Pemprov DKI Fokus Pendataan Warga di Apartemen untuk Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pendataan sekitar 59 ribu warga ibu kota yang belum melakukan perekaman e-KTP. 

Pendataan diutamakan bagi warga yang tinggal di apartemen dan sejumlah lokasi lain, agar bisa menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua.

"Itu yang di apartemen-apartemen tidak teridentifikasi dengan baik. Tempat-tempat yang TPU-nya bermasalah. Kami akan door to door mengejar ini semua. Sesuai dengan arahan bapak Menteri Dalam Negeri," kata Soni, sapaan Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (8/3).

Lihat juga: Sumarsono Targetkan Tak Ada Lagi Warga Kehilangan Hak Suara

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Soni siang tadi menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari lima wilayah bersama Kepala KPU DKI Jakarta Sumarno.

Rapat bertujuan untuk memastikan tidak ada satu pun warga ibu kota yang kehilangan hak pilih mereka dalam Pilkada putaran kedua mendatang.

"Mumpung masih ada waktu satu bulan lebih, kami akan melakukan deteksi permasalahan (pelaksanaan Pilkada) dari akarnya," kata Soni. 

Lihat juga: KPU DKI Mulai Susun Daftar Pemilih Putaran Kedua

Soni juga menjamin setiap warga yang sudah merekam e-KTP tapi belum mendapatkan bentuk fisiknya, tetap bisa memilih. Nantinya, mereka akan diberikan surat keterangan resmi yang dapat berfungsi sebagai KTP.

"Yang saya dengar, Maret ini bisa diselesaikan (pencetakan e-KTP). Cuma ada proses lelang tender ulang yang bikin sedikit lama di tingkat pusat," ujar Soni.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui proses perekaman data kependudukan sedikit terkendala karena blanko KTP elektronik di beberapa daerah sudah habis. Pengadaan ulang blanko tersendat lantaran proses lelang blanko belum selesai.

Lihat juga: Bawaslu DKI Terima Aduan 937 Warga Tak Dapat Hak Pilih

"Jadi kalau ditanya apakah ada kendala, prinsipnya kendala ada tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal,” politisi senior PDI Perjuangan ini menuturkan.

Kementerian Dalam Negeri, kata dia, menyampaikan maaf kepada masyarakat dan berharap kekurangan perekaman yang terhambat dapat dituntaskan pada 2017 ini.

“Kami berharap proses lelang dapat selesai pada Maret ini agar dapat segera dilakukan pencetakan KTP elektronik secara bertahap dan dikirimkan ke daerah-daerah," ujar Tjahjo. (wis)