Voter Israel Terpecah Jelang Pemilu, Netanyahu Berpotensi Lengser
CNN Indonesia
Jumat, 23 Okt 2026 18:30 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Gadi Eisenkot calon kuat rival Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Nir Elias)
Di kubu yang menginginkan perubahan, Eisenkot dipandang sejumlah pendukungnya sebagai figur yang dapat mengalihkan perhatian pemerintah ke persoalan domestik, termasuk pendidikan, layanan sosial, dan ekonomi.
Seorang warga Israel yang ditemui di sebuah kafe di Jaffa, Turgeman, mengatakan dirinya akan memilih Eisenkot karena kecewa terhadap kepemimpinan Netanyahu.
"Kita membutuhkan perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga, yang telah melonjak karena perang," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga pangan menjadi salah satu persoalan yang membebani masyarakat Israel. Biaya pangan, termasuk buah dan sayuran segar, meningkat 9,5 persen dalam dua tahun terakhir. Kenaikan tersebut terjadi di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan.
"Mereka memikirkan perang, sementara tidak ada yang menangani krisis ekonomi," ujar Turgeman.
Ia juga mengkritik dukungan finansial pemerintah kepada komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi.
Persoalan wajib militer menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan kelompok tersebut. Selama bertahun-tahun, pria Haredi yang belajar di seminari keagamaan sebagian besar memperoleh pengecualian dari wajib militer, sementara mayoritas warga Yahudi Israel diwajibkan menjalani dinas militer.
Pada 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan pengecualian tersebut. Putusan itu memicu demonstrasi, pemblokiran jalan, dan bentrokan dengan polisi.
Partai-partai Haredi kemudian menyalahkan Netanyahu karena gagal mengesahkan undang-undang untuk mempertahankan pengecualian wajib militer.
Komunitas ultra-Ortodoks mencakup sekitar 14 persen populasi Israel dan secara tradisional memilih partai berdasarkan arahan para rabi. Namun, kemarahan terhadap penanganan wajib militer membuka kemungkinan munculnya perbedaan pilihan di kalangan pemilih muda.
"Semua pilihan dalam pemilihan ini tidak ada gunanya, tetapi saya rasa saya akan memilih Eisenkot," kata mahasiswa yang telah menyelesaikan dinas militernya, Pinchas, 24 tahun.
Ia menilai sebagian anak muda seusianya mulai mempertanyakan arahan para rabi, terutama terkait kebijakan wajib militer dan penanganan demonstrasi.
Pendukung loyal Netanyahu
Meski demikian, Netanyahu masih memiliki pendukung. Penjual buah di pasar Mahane Yehuda sekaligus pendukung Likud, Avraham Levy, 76 tahun, yakin Netanyahu akan kembali memperoleh mayoritas.
"Saya yakin Netanyahu akan menang. Kita akan memiliki mayoritas. Kita perlu mendukung Netanyahu karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Jika dia tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya?" katanya, merujuk pada perang Israel di berbagai front.
Di antara pemilih sayap kanan, sebagian juga mendukung politikus yang lebih jauh ke kanan. Jakub, 23 tahun, yang akan segera memulai dinas militer, mengatakan akan memilih mantan anggota Knesset, Moshe Feiglin, karena menganggapnya konsisten mempertahankan prinsip politiknya.
Lebih lanjut, partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel, termasuk Ra'am dan Joint List, berpeluang mendukung pemerintahan minoritas dari luar koalisi. Namun, prospek mereka mengikuti pemilu turut menghadapi hambatan.
Pekan lalu, Komite Pemilihan Pusat memutuskan melarang Ra'am dan Joint List mengikuti pemilu setelah partai sayap kanan Otzma Yehudit mengajukan petisi yang menuduh keduanya mendukung terorisme dan menolak keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.
Di sisi lain, petisi Partai Demokrat yang meminta pelarangan Otzma Yehudit atas tuduhan menghasut rasisme dan merusak prinsip demokrasi tidak dikabulkan. Keputusan mengenai partai-partai Arab tersebut masih digugat di Mahkamah Agung Israel, yang sebelumnya pernah membatalkan larangan serupa dalam pemilu terdahulu.
Ketegangan antara warga Palestina di Israel dan negara tersebut juga meningkat sejak serangan 7 Oktober, seiring penangkapan, interogasi, serta tindakan hukum terhadap warga Arab, termasuk terkait demonstrasi dan unggahan media sosial.
Survei Indeks Demokrasi Israel pada 2025 menunjukkan 70 persen responden Palestina di Israel memilih tidak mengungkapkan pandangan politik mereka kepada orang asing. Angka itu meningkat dari 45 persen pada 2016 dan lebih tinggi dibandingkan 53 persen responden Yahudi.
