Sebanyak 77 Persen Warga Jakarta Gunakan Hak Pilih

Jakarta, CNN Indonesia -- Partisipasi warga Jakarta dalam pemilihan kepala daerah 2017 meningkat dibanding 2012 silam. Berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir C1 atau hasil hitung di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 77,1 persen warga Jakarta menggunakan hak suaranya pada Pilkada DKI.

Dari 7.128.408 pemilih di ibu kota sebanyak 5.563.425 orang menggunakan suaranya saat hari pemilihan Rabu (15/2) lalu. Jumlah ini diketahui setelah proses data entry C1 selesai dan diunggah di pilkada2017.kpu.go.id. 

"Pada waktu Pilkada 2012 putaran pertama 65 persen, putaran kedua 68 persen. Jadi jauh meningkat," kata Ketua KPU DKI Sumarno di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat (17/2).

Lihat juga: Ada Pemilih Palsu Gunakan Hak Pilih di Pilkada DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengapresiasi meningkatnya partisipasi warga Jakarta dalam ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ahok mengatakan peningkatan partisipasi ini membuktikan bahwa warga Jakarta makin sadar untuk memberikan hak suaranya.

"Bagus, artinya masyarakat makin sadar untuk memberikan hak suaranya," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/2).

Meski prosentase pemilih naik di beberapa daerah pemilihan terdapat laporan warga Jakarta yang terkendala untuk terlibat dalam pemilihan. Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Utara melaporkan lebih dari 200 orang tidak bisa menggunakan hak suaranya.

Komisioner Divisi Hukum Panwaslu Jakarta Utara Benny Sabo Nugroho mengatakan, ini terjadi di empat dari enam kecamatan yang ada di wilayah utara.

Lihat juga: Panwas Sebut 200 lebih Warga Jakut Tak Bisa Mencoblos

"Ini cukup masif dan tidak dipersiapkan baik oleh petugas," kata Benny dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Adanya warga yang tak bisa memilih terjadi di empat kecamatan yakni Penjaringan, Pademangan, Kelapa Gading dan Cilincing.

Benny mengatakan, warga Jakarta tak bisa memilih bukan karena tingginya partisipasi pemilih sehingga memuat TPS kehabisan kertas suara. Pengawas di lapangan justru menemukan ada sisa kertas suara.

Berdasarkan temuan Panwaslu, banyak warga yang tak bisa memilih lantaran form pernyataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak disiapkan.

"Form pernyataan DPTb tidak disiapkan dengan cermat sehingga terjadi kericuhan pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017," kata Benny. (yul)