Menteri Malaysia: Kami Hargai RI, tapi Tuntut Tindakan Atasi Karhutla

Malaysia menuntut tindakan efektif dari Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas (transboundary haze).

Pemerintah Malaysia berencana mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, pada awal bulan depan.

Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, mengatakan Kuala Lumpur tetap menghormati hubungan bilateral dengan Indonesia. Namun, Malaysia juga menuntut langkah-langkah untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya dari dampak kabut asap karhutla di Indonesia.

"Kami menghargai hubungan baik kami dengan Indonesia, tetapi kami juga berhak menuntut tindakan efektif ketika pencemaran lintas batas berdampak pada rakyat kami," kata Arthur dalam konferensi pers, seperti dilaporkan New Straits Times.

Ia mengatakan "Malaysia siap membantu" Indonesia. Pemerintah Malaysia juga berharap Indonesia meningkatkan upaya pemadaman hingga ke sumber kebakaran serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Arthur menjelaskan Malaysia telah memutuskan untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat regional. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, akan mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN bulan depan.

Pemerintah Malaysia akan menentukan langkah selanjutnya setelah menerima laporan mengenai hasil pertemuan itu.

Menurut Arthur, negara-negara anggota ASEAN tetap perlu menghormati prinsip kedaulatan nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Meski demikian, Malaysia menegaskan haknya untuk meminta udara bersih bagi masyarakatnya.

Arthur mengatakan Kuala Lumpur juga tengah mengkaji kebijakan dan langkah hukum untuk mengatasi pencemaran lintas batas. Malaysia sedang menguji sejumlah metode untuk menghadapi situasi kabut asap yang memburuk dan akan mengumumkan langkah yang dinilai efektif pada tahun depan.

Ia mengakui berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah belum memberikan hasil sesuai harapan masyarakat.

"Tindakan telah dimulai sebelum kabut asap semakin parah. Namun, saya mengakui bahwa hasilnya belum memenuhi harapan masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Malaysia sebelumnya mengaktifkan Rencana Aksi Pembakaran Terbuka Nasional pada 15 Februari.

Pada 15 Juni, Malaysia juga menggelar pertemuan Komite Utama Kabut Asap dan Cuaca Kering Nasional untuk memperkuat kesiapan lembaga terkait.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan pemerintah serius menangani kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap secara serius.

"Sebetulnya kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang perlu ditangani secara serius, dan pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani hal ini," kata Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam konferensi pers, pada Kamis (22/10).

Hal itu dikatakan Nabyl menanggapi rencana Malaysia membawa isu kabut asap lintas batas ke pertemuan tingkat menteri ASEAN di Filipina pada November mendatang.

Nabyl mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap dampak kabut asap akibat karhutla.

Namun, ia menegaskan ASEAN telah memiliki mekanisme kerja sama untuk membahas dan menangani persoalan tersebut.

"Sebetulnya mekanisme ASEAN yang membahas tentang isu ini sendiri sudah established, sudah ada dan sudah berjalan," ujarnya.