Jokowi Heran Konsentrasi Publik Soal Pilkada Hanya di DKI
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Minggu, 13 Nov 2016 19:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 serentak dilakukan di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota atau total 101 daerah. Presiden Joko Widodo heran lantaran publik menghabiskan banyak energi hanya menyoroti Pilkada DKI Jakarta.
Menurut Jokowi, daerah lain juga membutuhkan pengawasan pelaksanaan pilkada yang sama besarnya dengan Jakarta.
“Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum, serahkan kepada proses hukum,” kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/11), saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Amanat Nasional (PAN).
Persoalan hukum yang dimaksud Jokowi yaitu terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama—yang membuat massa dari berbagai daerah melakukan aksi protes di Jakarta.
Dugaan penistaan agama itu dikait-kaitkan dengan pencalonan Ahok—sapaan Basuki—sebagai calon gubernur DKI. Bahkan sejumlah pihak meminta Ahok mundur dari bursa Cagub DKI.
Terkait isu penistaan agama itu, Jokowi memastikan tak akan mencampuri perkara hukum yang membelit mantan koleganya di kursi DKI 1 dan DKI 2 itu.
“Kalau saya disuruh mengintervensi, ya tidak mau. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain pasti akan datang kepada saya,” tutur Jokowi.
Kondisi politik Jakarta, lanjut Jokowi, juga dapat dilihat dari media sosial yang ramai diperbincangkan.
"Saya kalau pulang dari Jakarta menuju ke Bogor ada kesempatan satu jam untuk buka-buka media sosial. Isinya, haduh, enggak bisa ngomong saya," ucap Jokowi.
Jokowi meminta agar publik tidak menjadi terpecah belah lantaran isu penistaan agama. Dia mengingatkan pluralisme yang sudah ada sejak dulu di Indonesia.
"Tunjukkan di depan forum internasional bahwa Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saya ingatkan bahwa kita memang sangat beragam," katanya.
Saat menghadiri Rapimnas PAN, Jokowi didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir. (rdk)
Menurut Jokowi, daerah lain juga membutuhkan pengawasan pelaksanaan pilkada yang sama besarnya dengan Jakarta.
“Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum, serahkan kepada proses hukum,” kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/11), saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Amanat Nasional (PAN).
Persoalan hukum yang dimaksud Jokowi yaitu terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama—yang membuat massa dari berbagai daerah melakukan aksi protes di Jakarta.
Dugaan penistaan agama itu dikait-kaitkan dengan pencalonan Ahok—sapaan Basuki—sebagai calon gubernur DKI. Bahkan sejumlah pihak meminta Ahok mundur dari bursa Cagub DKI.
“Kalau saya disuruh mengintervensi, ya tidak mau. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain pasti akan datang kepada saya,” tutur Jokowi.
Kondisi politik Jakarta, lanjut Jokowi, juga dapat dilihat dari media sosial yang ramai diperbincangkan.
"Saya kalau pulang dari Jakarta menuju ke Bogor ada kesempatan satu jam untuk buka-buka media sosial. Isinya, haduh, enggak bisa ngomong saya," ucap Jokowi.
Jokowi meminta agar publik tidak menjadi terpecah belah lantaran isu penistaan agama. Dia mengingatkan pluralisme yang sudah ada sejak dulu di Indonesia.
"Tunjukkan di depan forum internasional bahwa Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saya ingatkan bahwa kita memang sangat beragam," katanya.
Saat menghadiri Rapimnas PAN, Jokowi didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK