Singapura Respons usai Pasokan Gas dari Indonesia Dipangkas

Singapura merespons keputusan Indonesia memangkas pasokan gas alam dengan menyatakan telah memiliki rencana darurat untuk mengantisipasi pengurangan pasokan energi tersebut.

Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) mengatakan pengurangan pasokan gas dari Indonesia berdampak kurang dari 2 persen terhadap total kebutuhan gas harian negara tersebut.

"Total pengurangan mencapai 17 miliar British thermal units per hari (bbtud) selama periode 18 hari," kata juru bicara EMA dalam tanggapan atas pertanyaan media, seperti dilaporkan CNA.

EMA menambahkan Singapura memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi pengurangan pasokan gas. Singapore GasCo juga dinyatakan siap secara operasional untuk mengimpor lebih banyak gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) kapan saja.

Respons itu muncul setelah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura pada Sabtu (24/10). Langkah tersebut dilakukan untuk mengalihkan sebagian pasokan guna memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pengalihan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar gas per hari. Jumlah itu terdiri atas 15 juta kaki kubik dari Natuna dan 16 juta kaki kubik dari Sumatra.

Gas dari Natuna dialihkan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatra disalurkan melalui pipa TGI untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

SKK Migas mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keandalan pasokan gas domestik untuk pembangkit listrik. Lembaga itu juga merujuk Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar untuk memprioritaskan pemanfaatan gas alam bagi kebutuhan dalam negeri.

SKK Migas menyatakan akan memantau perkembangan kebijakan tersebut setiap hari.

Ketergantungan Singapura pada gas alam

Pemangkasan pasokan dari Indonesia menjadi perhatian karena gas alam berperan besar dalam sistem kelistrikan Singapura. Sekitar 95 persen listrik di negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam.

Singapura memperoleh pasokan gas melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta impor LNG yang dikirim dari berbagai pemasok internasional. Pada 2025, gas alam yang dikirim melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura. Sementara itu, LNG menyumbang 57 persen sisanya.

Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong sebelumnya telah memperingatkan bahwa peningkatan kebutuhan gas alam di Indonesia dapat memengaruhi kemampuan Jakarta memasok gas ke negara lain.

Dalam jawaban di parlemen pada September 2025, Gan mengatakan kontrak impor gas Singapura dengan Indonesia dijadwalkan berakhir pada akhir 2028. Gan, yang juga menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian, menekankan pentingnya mengamankan pasokan gas yang cukup dan beragam. Ia menyebut tidak ada satu negara pun yang menyumbang lebih dari 30 persen impor gas Singapura pada 2024.

Untuk memperluas sumber pasokan, Singapura juga tengah membangun terminal LNG kedua yang diperkirakan mulai beroperasi pada akhir dekade ini. Fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas negara itu untuk mengimpor gas dari pemasok di berbagai belahan dunia.

RI pernah ancam evaluasi ekspor energi

Pengurangan pasokan gas ke Singapura terjadi beberapa hari setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Energi dan Transisi Hilirisasi Bahlil Lahadalia menyampaikan kemungkinan penghentian ekspor energi ke negara yang dinilai tidak menghormati Indonesia.

Dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ekspor energi dan tidak menutup kemungkinan menghentikan ekspor ke negara tertentu.

"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak akan ragu mempertimbangkan penghentian ekspor ke negara yang tidak menghormati Indonesia," kata Bahlil.

Sehari sebelumnya, Bahlil juga membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Ia menyebut kebutuhan energi dalam negeri harus menjadi prioritas. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Indonesia menjaga sumber daya alam dan mengutamakan kepentingan nasional.

Namun, dalam tanggapannya kepada CNA, SKK Migas tidak mengaitkan pengalihan pasokan gas ke dalam negeri dengan pernyataan Bahlil tersebut. Berdasarkan data kantor berita Antara, sekitar 30 persen produksi gas alam Indonesia saat ini diekspor, sedangkan 70 persen lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.