Anies Baswedan Dirongrong Keluhan Warga Calon Gusuran
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Sabtu, 19 Nov 2016 15:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung Partai Gerindra dan PKS, kembali diminta untuk tidak melakukan penggusuran jika nanti terpilih.
Permintaan itu kembali terjadi saat Anies melanjutkan agenda kampanye tatap muka (blusukan) di tiga lokasi pemukiman dekat bantaran rel kereta, di Pademangan, Jakarta Utara, kemarin.
"Seandainya nanti insya Allah bapak jadi gubernur, kami mohon daerah sini jangan ada pembongkaran. Jangan ada bongkaran, jangan ada gusuran," kata Ira warga Kampung Ambalat, Pademangan Barat saat sesi dialog dengan Anies.
Ira khawatir dan mengaku kebingungan harus pindah kemana dengan ketujuh anaknya jika penggusuran terjadi di wilayah tersebut.
"Mengenai penggusuran, saya sudah sampaikan berkali-kali kita justru inginnya dirapikan, ditata supaya lingkungan jadi sehat," kata Anies menjawab pertanyaan Ira.
Masalah penggusuran menjadi isu yang kerap diaspirasikan warga di tengah agenda kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tentang jumlah dan lokasi penggusuran berdasarkan analisa dari APBD DKI Jakarta 2016 menunjukan terdapat 325 lokasi yang berpotensi tergusur dari lima wilayah di Ibu Kota.
Objek yang berpotensi terkena gusuran itu meliputi pedagang kaki lima, pemukiman, normalisasi sungai dan ruang terbuka hijau yang terletak di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), Jakarta barat (55 lokasi).
Di Kampung Goyang, Pademangan Timur, dekat Stasiun Kota, Anies juga ditanya mengenai penggusuran. Warga tak rela digusur karena mereka telah mendiami wilayah bantaran rel tersebut lebih dari 25 tahun.
Menanggapi hal ini, Anies menjelaskan, keselamatan warga adalah yang utama. Menurut Anies, pemukiman warga di samping rel kereta memiliki potensi risiko yang tinggi.
"Prosesnya yang harus dilakukan dengan baik dan manusiawi, karena sebagian besar dari mereka sudah tinggal di sini puluhan tahun. Bukan mereka baru tinggal," ucap Anies.
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah membuka peluang bagi warga yang menempati tanah negara lebih dari 20 tahun untuk melakukan permohonan menempati tanah yamg telah didiami. Namun, hal itu harus dilakukan dengan serangkaian pembuktian, termasuk izin penggunaan tanah.
Menurut Anies, meski ada potensi untuk melegalisasi tanah, namun faktor keselamatan dan keamanan harus diutamakan. Untuk pemukiman bantaran rel kereta, kampung deret bisa saja dibangun meski sekali lagi harus dilihat potensi keamanannya.
"Sangat mungkin (dibikin kampung deret). Selama soal keselamatan itu terjamin, tidak ada masalah. Tetapi, kalau ada resiko keselamatan, jangan mengambil resiko itu. Kalau bisa kami tata dengan memastikan wilayah sekitar aliran sungai, sekitar jalur transportasi kereta api, itu jalur yang aman," ucapnya.
Anies menekankan, relokasi bukan hal yang tidak mungkin terjadi sepanjang ada kepentingan publik di dalamnya. Namun, dalam melakukan relokasi, harus diperhatikan keberlangsungan hidup bagi warga yang terkena dampaknya saat pindah di tempat yang baru.
Bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri
Tak hanya Jakarta Utara, saat blusukan ke beberapa pemukiman padat penduduk, Anies juga diminta tidak melakukan penggusuran ketika terpilih sebagai gubernur. Salah satunya di bantaran sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Namun, berbeda halnya dengan di Jakarta Utara, warga Bukit Duri mengaku siap direlokasi dari bantaran sungai Ciliwung, jika dilakukan dengan cara yang baik dan kompensasi yang sepadan.
Iwan Sumantri, Ketua RT 001/RW012 Bukit Duri kala itu mengklaim warga siap direlokasi dengan catatan tidak dipindahkan ke rumah susun sewa.
"Siap direlokasi secara adil, manusiawi. Paling tidak rusun bukan salah satu cara penyelesaiannya. Karena di sini sewa, di sana sewa," kata Iwan.
Iwan mengatakan sekitar 100 kepala keluarga yang menempati rumah sepetak selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia pun menyarankan agar nantinya warga dipindah dengan cara bedol desa.
"Kalau bisa bedol desa untuk kampung Bukit Duri baru. Kalau bedol desa walaupun bayar mereka mau," ucapnya.
Kala itu, selain meninjau bantaran sungai Ciliwung, Anies juga menerima delapan aspirasi warga Bukit Duri dalam sebuah spanduk berukuran sekitar 3 x 1,5 meter yang diserahkan Iwan.
Salah satu aspirasinya adalah meminta agar penggantian rumah atau tanah ketika relokasi dilakukan.
"Dalam melaksanakan penataan ruang yang mengharuskan pemerintah menggusur pemukiman warga, maka harus diberikan solusi "rumah ganti rumah, tanah ganti tanah agar perasan warga tidak tersakiti," demikian poin aspirasi warga.
Memprioritaskan program penataan kampung untuk mengatasi persoalan kesenjangan hunian di Jakarta merupakan bagian dari 23 janji kerja Anies-Sandiaga Uno jika nanti terpilih pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dua solusi pun mereka tawarkan, yakni memulai kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan kampung deret dengan aktif melibatkan warga baik dari perencanaan hingga pengelolaan.
