Trump Tuduh Politikus Muslim Palsukan Nama, Desak Mundur dari Kongres

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menuduh anggota DPR dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, melakukan penipuan identitas dan mendesaknya mundur dari Kongres.

Trump menyampaikan tuduhan itu melalui platform Truth Social pada Kamis (22/10). Ia mengklaim Omar, salah satu politikus Muslim perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres AS, menggunakan nama palsu saat dilantik.

"Karena dia menggunakan nama palsu saat dilantik, saya berasumsi dia HARUS segera mengundurkan diri dari Kongres," tulis Trump, seperti dikutip Anadolu Agency.

Trump mengklaim nama asli anggota parlemen Minnesota itu adalah Ilhan Nur Said Elmi. Ia menyoroti nama belakang Elmi yang juga digunakan oleh mantan suaminya, Ahmed Nur Said Elmi.

Trump kemudian menuduh Omar telah "secara terbuka mengakui penipuan" tersebut.

Ia juga mendesak Ketua DPR AS, Mike Johnson, untuk mengakui bahwa kursi Omar di Kongres telah kosong.

Namun, Omar tidak pernah mengakui tuduhan tersebut. Hingga kini, tidak ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa ia menggunakan identitas palsu.

Pernyataan Trump muncul setelah Kementerian Kehakiman AS mengajukan dokumen pengadilan pada Rabu (21/10) terkait penggeledahan federal rumah Omar di Washington, DC.

Dalam dokumen tersebut, Omar diidentifikasi sebagai "Ilhan Nur Said Elmi, alias Ilhan Abdullahi Omar."

Namun, jaksa penuntut tidak menjelaskan alasan penggunaan nama alternatif itu. Dokumen tersebut juga tidak membuktikan bahwa Omar melakukan penipuan identitas.

Juru bicara Omar membantah tuduhan Trump. Ia menegaskan bahwa nama yang digunakan anggota Kongres tersebut memang merupakan nama aslinya.

"Ini sama sekali tidak benar. Ilhan Omar adalah nama aslinya," kata juru bicara Omar kepada Fox News.

Sebelumnya, agen federal menggeledah rumah Omar pada 12 Oktober sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pernyataan palsu dalam catatan imigrasi dan kewarganegaraan.

Omar, yang menjadi warga negara AS pada 2000, membantah melakukan pelanggaran. Ia juga menuduh pemerintahan Trump menggunakan penyelidikan tersebut untuk mengintimidasi dirinya menjelang pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.