Taiwan.
Joseph Cultura, Wali Kota Itbayat, wilayah paling utara di rantai pulau tersebut, menegaskan posisi warganya bahwa "Kami tahu betul bahwa Batanes adalah milik kami. Batanes bukan bagian dari China."
Komisi Sejarah Nasional Filipina memaparkan bukti sejarah yang kuat: kepulauan ini adalah bagian dari landas kontinen yang bersambung dari Luzon utara; tidak ada catatan tata kelola China ketika penjelajah Inggris tiba pada tahun 1600-an; Spanyol secara resmi mengklaimnya pada tahun 1783; dan Batanes selalu terwakili dalam setiap badan legislatif nasional Filipina sejak akhir 1800-an.
Kendati demikian, aktivitas maritim China di sekitar wilayah ini terus meningkat. Dalam 1,5 tahun terakhir, Filipina mendeteksi beberapa kapal penjaga pantai dan kapal riset China yang beroperasi di dekat pulau-pulau tersebut, di mana terdapat kabel bawah laut yang vital.
Baru-baru ini, penjaga pantai Filipina mengerahkan kapal terbesar dan pesawatnya untuk mengusir kapal survei laut China yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Beijing.
Pemerintah Filipina menyatakan bahwa kapal tersebut berada jauh di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka tanpa izin.
Sebaliknya, Kedutaan Besar China di Manila berdalih bahwa kapal mereka beroperasi di perairan yurisdiksi China dan meminta Filipina untuk "berhenti mengganggu serta mempolitisasi aktivitas navigasi dan penelitian ilmiah normal China."
Bagi Beijing, diskusi akademis semacam ini merupakan instrumen yang sangat berguna untuk mengukur respons internasional terhadap argumen-argumen baru. Sebelumnya, akademisi China juga pernah mempertanyakan kendali Jepang atas Kepulauan Ryukyu (termasuk Okinawa) dan Kepulauan Senkaku di timur laut Taiwan.
Publikasi pandangan para akademisi di China ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menekan negara saingan. Diskusi mengenai Batanes mengemuka setelah Filipina dan Jepang memulai perundingan mengenai batas maritim di perairan sebelah timur Taiwan, wilayah yang juga diklaim oleh Beijing.
Sejumlah analis menilai klaim atas Batanes memberikan pembenaran bagi kapal-kapal China untuk beroperasi di luar First Island Chain yang membentang dari Jepang hingga Filipina dan menjadi garis pertahanan utama AS di Pasifik.
"Aturan hukum, yang terkadang kita anggap sebagai sesuatu yang dianggap tidak penting bagi China, tetapi kini dianggap penting oleh mereka," kata Ray Powell, Direktur Eksekutif SeaLight Foundation.
"Mereka kini ingin memiliki landasan pembenaran, bahkan jika pihak di luar China tidak mempercayainya," sambung dia.
Filipina sendiri terus memperkuat kehadiran militer di Batanes, termasuk pembukaan pangkalan operasi depan (forward operating base) baru tahun lalu. Rommel Jude Ong, pensiun Laksamana Muda Angkatan Laut Filipina yang kini bergabung di Stratbase Institute, berpendapat bahwa Filipina perlu berbuat lebih banyak untuk memperkuat wilayah tersebut.
"Mungkin itu akan mengacaukan kalkulasi China terhadap Taiwan. Dan jika tidak mencegah, setidaknya dapat menunda gagasan gila apa pun dari Tiongkok untuk menginvasi Taiwan," tutur Ong.
Bagi sebagian besar warga lokal, seperti Mark Anthony Castillo (34), seorang pemandu wisata di Basco, kekhawatiran utamanya hanyalah keselamatan daerah mereka dari ancaman konflik. "Semoga mereka menghormati batas wilayah yang kami miliki," pungkasnya. "Kami hanya ingin hidup sederhana dan normal di sini," pungkasnya.
(dna)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kampanye China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik kini menyasar target baru: sebuah gugusan pulau kecil di Filipina yang memegang posisi sangat krusial bagi pertahanan asal Amerika Serikat atas Taiwan.
Kepulauan Batanes terletak tepat di sebelah selatan Taiwan, menghadap langsung ke jalur perairan yang kemungkinan besar harus dikendalikan oleh China apabila mereka melancarkan invasi militer terhadap Taiwan yang berpemerintahan mandiri tersebut.
Kepulauan ini telah menjadi bagian sah dari wilayah Filipina sejak era kolonial. Namun, sekelompok akademisi China yang memiliki keterkaitan dengan negara melontarkan gagasan kontroversial bahwa Batanes sebenarnya adalah bagian dari wilayah kedaulatan Beijing-klaim yang kemudian digaungkan secara luas oleh media pemerintah China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Filipina, reaksi yang muncul berlangsung cepat dan tegas. Menteri Pertahanan Filipina menyebut klaim tersebut sebagai gagasan yang tidak masuk akal, sementara Komisi Sejarah Nasional Filipina menerbitkan sanggahan resmi yang sangat rinci.
Meski demikian, kedaulatan Batanes mendadak menjadi subjek sengketa. Hal ini dinilai sebagai sebuah bentuk manuver terbaru dalam kampanye "zona abu-abu" (gray zone) yang dilancarkan Beijing untuk memproyeksikan kekuasaan di Pasifik dan sekitarnya.
"Ini adalah pola yang pernah digunakan sebelumnya," ujar Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute Hunter Marston, seperti dikutip dari The Wall Street Journal (WSJ).
