Saat Sandi Kritik Pedas Honor Ketua KPU DKI Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Sandiaga Uno menilai pemberian honor kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta saat hadir sebagai pembicara di rapat internal tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Hotel Novotel 9 Maret lalu, tidak etis.

Tim pemenangan Ahok-Djarot telah memberikan uang honor pada Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dan Ketua KPU DKI Sumarno.

"Tapi menurut saya pribadi, bukan posisi resmi dari tim Anies-Sandi, etikanya enggak tepat karena mestinya seorang petugas itu kan independen,” kata Sandi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat (30/3).

Lihat juga: Diperiksa Polda, Tim Hukum Berikan 2 Kali Arahan untuk Sandi

Dia menuturkan walaupun honor itu dilihat sebagai hal yang wajar, namun itu menimbulkan pertanyaan dari sisi etika. Sandi menyerahkan hal itu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pilihan Redaksi Hindari Kesalahan Putaran Pertama, KPU Latih Petugas TPS KPU dan Bawaslu DKI Akui Terima Honor Rp3 Juta dari Tim Ahok Sumarno Bantah Miliki Kedekatan dengan Anies Baswedan

Pemberian uang terungkap saat Sumarno dan Mimah menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar oleh DKPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/3).

Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait bertanya kepada Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti apakah dirinya menerima honor usai menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Mimah mengakui telah menerima honor dari tim pemenangan Ahok-Djarot. "Sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta," kata Mimah dalam sidang DKPP di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR, Kamis (30/3).

Aturan yang Jelas

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno meminta DKPP bisa memberikan rekomendasi kepada KPU dan Bawaslu untuk membuat aturan terkait penerimaan honor saat hadir dalam sebuah acara.

Sumarno berharap pernyataannya yang mengakui menerima honor dalam sidang kode etik DKPP dapat menjadi momentum untuk segera membuat aturan tersebut.

"Saya sangat berharap moga-moga forum ini menjadi momentum untuk membuat suatu ketentuan saja," kata Sumarno di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR, Kamis (30/3).

Lihat juga: Ingin Pecat Ahok, Anies Disindir soal Reshuffle Kabinet

Menurutnya selama ini memang tidak aturan yang secara jelas mengatur soal boleh atau tidaknya menerima honor.