Raja Malaysia Murka soal Najib, PM Anwar Suruh Ini ke Jaksa Agung

CNN Indonesia
Senin, 09 Nov 2026 16:55 WIB
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim looks on as he attends a press conference with Chief Adviser of Bangladesh Interim Government Muhammad Yunus (not pictured) in Putrajaya on August 12, 2025. (Photo by Hasnoor Hussain / POOL / AFP)
PM Anwar Ibrahim buka suara menyusul ketegangan dengan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, terkait polemik pemindahan tahanan eks PM Najib Razak. (Foto: AFP/HASNOOR HUSSAIN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, meminta Jaksa Agung (AGC) segera menghadap Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia, Sultan Ibrahim. Perintah ini diminta Anwar di tengah ketegangan kedua belah pihak terkait polemik pelaksanaan pemindahan eks PM, Najib Razak, ke tahanan rumah.

Permintaan itu disampaikan setelah Istana Negara mengeluarkan pernyataan keras bahwa keputusan pengampunan bersyarat terhadap Najib dari Sultan Ibrahim sudah jelas dan tidak boleh menimbulkan penafsiran berbeda. Sultan Ibrahim juga memerintahkan agar pelaksanaan keputusan tersebut tidak ditunda terlalu lama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar mengatakan Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib. Karena itu, seluruh pihak harus menghormati keputusan kerajaan tersebut. Ia pun meminta AG mengklarifikasi alasan pengadilan tersebut menunda perintah tersebut ketika bertemu Sultan.

"Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB," kata Anwar kepada wartawan di Pusat Perdagangan Internasional Selangor (SITC), Minggu (9/11).

ADVERTISEMENT

Anwar menjelaskan persoalan tersebut perlu dibahas lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan. Ia juga membuka kemungkinan proses klarifikasi membutuhkan waktu beberapa hari karena pemerintah perlu merujuk persoalan itu ke pengadilan.

Meski demikian, Anwar menegaskan pemerintah tidak mempertanyakan kewenangan Yang di-Pertuan Agong. Ia menyerahkan penjelasan mengenai persoalan hukum tersebut kepada Jaksa Agung.

Anwar mengatakan Dusuki telah meminta audiensi dengan Sultan Ibrahim. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan pertemuan tersebut akan berlangsung.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) menegaskan permintaan penundaan pelaksanaan tahanan rumah Najib bukan upaya untuk menentang pengampunan bersyarat yang diberikan raja.

AGC menyebut persoalan utama berkaitan dengan dampak hukum Surat Putusan Pembebasan yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur sehari sebelumnya. Surat tersebut keluar setelah Najib membayar denda sebesar RM50 juta (Rp223 miliar).

Pernyataan AGC itu muncul setelah tim hukum Najib, Shafee & Co, menuduh Jaksa Agung bertindak melampaui kewenangan, mengabaikan dekrit kerajaan, dan secara tidak sah melanjutkan penahanan mantan perdana menteri tersebut.

Sementara itu, Istana Negara menegaskan perintah pengampunan bersyarat terhadap Najib memiliki ketentuan yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Istana juga menyatakan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan perkara lain yang menjerat Najib.

Istana memperingatkan agar tidak ada kebingungan dalam menafsirkan perintah pengampunan tersebut. Pelaksanaannya juga tidak boleh mengalami penundaan berkepanjangan.

Free Malaysia Today melaporkan Kementerian Dalam Negeri Malaysia meminta seluruh pihak menyerahkan penyelesaian persoalan kepada pengadilan.

Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan kementeriannya, termasuk Kementerian Penjara, akan mengikuti proses hukum terkait penafsiran Surat Putusan Pembebasan Najib.

Ia menjelaskan Kementerian Penjara telah menyerahkan surat dari Pengadilan Tinggi kepada Kejaksaan Agung untuk meminta nasihat hukum pada hari sebelumnya.

"Kami tunduk pada nasihat hukum dari Jaksa Agung, yang bertindak sebagai penasihat hukum pemerintah," kata Saifuddin kepada wartawan setelah menghadiri acara komunitas bersama kepolisian Kedah di Kulim.

(mge/rds)
placeholder
LIHAT SELENGKAPNYA