Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu unggul dalam pemilu Israel pada Selasa (27/10), tetapi tetap gagal mengamankan ambang batas mayoritas suara untuk membentuk pemerintahan.
Hasil penghitungan suara dalam pemilu Israel menunjukkan baik kubu Netanyahu atau rival terberatnya Gadi Eisenkot dan partainya Yashyar, tidak ada satu pun yang memperoleh suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Per Kamis (29/10) dengan lebih dari 99 persen suara telah dihitung mencatat, namun baik kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun blok oposisi tidak ada yang berhasil mengamankan 61 ambang batas suara.
Blok Netanyahu mengamankan 53 kursi di Knesset, sedangkan blok mantan panglima militer Israel Gadi Eisenkot mendapat 48 kursi. Partai-partai Arab sementara itu memegang 19 kursi, jumlah yang belum pernah diperoleh sebelumnya.
Pemilu pada Selasa (27/10) ini merupakan yang pertama sejak serangan kelompok milisi Hamas pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya agresi ke Jalur Gaza.
Hasil tersebut membuat peluang Netanyahu untuk kembali memimpin Israel bergantung pada kemampuannya melobi dan membentuk koalisi dengan partai-partai lain.
Hasil pemilu ini juga menunjukkan partai-partai Arab bisa menjadi penentu arah pembentukan pemerintahan Israel berikutnya.
Mantan penasihat Netanyahu, Aviv Bushinsky, menilai hasil pemilu tetap menunjukkan keberhasilan politik sang petahana meskipun gagal meraih suara mayoritas.
"Mungkin sulit untuk mengatakannya atau melihatnya, tetapi dialah pemenangnya," kata Bushinsky. Ia menggambarkan hasil tersebut sebagai kebangkitan politik Netanyahu.
Menurut Bushinsky, kegagalan Netanyahu memperoleh mayoritas parlemen justru dapat memperkuat kembali dominasinya dalam politik Israel.
Penilaian itu muncul setelah Netanyahu menghadapi tekanan besar akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan yang menewaskan 1.200 warga Israel itu memicu kritik terhadap kegagalan sistem keamanan Israel di bawah kepemimpinannya
Namun, Netanyahu tetap berhasil mengumpulkan dukungan mayoritas pemilih Yahudi Israel dan membawa blok politiknya menjadi kekuatan terbesar dalam pemilu kali ini.
Kubu Netanyahu Gagal Raih Mayoritas Suara, Apakah Artinya?
Pemilu Israel tidak ada yang keluar sebagai pemenang dengan memperoleh ambang batas mayoritas suara. (Foto: REUTERS/Nir Elias)
Analis regional sekaligus mantan perwira intelijen militer Israel, Danny Citrinowicz, menilai pencapaian terbesar Netanyahu bukan sekadar memenangkan pemilu, melainkan berhasil mempertahankan kekuasannya yang hampir menyentuh dua dekade ini di tengah berbagai tekanan politik dalam serta luar negeri.
Blok Netanyahu kehilangan sejumlah kursi dan gagal mencapai ambang mayoritas. Namun, kubu oposisi juga menghadapi kesulitan untuk membentuk pemerintahan tanpa dukungan partai-partai Arab.
"Dia (Netanyahu) menang karena tidak kalah," kata Citrinowicz, seperti dilaporkan Reuters.
"Dia berhasil bertahan," tambahnya.
Partai Arab jadi penentu
Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga Presiden Israel menentukan siapa yang mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru.
Meskipun belum memiliki suara mayoritas parlemen, posisi Netanyahu memberinya keuntungan dalam proses pembentukan koalisi baru.
Salah satu sejarah dalam pemilu kali ini adalah jumlah partisipasi pemilih warga Arab di Israel yang meningkat. Jumlah suara dari kelompok warga keturunan Palestina yang tertinggi dalam sejarah ini membuat partai-partai Arab berpotensi memegang peran penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
Warga Arab di Israel merupakan kelompok masyarakat keturunan Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel. Mereka mencakup sekitar 21 persen dari total populasi Israel.
Mantan negosiator perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat, Dennis Ross, menilai hasil pemilu kali ini memberikan pengaruh politik yang belum pernah dimiliki partai-partai Arab sebelumnya.
"Bangsa Arab belum pernah berada dalam posisi di mana mereka memiliki kekuatan sebesar ini," ujar Ross.
Meski demikian, peluang oposisi untuk menggulingkan Netanyahu tidak mudah. Pembentukan pemerintahan alternatif kemungkinan membutuhkan dukungan langsung atau tidak langsung dari partai-partai Arab.
Persoalan tersebut dapat menyulitkan oposisi karena sejumlah calon mitra koalisi dari sayap kanan, seperti Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman, berpotensi menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab.
Para analis politik Israel melihat dua kemungkinan utama, yakni pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang lebih luas atau penyelenggaraan pemilu ulang.
Bushinsky menilai pemerintahan persatuan nasional menjadi pilihan paling realistis. Skenario tersebut berpotensi terwujud apabila Presiden AS, Donald Trump, mendorong Netanyahu untuk merangkul para pesaing politiknya dan menyingkirkan sejumlah menteri sayap kanan jauh, termasuk Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
AS merupakan sekutu terpenting Israel. Trump juga memiliki pengaruh politik yang cukup besar terhadap Netanyahu melalui dukungan terbukanya kepada perdana menteri.
Bushinsky menilai Trump dapat menggunakan pengaruh tersebut untuk mendorong Netanyahu membentuk pemerintahan dengan cakupan koalisi yang lebih luas.
Jika upaya tersebut gagal, Israel berpotensi kembali menghadapi kebuntuan politik dan menggelar pemilu ulang. Namun, sejumlah analis menilai pemilu berikutnya justru dapat semakin menguntungkan Netanyahu dibandingkan mengubah peta kekuatan politik.
Citrinowicz mengatakan kebuntuan tersebut menempatkan Netanyahu pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan Eisenkot untuk kembali menjadi perdana menteri.
Menurutnya, sebagian besar partai politik Israel tidak menginginkan pemilu ulang. Karena itu, pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin Netanyahu dan melibatkan Eisenkot atau Bennett menjadi jalan keluar yang paling masuk akal.
Respons oposisi dan rival Netanyahu
Sementara itu, Eisenkot berusaha memanfaatkan hasil pemilu untuk menantang legitimasi politik Netanyahu. Mantan panglima militer Israel berusia 66 tahun tersebut kehilangan seorang putra dan dua keponakannya selama Israel melancarkan agresi brutal di Jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023.
Eisenkot menjadikan pemilu ini sebagai referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu. Ia menilai hasil pemungutan suara menunjukkan masyarakat Israel menginginkan perubahan kepemimpinan.
Dalam pesannya kepada para pejabat keamanan dan pegawai negeri Israel, Eisenkot menyebut Netanyahu kini memimpin pemerintahan transisi yang telah kehilangan kepercayaan publik.
"Berdiri teguh dan kokoh melawan setiap upaya untuk menantang Anda," kata Eisenkot.
Di sisi lain, Netanyahu juga masih menghadapi persidangan kasus dugaan korupsi yang berkepanjangan serta penolakan terhadap penyelidikan independen atas kegagalan keamanan dalam serangan Hamas pada 2023.
Pemerintahannya juga mendapat kritik akibat kekerasan pemukim Israel yang meningkat terhadap warga Palestina terutama di Tepi Barat yang diduduki, serta perselisihan mengenai pengecualian wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks.
