Awal Mula Raja Malaysia-PM Anwar Ibrahim Tegang sampai Sultan Murka
CNN Indonesia
Senin, 09 Nov 2026 15:10 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ketegangan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, dan pemerintahan PM Anwar Ibrahim menjadi sorotan ketika Anwar terus menghadapi tantangan perpecahan politik. (Foto: AFP/VINCENT THIAN)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketegangan antara Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, dan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi sorotan lantaran terjadi ketika sang PM tengah menghadapi perpecahan politik terutama dalam koalisinya.
Ketegangan dengan Sultan Ibrahim terjadi menyusul polemik status tahanan eks Perdana Menteri Najib Razak yang telah diberikan pengampunan oleh sang raja pada September lalu.
Pada Jumat (7/11), Sultan Ibrahim melontarkan peringatan keras setelah pemerintahan Anwar menunda pemindahan Najib dari penjara ke tahanan rumah.
Perselisihan bermula setelah Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada 18 September.
ADVERTISEMENT
Keputusan tersebut memungkinkan ia menjalani sisa hukuman dalam kasus korupsi SRC International, anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), menjadi tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Namun, rencana pemindahan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur batal pada Jumat (6/11). Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) mendadak meminta penangguhan pemindahan tersebut karena masih terdapat persoalan hukum terkait kasus lainnya yang mesti dijalani Najib.
Pembatalan ini berlangsung setelah United Malays National Organisation (UMNO), partai yang pernah dipimpin Najib, telah membayar denda sebesar RM50 juta (Rp223 miliar) sebagai salah satu syarat pengampunan dari Sultan.
Najib sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumahnya. Namun, AGC turun tangan sehingga ia harus kembali ke Penjara Kajang.
Sehari setelah penundaan tersebut, Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusan pengampunannya.
Ia menyatakan keputusan tersebut "jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya.
"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan istana, seperti dikutip The Straits Times, Sabtu (7/11).
Istana juga menegaskan tidak boleh ada kebingungan atau ketidakpastian berkepanjangan dalam pelaksanaan keputusan tersebut.
Duduk Perkara Raja Malaysia-PM Anwar Ibrahim Tegang soal Najib Razak
(Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain)
Duduk Perkara Sengketa Najib
Perselisihan ini berkaitan dengan dua kasus korupsi yang menjerat Najib.
Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta (Rp187 miliar) dari SRC International.
Dalam kasus tersebut, Najib awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta (Rp935 miliar). Namun, pengampunan kerajaan pada 2024 memangkas hukumannya menjadi enam tahun penjara dan dendanya menjadi RM50 juta (Rp223 miliar).
Sementara itu, Sultan Malaysia kembali memberikan pengampunan bersyarat pada September laluyang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC International di bawah tahanan rumah.
Masalah muncul karena Najib juga dijatuhi hukuman terpisah selama 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam kasus berbeda yakni korupsi dan pencucian uang 1MDB.
Pengadilan memerintahkan agar hukuman tersebut mulai dijalankan setelah Najib menyelesaikan hukuman dalam kasus SRC International. Namun, Najib mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.
AGC meminta pengadilan memberikan kepastian mengenai status hukuman kasusSRC International setelah Najib membayar denda RM50 juta (Rp223 miliar).
Menurut AGC, pengadilan perlu menentukan apakah pembayaran tersebut hanya memenuhi persyaratan pengampunan sehingga Najib tetap harus menjalani sisa hukuman SRC di rumah atau justru menandai berakhirnya hukuman tersebut secara hukum.
Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib dapat menjalani sisa masa tahanannya di rumah hingga Agustus 2028. Setelah itu, ia kembali harus menjalani hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB.
Sebaliknya, jika hukuman SRC dianggap telah berakhir secara hukum, hukuman penjara 15 tahun dalam kasus 1MDB berpotensi langsung berlaku sehingga Najibtetap harus kembali ke penjara.
Sementara itu, AGC menegaskan bahwa pihaknya tidak menentang keputusan raja, tapi memintakejelasan dari pengadilan untuk memastikan pengampunan kerajaan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ketegangan Politik di Pemerintahan Anwar
Peringatan Sultan Ibrahim turut meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim. Pasalnya, UMNO yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan justru mendesak agar keputusan pengampunan terhadap Najib segera dilaksanakan.
Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyatakan dekrit Raja dapat mengindikasikan adanya tindakan pembangkangan terhadap kerajaan. UMNO juga menuntut pelaksanaan pengampunan segera dan meminta tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi keputusan tersebut.
Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, menyatakan sayap pemuda partainya akan mengajukan laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib ke tahanan rumah.
Di sisi lain, Partai Aksi Demokratik (DAP), mitra UMNO dalam koalisi pemerintahan, memiliki pandangan berbeda mengenai penanganan kasus Najib.
Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, sebelumnya berjanji mengundurkan diri dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah.
Sementara itu, Anwar secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan UMNO membayar denda Najib. Meski demikian, ia mengakui partai tersebut memiliki hak untuk melakukan pembayaran.
Perselisihan ini menempatkan Anwar di tengah tuntutan yang saling bertentangan dari mitra koalisinya. UMNO mendesak pelaksanaan keputusan Raja, sedangkan AGC meminta kepastian hukum sebelum pemindahan Najib dilakukan.
Sementara itu, Sultan Ibrahim merasa keputusannya soal pengampunan Najibtidak dihormati pemerintah. Situasi ini pun meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan PM Anwar Ibrahim.