Israel baru saja menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada Selasa (27/10) hingga kini perhitungan surat suara masih dilakukan.
Komite Pemilu Pusat melaporkan sekitar 56 persen atau 2,8 juta surat suara sudah dihitung. Hasilnya, Partai pimpinan Benjamin Netanyahu, Likud, unggul dengan 20, 7 persen, partai Yashar milik Gadi Eisenkot dengan 16,7 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian di urutan ketiga ada Aliansi Togehter milik Naftali Bennet dengan perolehan 9 persen, demikian dikutip Al Jazeera.
Dengan hasil sementara itu, blok Netanyahu memperoleh 55 kursi dan oposisi 49 kursi. Untuk membentuk pemerintahan, partai atau koalisi membutuhkan 61 kursi.
Artinya, baik Netanyahu maupun pesaing kuatnya perlu merayu partai-partai lain untuk bergabung agar bisa membentuk pemerintahan. Dan kondisi ini biasanya memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu,
Menang dalam Pemilu Israel belum tentu memuluskan jalan kandidat tertentu menjadi perdana menteri. Mengapa demikian?
Sejumlah pihak menilai tak ada satu blok pun yang kemungkinan besar akan memperoleh 61 kursi di pemilu ini sehingga masih ada jalan panjang dan rumit di depan.
Begini kira-kira garis waktunya. Komite Pemilu Pusat akan menghitung seluruh surat suara dan menyerahkan hasil resmi ke presiden.
Setelah itu, presiden akan memanggil dan menggelar pertemuan dengan perwakilan dari setiap partai yang berhasil melewati ambang batas sebesar 3,25 persen.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing partai akan merekomendasikan nama anggota, yang biasanya pemimpin partai atau koalisi, untuk membentuk pemerintahan.
Pada tahap ini, tampaknya Eisenkot akan mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan, demikian dikutip The Conversation.
Pertimbangan lain yang mungkin dipikirkan presiden adalah kandidat yang meneirma rekomendasi terbanyak dan memimpin partai terbesar, dalam hal ini bisa jadi Netanyahu.
Namun, ada beberapa kasus di mana kepala partai relatif kecil menerima mandat dari presiden dan berhasil membentuk pemerintahan. Situasi ini terjadi pada 2021, kala itu Naftali Bennet menjadi perdana menteri padahal ada Likud yang punya kursi terbanyak di parlemen.
Calon PM pilihan presiden memiliki waktu 28 hari, dan tambahan 14 hari jika diminta, untuk membentuk pemerintahan. Namun, jika mereka gagal, presiden mengulangi proses tersebut, meminta partai-partai untuk kembali merekomendasikan calon.
Jika tidak ada pemerintahan yang terbentuk setelah dua putaran tersebut dan setelah putaran ketiga selama 21 hari yang dijalankan Knesset, Israel akan kembali mengadakan pemilihan umum.
Untuk membentuk pemerintahan, kandidat terpilih memulai koalisi dengan perwakilan partai dengan tujuan membentuk platform pemerintahan konsensus.
Pada tahap ini, setiap partai berupaya memaksimalkan pengaruh untuk mengamankan kekuasaan sebanyak mungkin. Misalnya, hal ini bisa berupa jumlah dan pentingnya kementerian, kendali atas anggaran, dan pendanaan untuk konstituen dan lembaga afiliasinya.
Peneliti di lembaga think tank Council on Foreign Relation (CFR) Elliot Abrams, mengatakan partai betul-betul sibuk mencari koalisi.
"Ada banyak isu yang akan membuat pembentukan koalisi menjadi sangat sulit," kata Abrams di situs resmi CFR.
"Haruskah partai-partai Arab berada dalam koalisi baru atau dikecualikan? Bagaimana dengan koalisi dengan kaum Haredim [ultra-Ortodoks], yang menuntut agar pemuda mereka tidak direkrut menjadi tentara? Haruskah tokoh-tokoh oposisi menyetujui koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu jika ia mengecualikan sayap kanan ekstrem, atau apakah ia tidak dapat diterima sekarang, setelah 7 Oktober?" imbuh dia.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Hasil Pemilu Sulit Diprediksi
Beberapa pakar mengatakan hasil pemilu sulit diprediksi, sebagian karena keretakan dalam koalisi Netanyahu di pemerintahan sekarang. (REUTERS/Jamal Awad)
Beberapa pakar juga mengatakan hasil pemilu sulit diprediksi, sebagian karena keretakan dalam koalisi Netanyahu di pemerintahan sekarang. Mereka punya agenda dan kepentingan masing-masing, sehingga tak keberatan untuk menyebrang dan mendukung lawan Netanyahu.
Salah satu itu yang menjadi partai berhaluan kanan adalah persoalan wajib militer bagi Haredim (kaum Yahudi Uktra-Ortodoks). Mereka selama ini dibebaskan dari wamil agar bisa belajar Taurat di Yeshiva, ini memicu rasa ini dari warga biasa.
Peneliti Senior untuk studi Timur Tengah dan Afrika di CFR Steven A Cook mengatakan partai berhaluan kanan milik Itamar Ben Gvir ingin memastikan kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka. Artinya, mereka bisa jadi pindah ke Eisenkot selama keinginannya diakomodir.
Terlebih, partai Ben Gvir memutuskan keluar dari koalisi Netanyahu pada 2025 usai Israel sepakat gencatan senjata dengan Hamas.
Cook mengatakan Ben-Gvir ingin menjadi penentu kebijakan sayap kanan dan tak hanya mengincar pemilihan kali ini, tetapi juga pemilih di masa depan.
"Sejauh dia bisa melindungi kamu Haredim dari wajib militer, semakin baik bagi dia secara elektoral." ujar Cook.
Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Alvin Tedjo Jadi Walkot di Kanada hingga Pertemuan Menlu RI-Singapura |
Posisi blok anti-Netanyahu
Sementara itu, blok anti-Netanyahu punya posisi yang sama soal wajib militer kaum ultra-Ortodoks. Mereka mau kelompok ini tetap ikut wamil.
Blok oposisi juga punya sederet fokus lain seperti membatasi masa jabatan presiden, membuat UUD, membuat komite untuk menyelidiki hingga peristiwa 7 Oktober. Namun, mereka belum menentukan calon pengganti Netanyahu dan tak mencantumkan posisi untuk partai Arab manapun.
"Pihak oposisi tak bisa mendapat 61 kursi tanpa dukungan kaum Haredim atau Ra'am [partai Arab]," kata Cook.
Tampaknya lebih mudah bagi beberapa anggota koalisi oposisi untuk mengakomodasi yang terakhir, tetapi itu akan melanggar tabu dalam politik Israel. Itu langkah yang enggan mereka ambil," imbuh dia.