Di kalangan warga Palestina sendiri, terdapat perbedaan strategi politik. Sebagian mendukung Joint List yang mengutamakan perwakilan Arab yang kuat, sedangkan lainnya memilih pendekatan pragmatis melalui Ra'am.
"Pemilu ini adalah tentang kekuatan kita sebagai komunitas Arab dan kemampuan kita untuk memiliki suara politik yang berpengaruh," kata warga Mashhad di Israel utara yang berencana memilih Joint List, Amir, 34 tahun.
Sementara itu, Abu Mahmoud, 33 tahun, dari Kafr Kanna, memilih Ra'am karena berharap partai tersebut dapat memperjuangkan anggaran dan kerja sama dengan warga Israel Yahudi.
"Saya menginginkan politik yang benar-benar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat," ujarnya.
Voter Israel terpecah belah menjelang pemilihan umum yang berpotensi mengakhiri kekuasaan Perdana MenteriBenjamin Netanyahu.
Survei Channel 13 memperlihatkan partai-partai Yahudi Israel yang menentang Netanyahu diproyeksikan meraih 52 kursi di parlemen, sementara blok pendukungnya memperoleh 51 kursi.
Kedua kubu belum mencapai 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas di parlemen Israel, Knesset.
Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, memimpin dengan proyeksi 22 kursi. Sementara itu, Partai Likud pimpinan Netanyahu diproyeksikan memperoleh 18 kursi.
Meski demikian, keunggulan kubu penentang Netanyahu belum menjamin pergantian pemerintahan.
Eisenkot menolak membentuk koalisi dengan partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel. Padahal, kelompok tersebut diproyeksikan memiliki sekitar 12 kursi.
Kondisi ini membuka kemungkinan Knesset kembali terpecah tanpa satu kubu yang mampu menguasai mayoritas.
Untuk mempertahankan kekuasaan, Netanyahu sendiri harus membentuk koalisi berbeda atau menciptakan kejutan yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Ketidakpastian politik tersebut terasa di Yerusalem, kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama dan identitas yang beragam. Hampir tiga tahun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta perang yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan Iran, pemilih menghadapi pertanyaan mengenai arah masa depan Israel.
Warga penentang dan pendukung Netanyahu
Sebagian warga menilai pemerintahan Netanyahu harus bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas. Sebagian lainnya tetap mendukungnya dan menganggap perang di berbagai front harus dituntaskan di bawah kepemimpinannya.
"Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus bertanggung jawab," kata pemilik toko pakaian di Jalan Jaffa, Yerusalem, Ilda.
Ia juga menyoroti laporan investigasi Haaretz yang menyebut Netanyahu telah mendapat peringatan mengenai kemungkinan serangan besar Hamas. Netanyahu membantah tuduhan tersebut.
Ilda menilai pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu, alih-alih menyerang jurnalis yang mengungkap persoalan tersebut.
Kemarahan terhadap pemerintah turut berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik. Data Institut Demokrasi Israel menunjukkan rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap delapan lembaga negara yang dipantau secara konsisten hanya mencapai 34 persen pada 2025. Angka itu turun dari 61 persen pada 2012.
Survei lembaga yang sama juga menemukan 68 persen responden Yahudi Israel menyatakan serangan 7 Oktober menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan mereka pada pemilu mendatang.
Di Yerusalem Barat, wilayah yang selama ini menjadi basis kuat Netanyahu dan kelompok sayap kanan, sejumlah pemilih mulai mempertimbangkan pilihan lain.
Isolasi diplomatik Israel dan konflik yang berkepanjangan menjadi kekhawatiran, termasuk bagi sebagian warga yang sebelumnya mendukung agenda politik sayap kanan.
"Negara ini membutuhkan perubahan radikal. Saya rasa saya akan memilih Naftali Bennett," kata Yosef, 26 tahun, seperti dilaporkan The Guardian.
Bennett merupakan mantan perdana menteri dari kubu kanan yang kini memimpin aliansi B'Yachad. Ia menjadi salah satu pesaing politik Netanyahu.
Sementara itu, pendukung Netanyahu dan politikus sayap kanan seperti Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Bezalel Smotrich ingin koalisi saat ini kembali berkuasa. Mereka mendukung kelanjutan operasi militer Israel di Gaza, Iran, Lebanon, dan Tepi Barat.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Warga Israel Menuntut Perubahan
Gadi Eisenkot calon kuat rival Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Nir Elias)
Di kubu yang menginginkan perubahan, Eisenkot dipandang sejumlah pendukungnya sebagai figur yang dapat mengalihkan perhatian pemerintah ke persoalan domestik, termasuk pendidikan, layanan sosial, dan ekonomi.
Seorang warga Israel yang ditemui di sebuah kafe di Jaffa, Turgeman, mengatakan dirinya akan memilih Eisenkot karena kecewa terhadap kepemimpinan Netanyahu.
