CAgub DKI Anies Baswedan membawa banyak data dalam debat Pilkada jilid kedua. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno banyak menggunakan data saat debat kandidat Pilkada DKI Jakarta 2017 jilid kedua, Jumat malam ini (27/1).
Anies mengatakan penggunaan data itu bukan untuk meyakinkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voters).
"Kami berbicara selalu dengan data dengan fakta, karena itulah kenapa kita keliling lapangan itu merasakan berinteraksi dan menyerap aspirasi sekaligus mengkonfirmasi atas data-data yang kita miliki," kata Anies usai debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1).
Anies berjanji, jika terpilih akan selalu menggunakan data untuk mengambil setiap kebijakan dan keputusan, termasuk mengenai corporate social responsibility (CSR).
"Kami akan membuat forum CSR dan di situ kami bicarakan tentang dana untuk warga lalu kami siapkan menu kebutuhan warga sehingga CSR-nya tidak pilih kasih karena disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Anies.
Selain itu, Anies juga menyoroti tambahan waktu sebesar 30 menit yang baru diberlakukan pada debat kedua kali ini. Menurutnya, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengoreksi data.
Salah satunya data peringkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Ombudsman yang disebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berada di urutan ke-22 sebagai kementerian yang patuh terhadap pelayanan publik.
"Kalau enggak ada waktu kan enggak bisa koreksi ya, waktu dibilang Kemendikbud posisi ke-22. Kalau tadi ada kesempatan," ujar Anies.
Anies, yang saat itu mengklarifikasi bahwa pada 2016 Kemdikbud telah melengang ke posisi 9, menyatakan dirinya akan langsung tancap gas jika terpilih sebagai gubernur untuk memperbaiki pelayanan publik di Jakarta.
Selain pelayanan publik, Anies juga ingin memperbaiki serapan anggaran di Jakarta dan juga opini laporan keuangan wajar dengan pengecualian (WDP) di Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kami targetkan 2018 Jakarta sudah wajar tanpa pengecualian (WTP). Jadi pada warga Jakarta rencana kita konkret," kata Anies.
Anies menambahkan, pelayanan publim tidak hanya semata mengurus kartu tanda penduduk (KTP). Akan tetapi, esensi pelayanan publik adalah memastikan warga Jakarta dapat terlayani seluruhnya.