Bawaslu DKI Terapkan Pengawasan Berbasis Teknologi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta akan menggunakan teknologi aplikasi untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Lewat teknologi aplikasi itu, para pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya wajib mengambil dokumentasi gambar atau video selama proses pengambilan dan penghitungan suara. Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti berkata, Pilkada 2017 merupakan ajang pertama lembaganya melakukan pengawasan berbasis teknologi.

"Kita uji di 13.023 TPS di Jakarta. Sosialisasinya sudah dilakukan ke seluruh pengawas TPS agar mereka menggunakan teknologi ini melalui handphone mereka," kata Mimah di Kantor Bawaslu DKI, Rabu (8/2).

Lihat juga: Pilkada Masuk Radar Bursa Taruhan Bandar Judi

Saat pelaksanaannya, pengawas diprediksi bakal mengalami kesulitan saat menggunakan teknologi foto dan video dalam aplikasi tersebut. Sebab, menurut Mimah, belum semua pengawas menggunakan ponsel berbasis android yang merupakan syarat untuk menjalankan aplikasi tersebut.

Mimah mengaku telah memperkirakan kesulitan yang akan dihadapi bawahannya. Karena itu, ia menargetkan penggunaan aplikasi dalam pengawasan Pilkada hanya mencapai 70 persen dari seluruh pengawas di TPS ibu kota.

"Sekitar 70 persen kita harap pengawasan berbasis IT ini dapat kita maksimalkan. Selain melalui video kita juga punya cek list alat bantu pengawasan yang itu kita gunakan keduanya," ujarnya.

Lihat juga: Masa Tenang Pilkada DKI Dinilai Tak Berlaku di Dunia Maya

Pengawas TPS nantinya wajib merekam gambar situasi lapangan yang dianggap penting. Contohnya, gambar ketika ada pemilih yang membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Gambar pemilih yang dianggap mencurigakan juga bisa diambil oleh pengawas.

Pengawas juga harus mengambil gambar berita acara penghitungan suara dalam formulir C1-KWK. Mimah berharap, hasil pengawasan berbasis teknologi dapat digunakan sebagai data pembanding jika ada gugatan hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalaupun nanti ada masalah, jika ada gugatan ke MK maka data yang kita punya berdasarkan pengawasan berbasis IT ini bisa digunakan sebagai data pembanding, selain data yang dipunyai penyelenggara pemilu," katanya.

Lihat juga: Dianggap Biasa, Politik Uang Akan Diberantas Dari Hulu

Pada hari pencoblosan 15 Februari mendatang, Bawaslu akan menempatkan satu pengawas di tiap TPS. Selain pengawas, ada juga saksi dan panitia pemungutan suara yang bertugas di masing-masing tempat. Pengamanan juga akan dilakukan aparat kepolisian saat pemungutan suara berlangsung. (wis)