Ia mencatat bahwa para akademisi China kini semakin sering menyuarakan pandangan yang sejalan dengan garis kebijakan pemerintah. "Gagasan bahwa ini hanyalah pemikiran independen beberapa akademisi... faktanya bukan seperti itu," sebut Marston.
Argumen akademis dan kepentingan strategis
Dalam sebuah seminar pada Juni lalu di kota Guangzhou, China selatan, para akademisi di sana menyimpulkan bahwa Batanes merupakan perpanjangan geografis dari Taiwan, sehingga menjadikan kepulauan tersebut bagian dari China, menurut pernyataan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga di Universitas Jinan.
Para akademisi itu juga berargumen bahwa perjanjian yang menyerahkan kendali Filipina kepada Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika tidak mencakup wilayah Batanes, seraya menyoroti kedekatan ikatan budaya antara masyarakat lokal Batanes dan populasi adat Tao di Pulau Orchid, Taiwan.
Bagi China, wilayah Batanes memiliki nilai strategis tak terbantahkan. Terletak hanya 100 mil di sebelah tenggara Taiwan, pulau-pulau ini menghadap langsung ke Bashi Channel-sebuah selat yang wajib dikuasai China jika mereka ingin mengepung Taiwan dalam skenario konflik atau blokade.
Amerika Serikat sendiri telah memimpin serangkaian latihan militer di sekitar kepulauan ini untuk mengantisipasi konflik, termasuk penempatan sistem misil bergerak yang mampu menjangkau kapal-kapal Tiongkok di selat tersebut.
Lanjut ke sebelah...
Warlok Tegaskan Pulau Batanes Bukan Bagian dari China
Kepulauan Batanes dihuni oleh sekitar 19.000 jiwa. Masyarakat lokal suku Ivatan menuturkan bahasa yang mirip dengan masyarakat adat di Taiwan.
Joseph Cultura, Wali Kota Itbayat, wilayah paling utara di rantai pulau tersebut, menegaskan posisi warganya bahwa "Kami tahu betul bahwa Batanes adalah milik kami. Batanes bukan bagian dari China."
Komisi Sejarah Nasional Filipina memaparkan bukti sejarah yang kuat: kepulauan ini adalah bagian dari landas kontinen yang bersambung dari Luzon utara; tidak ada catatan tata kelola China ketika penjelajah Inggris tiba pada tahun 1600-an; Spanyol secara resmi mengklaimnya pada tahun 1783; dan Batanes selalu terwakili dalam setiap badan legislatif nasional Filipina sejak akhir 1800-an.
Kendati demikian, aktivitas maritim China di sekitar wilayah ini terus meningkat. Dalam 1,5 tahun terakhir, Filipina mendeteksi beberapa kapal penjaga pantai dan kapal riset China yang beroperasi di dekat pulau-pulau tersebut, di mana terdapat kabel bawah laut yang vital.
Baru-baru ini, penjaga pantai Filipina mengerahkan kapal terbesar dan pesawatnya untuk mengusir kapal survei laut China yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Beijing.
Pemerintah Filipina menyatakan bahwa kapal tersebut berada jauh di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka tanpa izin.
Sebaliknya, Kedutaan Besar China di Manila berdalih bahwa kapal mereka beroperasi di perairan yurisdiksi China dan meminta Filipina untuk "berhenti mengganggu serta mempolitisasi aktivitas navigasi dan penelitian ilmiah normal China."
Bagi Beijing, diskusi akademis semacam ini merupakan instrumen yang sangat berguna untuk mengukur respons internasional terhadap argumen-argumen baru. Sebelumnya, akademisi China juga pernah mempertanyakan kendali Jepang atas Kepulauan Ryukyu (termasuk Okinawa) dan Kepulauan Senkaku di timur laut Taiwan.
Publikasi pandangan para akademisi di China ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menekan negara saingan. Diskusi mengenai Batanes mengemuka setelah Filipina dan Jepang memulai perundingan mengenai batas maritim di perairan sebelah timur Taiwan, wilayah yang juga diklaim oleh Beijing.
Sejumlah analis menilai klaim atas Batanes memberikan pembenaran bagi kapal-kapal China untuk beroperasi di luar First Island Chain yang membentang dari Jepang hingga Filipina dan menjadi garis pertahanan utama AS di Pasifik.
"Aturan hukum, yang terkadang kita anggap sebagai sesuatu yang dianggap tidak penting bagi China, tetapi kini dianggap penting oleh mereka," kata Ray Powell, Direktur Eksekutif SeaLight Foundation.
"Mereka kini ingin memiliki landasan pembenaran, bahkan jika pihak di luar China tidak mempercayainya," sambung dia.
Filipina sendiri terus memperkuat kehadiran militer di Batanes, termasuk pembukaan pangkalan operasi depan (forward operating base) baru tahun lalu. Rommel Jude Ong, pensiun Laksamana Muda Angkatan Laut Filipina yang kini bergabung di Stratbase Institute, berpendapat bahwa Filipina perlu berbuat lebih banyak untuk memperkuat wilayah tersebut.
"Mungkin itu akan mengacaukan kalkulasi China terhadap Taiwan. Dan jika tidak mencegah, setidaknya dapat menunda gagasan gila apa pun dari Tiongkok untuk menginvasi Taiwan," tutur Ong.
Bagi sebagian besar warga lokal, seperti Mark Anthony Castillo (34), seorang pemandu wisata di Basco, kekhawatiran utamanya hanyalah keselamatan daerah mereka dari ancaman konflik. "Semoga mereka menghormati batas wilayah yang kami miliki," pungkasnya. "Kami hanya ingin hidup sederhana dan normal di sini," pungkasnya.
