Azerbaijan Bela Larangan Hijab Sekolah, Kecam Turki Jangan Intervensi

Azerbaijan membela aturan baru terkait seragam sekolah yang kini melarang pelajar serta guru menggunakan hijab di lingkungan pendidikan. Aturan tersebut sampai memicu protes hingga demonstrasi di sejumlah daerah.

Pemerintah Azerbaijan menegaskan aturan tersebut bertujuan menjaga prinsip sekularisme dalam pendidikan dan meminta Turki tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

Partai Yeni Azerbaijan (YAP) menyampaikan pembelaan tersebut pada Selasa (13/10). Partai itu juga mengkritik pejabat Turki yang ikut berkomentar dan menentang kebijakan baru tersebut karena dinilai berisiko merusak hubungan kedua negara.

Perselisihan ini mencuat setelah pemerintah Azerbaijan memperkenalkan aturan baru tentang berpakaian di sekolah pada bulan lalu. Peraturan tersebut melarang siswa mengenakan pakaian yang menyimpang dari seragam resmi atau tidak sesuai dengan karakter sekuler sistem pendidikan negara.

Meski tidak secara eksplisit melarang hijab, aturan itu memicu protes setelah muncul laporan bahwa sejumlah siswa dan guru berjilbab dilarang memasuki sekolah.

Beberapa guru juga mengaku diminta melepas hijab atau mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan siswa menangis dan memeluk guru perempuan mereka yang mengenakan hijab. Dalam salah satu video yang dikutip Al Jazeera, seorang anak menangis ketika ditanya alasan kesedihannya.

"Mereka tidak membiarkan ibu guru mengajar karena ibu guru memakai hijab," kata anak tersebut.

Video lainnya memperlihatkan sejumlah siswi menggelar demonstrasi setelah dilaporkan diusir dari sekolah karena mengenakan hijab.

Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan pada Senin (12/10) mengatakan pihaknya telah menahan 37 orang karena mengganggu ketertiban umum saat menentang penerapan aturan tersebut.

Polemik ini turut melibatkan Turki, sekutu dekat Azerbaijan. Penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Oktay Saral, sebelumnya mengkritik kebijakan tersebut melalui unggahan di media sosial X pada Senin (12/10).

Saral menilai penolakan terhadap hak pendidikan siswa yang mengenakan hijab "tidak dapat diterima".

"Jilbab bukanlah penghalang; itu adalah persyaratan keyakinan agama," tulis Saral. Ia juga meminta Azerbaijan segera memperbaiki kebijakan tersebut.

Menanggapi kritik itu, YAP menyebut komentar Saral sebagai tindakan "populis dan tidak bertanggung jawab". Partai tersebut menilai aturan seragam sekolah didasarkan pada prinsip kesetaraan, sekularisme, dan supremasi hukum.

YAP juga mengingatkan Turki bahwa negara tersebut secara konstitusional juga menganut prinsip sekuler. Karena itu, Ankara diminta tidak menjadikan kebijakan pendidikan Azerbaijan sebagai alat untuk kepentingan politik.

Partai tersebut turut menegaskan bahwa prinsip "satu bangsa, dua negara", yang menggambarkan eratnya hubungan Azerbaijan dan Turki, bukan alasan bagi salah satu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lainnya atau memaksakan pandangan politik dan ideologis.

Azerbaijan merupakan bekas republik Soviet dengan mayoritas penduduk Muslim. Konstitusinya memisahkan agama dari negara sekaligus menjamin kebebasan beragama.

Perselisihan mengenai hijab ini menyoroti tantangan Azerbaijan dalam mempertahankan prinsip sekularisme tanpa memicu perdebatan mengenai kebebasan beragama. Ketegangan tersebut juga berpotensi memengaruhi hubungan Baku dan Ankara yang selama ini dikenal dekat.

Di tengah polemik itu, Azerbaijan turut membela hubungan dekatnya dengan Israel. Reuters melaporkan bahwa pemerintah menyatakan hubungan tersebut didasarkan pada hukum internasional dan kepentingan bersama.