Takut Polisi, Jumlah Massa Tamasya Al Maidah 'Terjun Bebas'
CNN Indonesia
Rabu, 19 Apr 2017 12:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu panitia Tamasya Al Maidah Eggi Sudjana menyebut maklumat kepolisian yang melarang Tamasya Al-Maidah membuat warga yang akan mengikuti kegiatan tersebut ketakutan.
Hal ini terlihat dari jumlah warga yang berkurang saat hendak mengikuti kegiatan hingga sekitar 80 persen.
"Maklumat itu menakut-nakuti, khawatir mereka itu, lihat saja sekarang tidak banyak yang datang karena ada maklumat itu," kata Eggi di kawasan TPS 47 yang berada di sekitar Apartemen Mall Of Indonesia, Jakarta Utara, Rabu (19/4).
Eggi mengatakan realisasi awal dari Tamasya Al-Maidah sendiri adalah untuk memenangkan Gubernur muslim dan memantau setiap TPS yang berpotensi menimbulkan kericuhan dan kecurangan.
Awalnya kegiatan tamasya Al Maidah ini akan mengerahkan 100 orang massa di tiap TPS yang berada di Jakarta. Dia mengklaim jumlahnya mencapai 1 juta lebih.
"Harusnya ada 1,3 juta yang ikut tapi kan sekarang tidak bisa karena ditakut-takuti oleh maklumat kemarin," kata Eggi.
Sehingga, realisasi kegiatan tersebut memang tidak terlaksana sesuai dengan rencana awal.
Namun, Eggi menyebut, meskipun tidak seratus persen terlaksana dia tetap akan memantau TPS yang berpotensi memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.
"Saya pantau di sini (TPS) 47, nanti setelah itu baru ke Istiqlal, kalau gubernur muslim menang kita sekalian sujud syukur, kalau enggak ya enggak tahu nanti jadinya gimana Jakarta," kata Eggi.
Mencegah Kecurangan
Tamasya Al Maidah bertujuan untuk mengirimkan sejumlah orang di pelbagai TPS pada Pilkada DKI Jakarta untuk mencegah kecurangan. Massa yang tergabung dalam acara itu menginginkan agar Jakarta tak dipimpin oleh Ahok, yang terjerat kasus penistaan agama.
Dalam maklumatnya, Panitia Tamasya Al Maidah menyatakan pihaknya tetap mendatangi TPS di sekitar masjid dan musala tempat mereka menginap.
Selain itu, mereka mempersilakan massa untuk mendatangi TPS yang dikehendaki.
“Datangi TPS dengan tertib, aman dan damai. Serta jauhkan dari kesan intimidatif,” kata Ansufri Sambo pada Selasa malam.
Kepolisian sebelumnya secara resmi melarang pengerahan massa ke TPS pada 19 April 2017. Hal itu berkaitan dengan pencegahan aksi intimidatif secara psikologis dan fisik dalam Pilkada nanti.
Hal ini terlihat dari jumlah warga yang berkurang saat hendak mengikuti kegiatan hingga sekitar 80 persen.
"Maklumat itu menakut-nakuti, khawatir mereka itu, lihat saja sekarang tidak banyak yang datang karena ada maklumat itu," kata Eggi di kawasan TPS 47 yang berada di sekitar Apartemen Mall Of Indonesia, Jakarta Utara, Rabu (19/4).
Eggi mengatakan realisasi awal dari Tamasya Al-Maidah sendiri adalah untuk memenangkan Gubernur muslim dan memantau setiap TPS yang berpotensi menimbulkan kericuhan dan kecurangan.
"Harusnya ada 1,3 juta yang ikut tapi kan sekarang tidak bisa karena ditakut-takuti oleh maklumat kemarin," kata Eggi.
Sehingga, realisasi kegiatan tersebut memang tidak terlaksana sesuai dengan rencana awal.
Namun, Eggi menyebut, meskipun tidak seratus persen terlaksana dia tetap akan memantau TPS yang berpotensi memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.
"Saya pantau di sini (TPS) 47, nanti setelah itu baru ke Istiqlal, kalau gubernur muslim menang kita sekalian sujud syukur, kalau enggak ya enggak tahu nanti jadinya gimana Jakarta," kata Eggi.
Mencegah Kecurangan
Tamasya Al Maidah bertujuan untuk mengirimkan sejumlah orang di pelbagai TPS pada Pilkada DKI Jakarta untuk mencegah kecurangan. Massa yang tergabung dalam acara itu menginginkan agar Jakarta tak dipimpin oleh Ahok, yang terjerat kasus penistaan agama.
Dalam maklumatnya, Panitia Tamasya Al Maidah menyatakan pihaknya tetap mendatangi TPS di sekitar masjid dan musala tempat mereka menginap.
Selain itu, mereka mempersilakan massa untuk mendatangi TPS yang dikehendaki.
“Datangi TPS dengan tertib, aman dan damai. Serta jauhkan dari kesan intimidatif,” kata Ansufri Sambo pada Selasa malam.
Kepolisian sebelumnya secara resmi melarang pengerahan massa ke TPS pada 19 April 2017. Hal itu berkaitan dengan pencegahan aksi intimidatif secara psikologis dan fisik dalam Pilkada nanti.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK