Hampir 600 ribu pekerja di Prancis turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah pada Kamis (5/11).
Mereka memprotes rendahnya upah, meningkatnya biaya hidup, serta ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa 575.000 orang berpartisipasi dalam aksi protes di seluruh negeri, sementara serikat pekerja CGT, salah satu pihak penyelenggara, mengklaim jumlah peserta demonstrasi mencapai 1,6 juta orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi mogok kerja tersebut melibatkan pegawai pemerintah, guru, pekerja transportasi, pelajar, hingga anggota serikat pekerja. Gelombang demonstrasi diawali dengan hampir 200 aksi unjuk rasa damai di berbagai wilayah Prancis.
Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, memperkirakan sekitar 1,6 juta orang mengikuti demonstrasi tersebut. Namun, Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat jumlah peserta jauh lebih rendah, yakni sekitar 600 ribu orang.
Di Paris, para pengunjuk rasa berbaris melintasi jalan-jalan utama dalam aksi mogok nasional. Demonstrasi tersebut bahkan menyebabkan Menara Eiffel ditutup sementara.
Pemimpin CGT, Sophie Binet, mengatakan rendahnya upah membuat banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Gaji kami sudah tidak lagi mencukupi untuk hidup," ujar Binet kepada CBS News saat menjelaskan alasan gelombang demonstrasi terus berlangsung.
Binet juga mendesak para pendukungnya untuk melanjutkan aksi protes. Ia menilai Presiden Prancis, Emmanuel Macron, tidak mendengarkan keluhan masyarakat.
"Karena dia merasa tahu segalanya sendirian," kata Binet mengenai Macron.
"Karena dia bekerja untuk orang kaya, untuk perusahaan multinasional, dan untuk sektor keuangan, bukan untuk kaum pekerja," lanjutnya.
Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan Wali Kota Saint-Denis, Bally Bagayoko. Ia menilai Macron tidak mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bagayoko mengatakan para pengunjuk rasa semakin "muak" karena pemerintah dinilai lebih mengutamakan kepentingan segelintir kelompok dibandingkan kebutuhan mayoritas warga.
Ia juga menambahkan "negara yang termasuk paling kuat di dunia ini justru menyisakan jurang ketimpangan yang sangat lebar".
Sejumlah demonstran juga mendesak pemerintah mengurangi anggaran militer dan penegakan hukum dalam negeri. Mereka meminta anggaran tersebut dialihkan untuk meningkatkan pendanaan layanan sosial.
Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, telah mengundang perwakilan serikat pekerja untuk bertemu pada Senin (2/11). Namun, langkah tersebut belum menghentikan gelombang protes.
Serikat pekerja bahkan telah menjadwalkan demonstrasi lanjutan pada Sabtu (7/11) mendatang.
Sejumlah demonstrasi di berbagai wilayah Prancis berakhir ricuh. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa setelah bentrokan terjadi dengan para pengunjuk rasa.
Di Lyon, Prancis bagian tengah, sejumlah demonstran membakar sebuah mobil. Sementara di Paris, massa membakar berbagai benda di jalanan.
Gelombang demonstrasi anti pemerintah ini sebenarnya telah dimulai sejak akhir September. Aksi tersebut awalnya digerakkan oleh pelajar sekolah menengah dan mahasiswa di Paris yang memprotes buruknya kondisi sekolah, kekurangan guru, serta persoalan infrastruktur pendidikan.
Namun, gerakan tersebut kemudian meluas dan mendapat dukungan dari kelompok masyarakat lainnya. Hasil survei lokal menunjukkan hampir enam dari sepuluh warga Prancis mendukung gerakan protes tersebut.
Dalam perkembangannya, sejumlah aksi demonstrasi justru berujung kekerasan. Beberapa bangunan dan landmark dibakar, tempat usaha kecil dirusak, serta terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi.
Kerusuhan tersebut juga memicu penangkapan ribuan orang. Pada puncak kerusuhan bulan lalu, pemerintah memberlakukan jam malam di sejumlah kota untuk mengendalikan situasi.
(blq/bac)