Presiden Polandia, Karol Nawrocki, mengumpulkan para pemimpin partai politik untuk membahas situasi politik yang memanas setelah pemerintah Perdana Menteri, Donald Tusk, dituding berupaya mengambil alih kendali Mahkamah Konstitusi.
Pertemuan tersebut digelar menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran di sekitar gedung pengadilan.
Nawrocki menggelar pembicaraan darurat dengan sejumlah pemimpin partai pada Sabtu (31/10). Ia bahkan mempersingkat kunjungan kenegaraannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa untuk membahas apa yang disebutnya sebagai "ancaman terhadap keamanan internal".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Krisis politik ini dipicu perselisihan mengenai pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi Polandia. Pemerintah berhaluan sentris pimpinan Tusk berhadapan dengan Nawrocki yang berasal dari kubu nasionalis dan partai oposisi sayap kanan.
Selama beberapa pekan terakhir, pemerintahan Tusk berupaya mendesak sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi untuk mundur. Pemerintah menilai para hakim tersebut tidak memiliki independensi politik.
Namun, langkah tersebut mendapat perlawanan keras dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS), partai sayap kanan yang pernah berkuasa dan mengangkat para hakim tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Mahkamah Konstitusi, Bogdan Swieczkowski, ditangguhkan dari jabatannya. Keputusan itu memicu demonstrasi di sekitar gedung pengadilan pada Jumat (30/10).
Media Le Monde melaporkan bahwa polisi antihuru-hara kemudian mengepung gedung pengadilan tersebut. Sejumlah demonstran berusaha menerobos barikade keamanan sambil meneriakkan "Pengkhianat Gading". Polisi mengatakan telah menangkap tiga orang dalam insiden tersebut.
Aksi protes berlanjut pada Sabtu (31/10). Para pendukung PiS berkumpul di luar gedung pengadilan untuk menyuarakan dukungan kepada para hakim.
Situasi tersebut mendorong Nawrocki memanggil para pemimpin partai politik ke istana kepresidenan. Sejumlah perwakilan partai nasionalis, sayap kanan, dan beberapa partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan menghadiri pertemuan tersebut.
Namun, Partai Koalisi Sipil pimpinan Tusk tidak hadir. Sementara itu, Partai Kiri yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan menyatakan tidak menerima undangan.
Partai Kiri juga menolak menghadiri pertemuan karena menganggap Nawrocki merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan mengenai Mahkamah Konstitusi.
Hingga Sabtu (31/10) siang, pertemuan tersebut belum menghasilkan terobosan untuk meredakan krisis. Para demonstran di luar gedung pengadilan justru menuding pemerintahan Tusk berusaha merebut kendali lembaga peradilan tersebut.
Akun resmi Mahkamah Konstitusi Polandia di media sosial X bahkan menyebut langkah pemerintah sebagai "kudeta".
Di tengah ketegangan tersebut, Komisi Eropa turut angkat bicara. Pada Sabtu (31/10), Komisi Eropa mendesak Nawrocki menyetujui hakim-hakim baru yang telah dinominasikan oleh parlemen.
Komisi Eropa menilai pengangkatan hakim baru diperlukan agar Mahkamah Konstitusi Polandia dapat kembali menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi negara dan hukum Uni Eropa.