Namun sepanjang tiga pekan berkampanye, baik Anies maupun pasangannya Sandiaga Uno masih berusaha mencari solusi dengan cara melihat kasus per kasus dari wilayah yang dirundung isu penggusuran. (gil)
Permintaan itu kembali terjadi saat Anies melanjutkan agenda kampanye tatap muka (blusukan) di tiga lokasi pemukiman dekat bantaran rel kereta, di Pademangan, Jakarta Utara, kemarin.
"Seandainya nanti insya Allah bapak jadi gubernur, kami mohon daerah sini jangan ada pembongkaran. Jangan ada bongkaran, jangan ada gusuran," kata Ira warga Kampung Ambalat, Pademangan Barat saat sesi dialog dengan Anies.
Ira khawatir dan mengaku kebingungan harus pindah kemana dengan ketujuh anaknya jika penggusuran terjadi di wilayah tersebut.
"Mengenai penggusuran, saya sudah sampaikan berkali-kali kita justru inginnya dirapikan, ditata supaya lingkungan jadi sehat," kata Anies menjawab pertanyaan Ira.
Masalah penggusuran menjadi isu yang kerap diaspirasikan warga di tengah agenda kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tentang jumlah dan lokasi penggusuran berdasarkan analisa dari APBD DKI Jakarta 2016 menunjukan terdapat 325 lokasi yang berpotensi tergusur dari lima wilayah di Ibu Kota.
Objek yang berpotensi terkena gusuran itu meliputi pedagang kaki lima, pemukiman, normalisasi sungai dan ruang terbuka hijau yang terletak di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), Jakarta barat (55 lokasi).
Di Kampung Goyang, Pademangan Timur, dekat Stasiun Kota, Anies juga ditanya mengenai penggusuran. Warga tak rela digusur karena mereka telah mendiami wilayah bantaran rel tersebut lebih dari 25 tahun.
"Prosesnya yang harus dilakukan dengan baik dan manusiawi, karena sebagian besar dari mereka sudah tinggal di sini puluhan tahun. Bukan mereka baru tinggal," ucap Anies.
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah membuka peluang bagi warga yang menempati tanah negara lebih dari 20 tahun untuk melakukan permohonan menempati tanah yamg telah didiami. Namun, hal itu harus dilakukan dengan serangkaian pembuktian, termasuk izin penggunaan tanah.
Menurut Anies, meski ada potensi untuk melegalisasi tanah, namun faktor keselamatan dan keamanan harus diutamakan. Untuk pemukiman bantaran rel kereta, kampung deret bisa saja dibangun meski sekali lagi harus dilihat potensi keamanannya.
"Sangat mungkin (dibikin kampung deret). Selama soal keselamatan itu terjamin, tidak ada masalah. Tetapi, kalau ada resiko keselamatan, jangan mengambil resiko itu. Kalau bisa kami tata dengan memastikan wilayah sekitar aliran sungai, sekitar jalur transportasi kereta api, itu jalur yang aman," ucapnya.
Anies menekankan, relokasi bukan hal yang tidak mungkin terjadi sepanjang ada kepentingan publik di dalamnya. Namun, dalam melakukan relokasi, harus diperhatikan keberlangsungan hidup bagi warga yang terkena dampaknya saat pindah di tempat yang baru.
Bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri
Tak hanya Jakarta Utara, saat blusukan ke beberapa pemukiman padat penduduk, Anies juga diminta tidak melakukan penggusuran ketika terpilih sebagai gubernur. Salah satunya di bantaran sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Namun, berbeda halnya dengan di Jakarta Utara, warga Bukit Duri mengaku siap direlokasi dari bantaran sungai Ciliwung, jika dilakukan dengan cara yang baik dan kompensasi yang sepadan.
Iwan Sumantri, Ketua RT 001/RW012 Bukit Duri kala itu mengklaim warga siap direlokasi dengan catatan tidak dipindahkan ke rumah susun sewa.
"Siap direlokasi secara adil, manusiawi. Paling tidak rusun bukan salah satu cara penyelesaiannya. Karena di sini sewa, di sana sewa," kata Iwan.
Iwan mengatakan sekitar 100 kepala keluarga yang menempati rumah sepetak selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia pun menyarankan agar nantinya warga dipindah dengan cara bedol desa.
"Kalau bisa bedol desa untuk kampung Bukit Duri baru. Kalau bedol desa walaupun bayar mereka mau," ucapnya.
Kala itu, selain meninjau bantaran sungai Ciliwung, Anies juga menerima delapan aspirasi warga Bukit Duri dalam sebuah spanduk berukuran sekitar 3 x 1,5 meter yang diserahkan Iwan.
Salah satu aspirasinya adalah meminta agar penggantian rumah atau tanah ketika relokasi dilakukan.
"Dalam melaksanakan penataan ruang yang mengharuskan pemerintah menggusur pemukiman warga, maka harus diberikan solusi "rumah ganti rumah, tanah ganti tanah agar perasan warga tidak tersakiti," demikian poin aspirasi warga.
Memprioritaskan program penataan kampung untuk mengatasi persoalan kesenjangan hunian di Jakarta merupakan bagian dari 23 janji kerja Anies-Sandiaga Uno jika nanti terpilih pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dua solusi pun mereka tawarkan, yakni memulai kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan kampung deret dengan aktif melibatkan warga baik dari perencanaan hingga pengelolaan.
Namun sepanjang tiga pekan berkampanye, baik Anies maupun pasangannya Sandiaga Uno masih berusaha mencari solusi dengan cara melihat kasus per kasus dari wilayah yang dirundung isu penggusuran. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK