UU Desa merupakan salah satu pecahan dari UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. RUU lainnya yang merupakan turunan UU Pemda adalah RUU Pemda dan RUU Pilkada. Pembahasannya bermula dalam rapat kerja Komisi II DPR periode 2004-2009 bersama Kementerian Dalam Negeri.

Sementara, Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, baru punya kursi di DPR pada parlemen periode 2009-2014.

Namun, pembahasan RUU Desa memang terus berproses hingga DPR periode 2009-2014 dan disahkan pada 18 Desember 2013.

Prabowo juga pernah menjabat sebagai Ketua HKTI periode 2004-2009. Setelah itu, Prabowo digantikan oleh Oesman Sapta Odang untuk periode 2010-2015. 

Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, pada era Pilpres 2014 Prabowo juga pernah mengklaim UU Desa merupakan salah satu usulannya.

Kala itu, ia mengatakan telah mendesak pembentukan UU Desa yang sudah 'mandek' selama tujuh tahun di DPR. Selain itu, ia turut berjanji akan berusaha memberikan Dana Desa sebesar Rp1 miliar bahkan lebih untuk masing-masing desa. 

Meski begitu, klaim tersebut pernah dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Menurutnya, Prabowo dan Partai Gerindra tak pernah menginisiasi usulan UU tersebut. Apalagi, UU tersebut baru disahkan DPR pada 2013 ketika Prabowo sudah tidak menjabat sebagai Ketua HKTI.

Budiman Sudjatmiko, politikus PDI-Perjuangan, juga membantah UU Dana Desa merupakan usulan dari Prabowo. Dia mengklaim Prabowo tak pernah memberikan usulan saat proses RUU Desa digelar hingga akhirnya disahkan pada Desember 2013.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini, mencapai 0,384.

Angka itu menurun 0,005 poin apabila dibandingkan dengan angka Rasio Gini pada Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, pada September 2017 menunjukkan angka ketimpangan sebesar 0,391.

Sementara itu, data BPS menunjukkan angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Pada September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Kemudian, per Maret 2018, angka kemiskinan turun ke level satu digit 9,82 persen atau setara dengan 25,92 juta penduduk miskin. Persentase tersebut merupakan titik persentase kemiskinan terendah sejak 1999.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, setoran dividen BUMN pada 2018 dari laba tahun buku 2017 mencapai Rp45,11 triliun atau melampaui target Rp44,69 triliun. Dividen tersebut juga lebih besar dari realisasi 2017 yang mencapai Rp43 triliun, 2016 sebesar Rp37 triliun, dan 2015 sebesar Rp37 triliun. 

Tahun ini, pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN dari laba tahun buku 2018 sebesar Rp45,56 triliun. Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya menyebut laba BUMN tahun lalu menembus Rp200 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp186 triliun. 

Namun, angka laba tersebut masih berupa perkiraan mengingat sebagian BUMN masih merampungkan kinerja keuangan. Mayoritas BUMN pun belum mengumumkan pembagian dividen. 

Sementara pada kuartal III 2018, BUMN penyumbang dividen terbesar, PT Pertamina (Persero) mencatatkan kinerja laba yang anjlok dari Rp35 triliun pada kuartal III 2017 menjadi hanya Rp5 triliun. 

Mengutip investors.fcx.com, Freeport McMoran meraup laba bersih yang diatribusikan dengan saham sebesar US$140 juta pada kuartal keempat 2018. Kendati mencatat laba, jumlahnya justru rontok 86 persen dibanding perolehan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$1,04 miliar.

Pelambatan pertumbuhan laba disebabkan oleh total pendapatan Freeport McMoran yang juga melorot 26 persen pada kuartal keempat 2018 menjadi US$3,68 miliar. Sementara, periode total pendapatan yang sama tahun sebelumnya mencapai US$5,04 miliar.

Freeport McMoran sendiri telah menyelesaikan transaksi dilusi saham Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia pada 21 Desember 2018. Indonesia melalui PT Inalum resmi menggenggam 51 persen saham Freeport Indonesia dengan membayar US$3,85 miliar. 

Sayangnya, proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan laba Freeport Indonesia pada tahun ini akan merosot lebih dari 50 persen dikarenakan transisi operasional dari tambang terbuka Grasberg ke tambang bawah tanah yang dilakukan perusahaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada 2014 sebesar 8,36 persen, lebih rendah dari posisi 2013 yang mencapai 8,38 persen.

Kemudian, inflasi pada 2015 turun signifikan menjadi 3,35 persen. Tahun selanjutnya inflasi semakin rendah menjadi 3,02 persen, 2017 sebesar 3,61 persen, dan 2018 sebesar 3,13 persen. Dengan kata lain, inflasi dalam tiga tahun terakhir stabil di area 3 persen.

Pada Agustus 2018, BPS melansir bahwa jumlah pengangguran berkurang 40 ribu orang seiring dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melorot 5,34 persen.

Sementara, tingkat kemiskinan per September 2018 sebesar 9,66 persen dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Walhasil, jumlah orang miskin turun dari 25,95 juta orang menjadi 25,67 juta orang.

Proyek infrastruktur Palapa Ring sempat sempat muncul pada 2007, namun mandek. Pada 2015, pemerintah di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika memulai kembali tender proyek Palapa Ring.

Proyek Palapa Ring Jilid II dibagi menjadi tiga paket yakni Barat, Tengah dan Timur. Palapa Ring Barat menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau, lalu Palapa Ring Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Sedangkan Palapa Ring Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Pada perkembangannya, Palapa Ring Barat sudah 100 persen sejak 2018, Pala Ring Tengah sudah 100 persen, dan Palapa Ring Timur baru 94,5 persen dibangun. Targetnya, Palapa Ring Timur sudah bisa beroperasi pertengahan 2019.

Badan Ekonomi Kreatif mencatat nilai industri game pada 2015 mencapai US$321 juta atau Rp4,78 triliun, di 2016 sebesar US$704 juta atau Rp10,49 triliun, kemudian pada 2017 sebesar US$882 juta atau RP13,5 triliun.

Mengenal Palapa Ring:

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190217212352-213-370126/mengenal-proyek-palapa-ring-yang-dibahas-jokowi-dan-prabowo

BUMN yang bergerak di sektor konstruksi biasa disebut BUMN Karya. Ada empat BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Waskita Karya sejak 2007 telah melebarkan sayapnya di dunia internasional, khususnya di Timur Tengah. Beberapa proyeknya terdiri dari pembangunan financial center, kampus di Riyadh, dan proyek perkantoran di Qatar. Pada 2014, Waskita Karya ikut dalam proyek perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Kemudian, Wijaya Karya pernah mendapatkan kontrak untuk membangun rumah susun (rusun) di Dubai dan mengirimkan ratusan pekerja  guna mengerjakan proyek tersebut pada 2017.

Tak mau ketinggalan, PT Pembangunan Perumahan gencar mengirimkan pekerja ke Timur Tengah, khususnya Irak, terkait pembangunan pembangkit listrik dengan menggandeng perusahaan setempat pada 2018.

Selanjutnya, PT Industri Kereta Api atau INKA (Persero) telah melakukan pengiriman 15 gerbong kereta api untuk ekspor tahap pertama dari total 250 gerbong pesanan Bangladesh pada awal 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 defisit US$8,57 miliar. Hal itu terjadi karena jumlah ekspor hanya US$180,06 miliar, lebih rendah dari impor yang mencapai US$188,63 miliar.

Bila dilihat lebih lanjut, impor terdiri dari dua jenis, yakni migas sebesar US$29,8 miliar dan non-migas sebesar US$158,81 miliar.

Khusus untuk impor non-migas, Indonesia paling banyak mengimpor dari China sebesar US$45,24 miliar, diikuti Jepang sebesar US$17,94 miliar, Thailand US$10,85 miliar, dan Amerika Serikat US$9,1 miliar.

Data Februari 2019, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus sebesar US$330 juta. Ini lantaran jumlah impor mencapai US$12,2 miliar, lebih rendah dari ekspor yang hanya US$12,53 miliar.

Impor itu terdiri dari migas sebesar US$1,55 miliar dan non-migas US$10,64 miliar. Untuk non-migas, China lagi-lagi menjadi negara pengimpor terbesar ke Indonesia pada Februari 2019 sebesar US$3,06 miliar.

Kemudian, nilai ekspor disumbang dari sektor migas sebesar US$1,08 miliar dan non-migas US$11,44 miliar. Untuk negara tujuan ekspor, Indonesia paling banyak mengekspor ke China dengan nominal US$1,53 miliar.

Artinya, perdagangan non-migas Indonesia dengan China per Februari 2019 mengalami defisit sebesar US$1,53 miliar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp20,67 triliun pada 2015. Lalu, pemerintah meningkatkan alokasinya menjadi Rp46,98 triliun pada 2016.

Kemudian, Dana Desa meningkat lagi menjadi Rp60 triliun pada 2017. Begitu pula pada 2018 sebesar Rp60 triliun. Pada 2019, pemerintah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp70 triliun. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran Dana Desa mencapai Rp257,65 triliun.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencata Dana Desa telah dialokasikan untuk 434 kab/kota dan 74.900 ribu desa se-Indonesia selama ini.

PKH sendiri diluncurkan pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan dan kesenjangan. Data pada 2019 menyebut PKH dialokasikan sebesar Rp34,4 triliun. Angka itu naik ketimbang tahun sebelumnya sebesar Rp19,2 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp23,15 triliun hingga Februari 2019.

Berdasarkan data Research Academy for Islamic Finance (ISRA), London di Inggris merupakan pusat keuangan syariah terbesar di dunia karena produk keuangan syariah oleh bank Islam pertama diluncurkan di negara tersebut pada 1982. Selain itu, keuangan syariah di Inggris didukung oleh London Stock Exchange sebagai pusat penerbitan sukuk di pasar global.

Selain London, negara-negara dengan potensi pusat keuangan besar di dunia, yaitu Malaysia, Turki, Hong Kong, dan Luksemburg.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja neraca perdagangan 2018 mengalami defisit mencapai US$7,52 miliar.

Namun, pada tiga bulan pertama tahun lalu, neraca perdagangan masih mengalami surplus sebesar US$290 juta. Surplus tersebut berasal dari defisit perdagangan sebesar US$680 juta pada Januari 2019. Pada Februari 2018, neraca perdagangan mengalami defisit US$120 juta. Neraca perdagangan kembali surplus sebesar US$1,09 miliar pada Maret 2018. 

Sementara pada Januari 2019, neraca perdagangan mengalami defisit US$1,16 miliar. Neraca berbalik surplus sebesar US$330 juta pada Februari 2019. Data neraca perdagangan Maret 2019 belum dirilis oleh BPS. Dengan begitu, total neraca perdagangan dalam dua bulan awal tahun ini mengalami defisit sebesar US$830 juta.

Terkait pembangunan kilang minyak, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menargetkan membangun enam kilang minyak di Indonesia. Kilang tersebut terdiri dari empat kilang yang sudah ada alias Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua kilang baru alias New Grass Root Refinery (NGRR).

PT PLN (Persero) pada 1 Maret 2019 resmi menurunkan tarif listrik untuk 21 juta rumah tangga pelanggan R-1 900 Volt Ampere (VA). Penurunan tarif listrik itu akan dilakukan dalam rangka pemberian insentif.

Dengan insentif tersebut, per 1 Maret 2019, 21 juta pelanggan R-1 900 VA yang selama ini membayar tagihan listrik sebesar Rp1.352 per kWh dipangkas menjadi Rp1.300 per kWh.

Penurunan tarif listrik dilakukan karena PLN bisa melakukan efisiensi. Efisiensi tersebut antara lain berbentuk penurunan susut jaringan, perbaikan SFTC (Specified Fuel Consumption), dan peningkatan Factor Capacity pembangkit.

Penurunan tarif listrik dilakukan PLN karena menyesuaikan harga minyak. Dalam tiga bulan terakhir, harga minyak turun dari US$62,98 per barel ke US$56,55.

Selain itu, Kementerian ESDM pada Januari 2019 menyatakan tidak menaikkan tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi pada periode Januari-Maret 2019, meski asumsi makro ekonomi telah berubah signifikan.

Penetapan ini tertuang dalam surat yang diserahkan Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT PLN (Persero), 31 Desember 2018.

Besaran tarif tenaga listrik periode Januari-Maret 2019 sama besarnya dengan tarif tenaga listrik periode Oktober-Desember 2018 dan juga sama dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2017.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut penerimaan negara bisa mencapai Rp4.000 triliun. Namun saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.400 triliun. Ia menegaskan Rp2.000 triliun sisanya bukanlah kebocoran melainkan potensi pendapatan.

Terkait rasio pajak (tax ratio) di Orde Baru, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 1997/1998 Kementerian Keuangan rasio pajak pada tahun anggaran 1995/1996 mencapai 11,8 persen.

Soal perbandingan dengan negara lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tak bisa serta merta dibandingkan dengan Malaysia.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Yon Arsal  mengatakan, tax ratio Indonesia pada 2018 hanya memperhitungkan variabel penerimaan pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam mencapai 11,5 persen dari PDB.

Sementara itu, tax ratio Malaysia, dengan memasukkan variabel yang serupa dengan Indonesia dan ditambah dengan variabel kontribusi pajak daerah, tercatat di kisaran 15 persen.

