Israel Tuduh Hamas Tarik Pajak Rp58 Juta Per Truk Dagang Masuk Gaza
Otoritas Israel mengeklaim tidak ada barang dagangan yang bisa masuk ke Jalur Gaza, Palestina, selama dua hari terakhir gegara kelompok milisi Hamas menarik pajak kepada para pedagang.
Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT) selaku badan militer Israel yang mengawasi urusan kemanusiaan di Gaza mengatakan sudah dua hari barang dagangan tidak bisa masuk ke Gaza karena adanya sengketa pajak antara pedagang lokal dan Hamas.
Menurut pengakuan COGAT, Hamas mengenakan biaya 10.000 shekel (sekitar Rp58 juta) pada setiap truk yang memasuki daerah kantong tersebut. Hamas juga disebut meminta 30 persen dari seluruh penjualan di Gaza secara tunai.
Tersendatnya pengiriman barang komersial ini meningkatkan kekhawatiran serius mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza yang kini sudah mengerikan.
Gaza sebentar lagi akan memasuki musim dingin. Makanan dan pakaian hangat sangat penting bagi mereka untuk menghadapi cuaca tersebut.
Dibantah Hamas
Kantor media pemerintah Gaza telah membantah bahwa Hamas mematok pajak.
Mereka mengecam disinformasi tersebut dengan menyatakan bahwa Israel berupaya meminta pertanggungjawaban aparat pemerintah Gaza atas mandeknya pergerakan masuk truk.
Lihat Juga : |
Kantor media sementara itu menjelaskan bahwa memang ada dana yang ditetapkan oleh pemerintah Gaza, namun itu bersifat sukarela dan ditujukan untuk membantu para janda dan yatim piatu.
Pembayaran secara tunai juga dibenarkan, dengan alasan Gaza saat ini kekurangan akut uang tunai. Meski begitu, permintaan tersebut bukan kewajiban.
Ketua serikat pengemudi truk swasta Gaza, Nahed Sheheiber, telah bersuara mengenai klaim Israel. Ia membantah ada sengketa pajak dan menegaskan bahwa tersendatnya truk memasuki Gaza disebabkan oleh pembatasan yang diterapkan Negeri Zionis sendiri.
"COGAT mengeklaim para pedagang Gaza bertanggung jawab, tetapi kenyataannya adalah pihak Israel yang memberlakukan pembatasan tersebut," kata Sheheiber, seperti dikutip Al Jazeera.
Setelah COGAT mengeluarkan pernyataan soal pajak, serikat pekerja Sheheiber langsung menemui Kementerian Ekonomi Gaza untuk mengeluhkan bahwa Tel Aviv telah menggunakan biaya yang diminta sukarela oleh kementerian untuk memutus aliran barang komersial.
Berdasarkan perjanjian yang dimediasi AS, Israel berkewajiban mengizinkan minimal 600 truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk memasuki Gaza setiap hari.
Para diplomat mengatakan jumlah faktual truk yang memasuki Gaza hingga kini tidak pernah menyentuh 600 unit. Menurut Sheheiber, truk yang masuk ke Gaza cuma sekitar 300 unit. Dua pertiga di antaranya memuat barang dagangan.
(blq/dna)