"Kita membutuhkan perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga, yang telah melonjak karena perang," katanya.
Harga pangan menjadi salah satu persoalan yang membebani masyarakat Israel. Biaya pangan, termasuk buah dan sayuran segar, meningkat 9,5 persen dalam dua tahun terakhir. Kenaikan tersebut terjadi di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan.
"Mereka memikirkan perang, sementara tidak ada yang menangani krisis ekonomi," ujar Turgeman.
Ia juga mengkritik dukungan finansial pemerintah kepada komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi.
Persoalan wajib militer menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan kelompok tersebut. Selama bertahun-tahun, pria Haredi yang belajar di seminari keagamaan sebagian besar memperoleh pengecualian dari wajib militer, sementara mayoritas warga Yahudi Israel diwajibkan menjalani dinas militer.
Pada 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan pengecualian tersebut. Putusan itu memicu demonstrasi, pemblokiran jalan, dan bentrokan dengan polisi.
Partai-partai Haredi kemudian menyalahkan Netanyahu karena gagal mengesahkan undang-undang untuk mempertahankan pengecualian wajib militer.
Komunitas ultra-Ortodoks mencakup sekitar 14 persen populasi Israel dan secara tradisional memilih partai berdasarkan arahan para rabi. Namun, kemarahan terhadap penanganan wajib militer membuka kemungkinan munculnya perbedaan pilihan di kalangan pemilih muda.
"Semua pilihan dalam pemilihan ini tidak ada gunanya, tetapi saya rasa saya akan memilih Eisenkot," kata mahasiswa yang telah menyelesaikan dinas militernya, Pinchas, 24 tahun.
Ia menilai sebagian anak muda seusianya mulai mempertanyakan arahan para rabi, terutama terkait kebijakan wajib militer dan penanganan demonstrasi.
Pendukung loyal Netanyahu
Meski demikian, Netanyahu masih memiliki pendukung. Penjual buah di pasar Mahane Yehuda sekaligus pendukung Likud, Avraham Levy, 76 tahun, yakin Netanyahu akan kembali memperoleh mayoritas.
"Saya yakin Netanyahu akan menang. Kita akan memiliki mayoritas. Kita perlu mendukung Netanyahu karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Jika dia tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya?" katanya, merujuk pada perang Israel di berbagai front.
Di antara pemilih sayap kanan, sebagian juga mendukung politikus yang lebih jauh ke kanan. Jakub, 23 tahun, yang akan segera memulai dinas militer, mengatakan akan memilih mantan anggota Knesset, Moshe Feiglin, karena menganggapnya konsisten mempertahankan prinsip politiknya.
Lebih lanjut, partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel, termasuk Ra'am dan Joint List, berpeluang mendukung pemerintahan minoritas dari luar koalisi. Namun, prospek mereka mengikuti pemilu turut menghadapi hambatan.
Pekan lalu, Komite Pemilihan Pusat memutuskan melarang Ra'am dan Joint List mengikuti pemilu setelah partai sayap kanan Otzma Yehudit mengajukan petisi yang menuduh keduanya mendukung terorisme dan menolak keberadaan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.
Di sisi lain, petisi Partai Demokrat yang meminta pelarangan Otzma Yehudit atas tuduhan menghasut rasisme dan merusak prinsip demokrasi tidak dikabulkan. Keputusan mengenai partai-partai Arab tersebut masih digugat di Mahkamah Agung Israel, yang sebelumnya pernah membatalkan larangan serupa dalam pemilu terdahulu.
Ketegangan antara warga Palestina di Israel dan negara tersebut juga meningkat sejak serangan 7 Oktober, seiring penangkapan, interogasi, serta tindakan hukum terhadap warga Arab, termasuk terkait demonstrasi dan unggahan media sosial.
Survei Indeks Demokrasi Israel pada 2025 menunjukkan 70 persen responden Palestina di Israel memilih tidak mengungkapkan pandangan politik mereka kepada orang asing. Angka itu meningkat dari 45 persen pada 2016 dan lebih tinggi dibandingkan 53 persen responden Yahudi.
Di kalangan warga Palestina sendiri, terdapat perbedaan strategi politik. Sebagian mendukung Joint List yang mengutamakan perwakilan Arab yang kuat, sedangkan lainnya memilih pendekatan pragmatis melalui Ra'am.
"Pemilu ini adalah tentang kekuatan kita sebagai komunitas Arab dan kemampuan kita untuk memiliki suara politik yang berpengaruh," kata warga Mashhad di Israel utara yang berencana memilih Joint List, Amir, 34 tahun.
Sementara itu, Abu Mahmoud, 33 tahun, dari Kafr Kanna, memilih Ra'am karena berharap partai tersebut dapat memperjuangkan anggaran dan kerja sama dengan warga Israel Yahudi.
"Saya menginginkan politik yang benar-benar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat," ujarnya.