Berdasarkan data IMF Direction of Trade Statistics (DOTS) tahun 2018, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Peringkat ini masih berada di bawah Malaysia yang berada di peringkat pertama, disusul Uni Emirat Arab (UAE), dan Arab Saudi.

Secara rinci, Malaysia memiliki pangsa pasar sebesar 13,8 persen, lalu UAE sebesar 13,6 persen, dan Arab Saudi sebesar 12 persen, lalu disusul Indonesia sebesar 10,7 persen.

Selain itu, data dari Bank Indonesia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam bidang industri halal.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Desember 2018 mencatat Indonesia masih kalah dibanding negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim, seperti Australia dan Thailand. Kedua negara itu mampu mengekspor komoditas industri halal ke negara mayoritas berpenduduk Muslim.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menargetkan peta jalan (road map) ekonomi syariah dirilis pada akhir 2018 atau awal tahun ini. Namun, hingga kini belum ada proses pasti mengenai peta jalan tersebut.

Walau begitu, pada 2019 Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai destinasi wisata halal populer di dunia berdasarkan studi Global Muslim Travel Index (GMTI) yang dilakukan oleh Mastercard-Crescent Rating.

Dalam sektor ini, Indonesia memiliki pesaing negeri jiran. Sejak 2018, Malaysia bertengger di peringkat satu destinasi wisata halal populer, sedangkan Indonesia berada di peringkat kedua.

Kredit Ultra Mikro atau UMi sendiri merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang menyasar pelaku usaha kecil masyarakat. Program ini diberikan sebagai upaya untuk membantu usaha kecil masyarakat yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pda 2018, program ini ditargetkan untuk menyentuh 800 ribu pelaku usaha mikro yang tidak bankable.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Mei 2018 menyebut debitur terbesar kredit UMi adalah perempuan dengan persentase 91 persen dan laki-laki sebesar 9 persen. Sementara berdasarkan usia, kredit UMi didominasi oleh penerima dengan usia 35-45 tahun (36 persen), 26-35 tahun (27 persen) dan 45-55 tahun (25 persen), dengan rata-rata kreditur mengambil pinjaman sebesar Rp3 juta.

Selain itu, Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

OJK sendiri memfasiliasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syaria untuk mempertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutukan pembiayaan usaha dengan sistem imbal hasil sangat rendah.

Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil yang dikenakan setara 3 persen per tahun. Dalam skema pembiayaan BWM juga disediakan pendampingan bagi kelompok.

Secara nasional, sampai 30 Juni 2018 telah berdiri 26 BWM di seluruh Indonesia dengan total pembiayaan sebesar Rp6,052 miliar kepada 5.735 nasabah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil sebesar 4,91 persen pada 2014. Pertumbuhan tersebut meningkat menjadi 5,71 persen pada 2015. Kemudian meningkat tipis menjadi 5,78 persen pada 2016. Namun, pertumbuhan tersebut turun pada 2017 menjadi 4,74 persen dan menjadi 4,07 persen pada 2018.

Sementara pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang tumbuh sebesar 4,76 persen pada 2014. Pertumbuhan tersebut kemudian melambat pada 2015 menjadi 4,57 persen dan pada 2016 menjadi 4,01 persen. Pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang tersebut kemudian meningkat pada 2017 menjadi 4,74 persen. Namun, kembali turun pada 2018 menjadi 4,07 persen. 

Sedangkan pertumbuhan anggaran untuk infrastruktur meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, pemerintah mengalokasi Rp178 triliun untuk pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, meningkat menjadi Rp290 triliun pada 2015 dan Rp317 triliun pada 2016. Jumlah tersebut kemudian meningkat lagi pada 2017 sebesar Rp400,9 triliun dan Rp410,4 triliun pada 2018.

Pada 2012 sampai 2017, tercatat 68,5 juta penduduk di pedesaan China terangkat dari jeratan kemiskinan. Walhasil, tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,2 persen menjadi hanya 3,1 persen.

Namun, China mengalami pelambatan dalam hal pertumbuhan ekonomi. China mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen pada 2015. Realisasi itu merupakan yang terburuk dalam 25 tahun terakhir. Dua tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi China masih di area 7 persen, yakni 7,7 persen pada 2013 dan 2014 di level 7,4 persen.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi China semakin melambat menjadi 6,7 persen. Setahun kemudian, pertumbuhan ekonomi China membaik di angka 6,9 persen. Pencapaian itu di atas target pemerintah yang hanya 6,5 persen.

Kondisi ekonomi China kembali menurun pada 2018 ke angka 6,6 persen, yang merupakan terendah sejak 1990.

Di tengah pelambatan ekonomi, pemerintah China berusaha mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan dengan cara menggelontorkan dana 400 miliar yuan melalui skema pinjaman dari China Development Bank (CDB) secara bertahap, pada 2018.

Pinjaman itu untuk membangun infrastruktur, merelokasi masyarakat miskin, mengembangkan industri lokal, dan menaikkan kualitas pendidikan dan perawatan kesehatan di beberapa kawasan yang dirundung kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2015 pertumbuhan industri manufaktur 5,05 persen, melambat dibanding 2014 yang mencapai 5,61 persen. Pada 2016 pertumbuhan kembali melambat menjadi 4,42 persen.

Pada kuartal III 2017 pertumbuhan Industri manufaktur mencapai angka 5,51 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kemudian, pada 2018 pertumbuhan industri manufaktur kembali melambat yakni sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2018 secara tahunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur. Ini terjadi lantaran porsi manufaktur di dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kian mengempis.

Bambang mengatakan Indonesia pernah disebut sebagai negara industri karena porsi manufaktur dalam PDB mencapai 30 persen. Namun, kontribusi industri tersebut kini kian menyusut. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal III 2018 bahkan menunjukkan porsi industri manufaktur tercatat sebesar 19,66 persen terhadap PDB

Pada Desember 2018, Indonesia resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah melalui proses negosiasi panjang.

Kemudian, Jokowi kembali mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP 23/2010 yang mewajibkan Freeport melepas saham secara bertahap dalam lima tahun hingga 51 persen.

Pada 12 Juli 2018, Inalum menandatangani perjanjian awal (Head of Agreement/HoA) transaksi divestasi saham Freeport. Selain tahapan divestasi, HoA tersebut juga menyepakati nilai divestasi saham sebesar US$3,85 miliar.

Nilai tersebut mencakup pembelian hak partisipasi (Participating Interest) Rio Tinto sebesar 40 persen pada tambang Grasberg yang kemudian akan dikonversi menjadi saham dan 100 persen saham Freeport-McMorran di PT Indocopper Investama.

Pada 21 Desember 2018, Inalum dinyatakan resmi menjadi pemegang saham mayoritas dari perusahaan asal AS itu. Hal itu diikuti dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang berlaku 2x10 tahun atau hingga 2041.

Pada 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) resmi mengelola Blok Mahakam pasca ditinggal Total E&P Indonesia.

Kemudian, pada 31 Juli 2018, pemerintah juga menyerahkan hak pengelolaan Blok Rokan, Riau kepada Pertamina selepas masa kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021 nanti.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan hak pengelolaan blok-blok terminasi yang habis masa kontraknya pada 2018 lalu kepada Pertamina. Di antaranya Wilayah Kerja (WK) Tuban, WK Ogan Komering, WK Sanga Sanga, WK North Sumatra Offshore, WK Southeast Sumatra dan WK East Kalimantan & Attaka.

Jokowi membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa, misalnya tol Trans Sumatra, tersambungnya tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer (km).

Selain itu, beberapa ruas tol di jalur Sumatra sudah beroperasi, yaitu Palembang-Indralaya, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) dan Medan Binjai.

Infrastruktur di luar Jawa juga terlihat dengan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang sudah beroperasi sejak 2018.

Kementerian Perindustrian juga menyatakan tahun ini sebanyak 18 kawasan industri di sejumlah wilayah akan beroperasi. Beberapa kawasan itu terletak di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, Bitung, dan Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli, dan Teluk Bintuni.  

Jokowi juga membangun infrastruktur di Papua, misalnya Trans Papua sepanjang 3.259,45 km di Papua dan 1.070,62 km di Papua Barat. 

April 2016, Menteri Keuangan saat itu Bambang P.S Brodjonegoro pernah mengungkap bahwa harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang terparkir di luar negeri mencapai Rp11 ribu triliun. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk memulai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun yang sama. 

Namun seiring pelaksanaan tax amnesty, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aset masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri hanya sekitar US$250 miliar atau setara Rp3.250 triliun. Sri Mulyani menggunakan data hasil perusahaan riset swasta, McKinsey. 

Sementara data Bank Indonesia per Februari 2019 menyatakan jumlah uang beredar di Indonesia sebesar Rp5.671,2 triliun. Jumlah uang beredar meningkat sekitar 6 persen dibandingkan Januari 2019.