Tito Kadafi, Menanam Toleransi lewat Literasi

Sebagai anak yang tumbuh di ruang aman, penuh kasih sayang, dan menghargai perbedaan, saya selalu memegang prinsip tidak merundung orang lain adalah bare minimum menjalani hidup.

Saya adalah Tito Tri Kadafi, pendiri Bastra ID (Buat Angkasa Raya Bahagia dengan Bahasa dan Sastra Indonesia), suatu gerakan perdamaian dan toleransi yang di dalamnya mencakup nilai-nilai anti-bullying.

Bagi saya pribadi, membaca berita soal bullying selalu membuat resah.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga membuat saya terhenyak. Sepanjang tahun ini, 25 anak-anak mengakhiri hidup diduga karena mengalami perundungan.

“Kami sangat prihatin jika terjadi lagi anak mengakhiri hidup disebabkan bullying, dan sebagian terjadi di sekolah,” kata salah satu anggota KPAI dalam berita yang saya baca.

Keresahan inilah yang mendorong saya untuk mendirikan Bastra ID, tepatnya pada 2018. Saat itu, saya baru mulai kuliah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Bastra ID didirikan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan literasi, dan emosi sosial anak-anak muda Indonesia. Kami percaya jika individu punya keterampilan itu, mereka jadi lebih mudah menyelesaikan masalah sosial.

Literasi sendiri pada dasarnya kegiatan membaca dan menulis. Melalui ini, orang-orang bisa memperoleh keterampilan untuk berpikir kritis dan berempati.

Orang juga jadi cenderung tidak reaktif, lebih bijak menanggapi masalah, dan memilih pilihan hidup yang lebih toleran serta menghargai perbedaan.

Tahun kedua kuliah, proses meningkatkan kemampuan dan keterampilan bertambah setelah mendapat pembekalan dari Djarum Beasiswa Plus. Bekal ini berguna juga untuk saya mengembangkan Bastra ID.

Cemas pada intoleransi

Selain soal perundungan atau bullying, salah satu alasan saya mendirikan Bastra ID juga karena khawatir soal intoleransi di Indonesia.

Saya tumbuh di Cilegon, kota yang punya masalah cukup serius dalam hal keberagaman. Data dari Setara Institute soal Indeks Kota Toleran (IKT) pada 2024 memasukkan Cilegon dalam daftar 10 kota paling intoleran. Kota tersebut memasuki posisi kedua setelah Parepare dengan skor 3,994.

Beberapa sikap intoleran di Cilegon mencakup penolakan rumah ibadah dan sikap saling curiga antar kelompok. Suatu kali, saya pernah secara random bertanya ke salah satu warga di sana saat membeli minuman segar dan camilan.

“Kenapa sih Bu, waktu itu gereja dilarang dibangun?” tanya saya ketika itu.

“Ya, buat apa Mas? Gereja itu berisik. Gereja itu justru bikin iman kita runtuh,” begitu kira-kira jawabannya yang saya ingat.

Secara bersamaan, saya melihat lokasi pembangunan gereja cukup jauh dari permukiman atau penduduk desa. Jalanan di sana justru lebih bising imbas laju kendaraan berat mengingat Cilegon adalah kota industri. Suara-suara truk, dalam pandangan saya, tentu lebih bising daripada nyanyian di gereja.

Doktrin-doktrin yang menganggap ritual agama lain bertentangan justru membuat kita jadi tak terlihat religius, bahkan bisa saya bilang tak islami. Agama Islam mengajarkan perdamaian dan toleransi.

Situasi semacam ini pula yang melatarbelakangi permainan Kartu Berembug sebagai bagian program Bastra ID.

Kartu Berembug adalah sejenis permainan yang dirancang agar pelajar Indonesia terutama di wilayah konflik bisa berdiskusi soal isu sensitif secara aman dan kritis. Mereka juga bisa lebih santai merespons perbedaan bahkan ikut merayakannya.

Dalam permainan Kartu Berembug ada empat topik yang dibahas, yaitu toleransi agama dan budaya, keadilan gender, semangat anti perundungan, hingga inklusivitas penyandang disabilitas.

Saya dan Bastra ID terus mengenalkan Kartu Berembug di berbagai wilayah terutama Cilegon. Namun, perjalanan menyebarluaskan nilai-nilai ini tak selalu mulus.

Dalam prosesnya, kami pernah ditolak karena dianggap upaya kristenisasi. Namun, saya dan tim tak patah arang. Kami terus mencoba hingga diterima.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.000 penerima manfaat dari program Kartu Berembug. saya terharu sekaligus bangga sekaligus bersyukur.

Kartu Berembug jadi medium penting mengenalkan perbedaan dengan cara yang tenang dan nyaman, di wilayah yang punya riwayat konflik di masa lalu dan masih sensitif terhadap perbedaan.

Untuk mendapat pengetahuan yang lebih komprehensif soal perdamaian, saya mendaftar program magister Peace and Conflict Studies and International Relations di The University of Queensland, Australia.

Saya ingin terus menggerakkan program-program semacam itu karena masalah intoleransi tak cuma muncul di Cilegon, tapi berbagai wilayah di Indonesia.

Saya juga pernah menyuarakan betapa penting toleransi dan perdamaian di forum internasional. Waktu itu, saya jadi satu-satunya wakil Indonesia dalam program peacebuilding ASEAN.

“Compassion over conflict, action over indifference, and dialogue over silence,” ini salah satu cuplikan pidato saya di forum itu.

Selama di Australia, saya juga masih aktif menyuarakan perdamaian, toleransi, dan pendidikan di media sosial. Program terbaru yang saya bangun adalah Gerakan 100, yaitu donasi Rp100 ribu per orang untuk Suku Anak Dalam di Jambi.

Lewat program ini kami mengajak 100 orang gotong-royong patungan Rp100 ribu per orang untuk membeli 100 paket belajar yang kemudian diberikan kepada Suku Anak Dalam.

Gerakan itu bermula ketika ada salah satu pengajar Suku Anak Dalam yang nge-tag saya di Instagram dan bercerita soal pengalaman mengajar.

“Tiap ngajar masuk hutan. Dan di hutan, anak-anak enggak punya akses terhadap bacaan, akses terhadap alat-alat pendidikan yang proper,” demikian kurang lebih kata pengajar itu.

Saya lalu membuka donasi agar semangat kolektif dan gotong royongnya lebih terasa. Dalam kurun waktu empat hari, donasi terkumpul hingga Rp14 juta lebih.

Uang itu, kemudian digunakan untuk mengirim paket pendidikan berisi buku, alat tulis, dan alat permainan non-modern.

Saya berharap gerakan ini bisa meluas dan bisa menjangkau anak-anak pedalaman yang tak cukup terpapar buku serta alat-alat pendidikan.

Harapan juga saya tujukan untuk pemerintah Indonesia. saya berharap mereka menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, berpihak ke rakyat, berpihak ke kemanusiaan, yang tak cuma untuk kepentingan golongan.

Termasuk kebijakan soal pembangunan rumah ibadah. Membangun rumah ibadah seharusnya jadi hak warga negara, bukan sesuatu yang diperjuangkan mati-matian. Pemerintah juga harus memastikan tempat aman masyarakat adat tanpa mengusir mereka.