'Hacktivist' Retas & Curi Data 41 Ribu Data Staf Kementerian AS

Data pribadi lebih dari 41.000 staf Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) diduga bocor dalam serangan siber yang diklaim dilakukan kelompok peretas 'hacktivist' bernama Departemen Perdamaian.

Data yang diretas dan dicuri mencakup nama, kantor, informasi kontak, hingga penugasan para staf dan pejabat DHS.

Basis data tersebut diunggah ke situs Distributed Denial of Secrets (DDoS), organisasi nirlaba yang dikenal menerbitkan dokumen bocoran, pada Rabu (28/10) malam. Kelompok tersebut mengklaim memperoleh data dari layanan autentikasi tunggal Okta yang digunakan DHS.

Data yang dipublikasikan itu dapat ditelusuri melalui sistem pencarian. Namun, DDoS menegaskan bahwa basis data tersebut tidak mencakup seluruh pegawai DHS.

Salah satu pendiri DDoS, Emma Best, mengatakan data yang bocor lebih menyoroti pejabat yang berperan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi DHS.

"Alih-alih direktori tanpa pandang bulu dari setiap karyawan DHS, Icepick mengidentifikasi banyak arsitek dan penggerak kebijakan dan operasi DHS," kata Best.

Okta belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait dugaan kebocoran tersebut.

DHS juga belum memberikan keterangan secara langsung. Namun, kepada The Washington Post, lembaga tersebut menyatakan telah mengetahui adanya potensi pelanggaran data dan sedang berupaya menangani situasi itu dengan cepat dan efektif.

Basis data yang bocor diduga mencakup pegawai sejumlah lembaga di bawah DHS. Lembaga tersebut antara lain Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), serta kantor pusat DHS.

Kelompok peretas tersebut menyatakan kebocoran itu merupakan bentuk tanggapan terhadap pernyataan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, pada 17 Juli. Mullin dilaporkan mengatakan ICE akan meningkatkan tekanan di jalanan melalui penangkapan imigran dan penghentian lalu lintas yang lebih intensif.

Kebocoran itu terjadi di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan imigrasi Presiden AS, Donald Trump, pada masa jabatan keduanya. Pemerintahan Trump meningkatkan upaya penangkapan dan deportasi imigran yang diduga berada di AS secara ilegal.

Operasi tersebut juga menuai sorotan setelah sejumlah laporan mendokumentasikan penggunaan kekerasan fisik oleh agen ICE saat menjalankan tugas.

Menurut Migration Policy Institute, DHS menyelesaikan sekitar 980.000 deportasi dalam 18 bulan pertama masa jabatan kedua Trump.