Ahok Kritik Program Bantuan Langsung Tunai
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Kamis, 24 Nov 2016 06:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengkritisi program bantuan langsung tunai yang diusung dua pesaingnya di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Ahok, sapaan Basuki, BLT tidak akan dirasakan oleh semua warga Jakarta, melainkan hanya akan diberikan kepada warga yang mendukung pasangan.
Ahok juga menyebut pemberian BLT bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, bagi Ahok, keadilan sulit terwujud lewat bantuan tunai kepada masyarakat.
Keadilan menurutnya bisa diwujudkan jika pemimpin memberikan fasilitas kepada warganya.
"Saya dari dulu sampaikan, tidak boleh berikan BLT kepada warga, kalau bantuan kan yang saya suka saja saya bantu. Tapi, orang Jakarta yang tidak suka dengan saya kalau sakit masuk Puskesmas tetap diurus. Yang ikut demo juga tidak apa-apa, itu namanya keadilan sosial," kata Ahok di Kelurahan Kayu Putih, Rabu (23/11).
Program BLT diusung oleh calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan.
Dalam daftar 10 program unggulannya, Agus menempatkan BLT sebagai program nomor satu. Program itu meliputi bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bantuan untuk balira dan lanjut usia, serta penguatan jaringan pengamanan sosial.
"Jika program ini dijalankan secara serius, kemiskinan akan jauh menurun dari 3,75 persen saat ini menjadi 2,75 persen," kata Agus saat berpidato di Gedung Theater Djakarta, Oktober lalu.
Anies juga mengusung bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada para korban banjir. Hal itu masuk dalam buku visi dan misi yang ia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
Berbeda dengan kedua calon itu, Ahok mengatakan programnya mengedepankan pada lima penyediaan yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sembako.
Di bidang kesehatan, Ahok mengatakan dirinya telah mendorong masyarakat menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas tiga. Hal ini karena masyarakat dapat memeriksakan kesehatan secara gratis.
Sementara di bidang pendidikan Ahok menyebut Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya telah menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan anggaran saat ini mencapai Rp2,5 triliun.
Jumlah dana itu disebut bisa memenuhi kebutuhan transportasi, uang jajan dan uang makan anak didik. (wis/yul)
Ahok juga menyebut pemberian BLT bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, bagi Ahok, keadilan sulit terwujud lewat bantuan tunai kepada masyarakat.
"Saya dari dulu sampaikan, tidak boleh berikan BLT kepada warga, kalau bantuan kan yang saya suka saja saya bantu. Tapi, orang Jakarta yang tidak suka dengan saya kalau sakit masuk Puskesmas tetap diurus. Yang ikut demo juga tidak apa-apa, itu namanya keadilan sosial," kata Ahok di Kelurahan Kayu Putih, Rabu (23/11).
Program BLT diusung oleh calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan.
Dalam daftar 10 program unggulannya, Agus menempatkan BLT sebagai program nomor satu. Program itu meliputi bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bantuan untuk balira dan lanjut usia, serta penguatan jaringan pengamanan sosial.
"Jika program ini dijalankan secara serius, kemiskinan akan jauh menurun dari 3,75 persen saat ini menjadi 2,75 persen," kata Agus saat berpidato di Gedung Theater Djakarta, Oktober lalu.
Anies juga mengusung bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada para korban banjir. Hal itu masuk dalam buku visi dan misi yang ia serahkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
Berbeda dengan kedua calon itu, Ahok mengatakan programnya mengedepankan pada lima penyediaan yakni kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sembako.
Di bidang kesehatan, Ahok mengatakan dirinya telah mendorong masyarakat menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas tiga. Hal ini karena masyarakat dapat memeriksakan kesehatan secara gratis.
Sementara di bidang pendidikan Ahok menyebut Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya telah menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan anggaran saat ini mencapai Rp2,5 triliun.
Jumlah dana itu disebut bisa memenuhi kebutuhan transportasi, uang jajan dan uang makan anak didik. (wis/yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK