Masa Tenang Pilkada DKI Dinilai Tak Berlaku di Dunia Maya

Jakarta, CNN Indonesia -- Muatan negatif yang beredar di media sosial diprediksi akan meningkat dan sulit untuk dikendalikan saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Hal ini dikhawatirkan dapat memanasi suasana jelang hari pemungutan suara 15 Februari 2017 mendatang.

Oleh karena itu Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta untuk memantau materi negatif yang beredar di media sosial selama tanggal 12-14 Februari.

Lihat juga: Pemetaan TPS Rawan di Pilkada Jakarta Selesai Pekan Ini

"Panwaslu perlu pantau materi-materi mana saja yang negatif atau menyerang setiap pasangan calon," kata Hafidz di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (7/2).

Masykurudin juga meminta Panwaslu semakin sering menginformasikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang materi-materi apa saja yang tidak sesuai.

"Kalau ada cuitan-cuitan negatif atau yang tidak sesuai, dikumpulkan, kemudian diinformasikan ke publik," jelas dia.

Lihat juga: Polri Geser Pasukan ke Sejumlah Titik Rawan Pilkada

Lebih lanjut, Masykurudin berharap Pilkada DKI menjadi contoh demokrasi di Indonesia. Situasi yang berkembang saat ini memang tak bisa dielakkan. Namun, kata Masykurudin, menyukseskan Pilkada DKI tanpa sengketa adalah harapan semua warga DKI.

"Ini hanya sebuah proses sebenarnya dalam demokrasi. Siapa pun yang terpilih ya dia layak karena dengan cara yang benar. Politik uang, misalnya, itu bukan cara elegan. Tapi bagaimana mencerdaskan masyarakat kita dengan visi misi program," kata Masykurudin.

Lihat juga: Polisi Kawal Perkembangan Info Rencana Aksi 112

(wis/sur)