Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir meyakinkan Singapura bahwa pemerintah Indonesia menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Tata sapaan akrab Arrmanatha saat menjamu lawatan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Selasa (27/10) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataan pers bersama di sebelah Vivian, Tata menjelaskan bahwa korban pertama dari karhutla yang masih berlangsung ini adalah warga Indonesia.
"Soal kebakaran hutan dan lahan, Biarkan saya perjelas. Korban-korban pertama dari kebakaran ini adalah warga Indonesia." kata Tata.
"Para petani, anak-anak, dan keluarga kami di Sumatra dan Kalimantan lah yang pertama harus menghirup kabut asap ini. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Dan saya sudah menjelaskan ini kepada Menteri Vivian," paparnya menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Tata juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan seluruh upaya memadamkan kebakaran hutan, salah satunya seperti water bombing, dry ice, hingga modifikasi cuaca.
Tata memaparkan Indonesia juga telah mengerahkan 71 ribu personel dan 51 unit udara yang dimobilisasi ke seluruh titik panas karhutla.
"Kami akan terus mengerahkan teknologi yang tersedia untuk menghentikan kebakaran hutan. Tapi, lagi-lagi alam lah yang menentukan apakah usaha kita bisa berhasil," kata Tata.
"Ketika kami melindungi warga kami, kami juga melindungi negara tetangga kami di kawasan. Kami mengerti kecemasan dari negara-negara tetangga dan mengapresiasi setiap tawaran bantuan yang kami terima," paparnya.
Tata menuturkan tawaran-tawaran bantuan ini masih dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Kunjungan Vivian Balakrishnan terjadi di tengah rasa frustrasi yang meningkat, baik di Singapura dan Malaysia akibat kabut asap yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling parah di Indonesia dalam 11 tahun terakhir.
Akibat kabut asap yang tak kunjung reda, Singapura mulai mempertimbangkan memperkuat undang-undang kabut asap lintas batas (transboundary haze).
Hal ini ditujukan agar Singapura meminta pertanggungjawaban menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas yang ada saat ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya akses untuk mengumpulkan bukti dan kerja sama dari perusahaan-perusahaan di luar Singapura.
"Kerangka penegakan hukum kita seharusnya tidak membiarkan sebuah perusahaan menggagalkan penyelidikan hanya dengan menolak bekerja sama atau tetap berada di luar Singapura," ucapnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Singapura pada 23 Oktober mengumumkan pembentukan panel khusus yang terdiri dari firma hukum, audit, dan investigasi guna mendukung penyelidikan lintas batas terhadap operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok perusahaan yang teridentifikasi.
(rds/bac)