Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Muktamar akan digelar sebulan setelah pelatikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ia menambahkan sesuai amanat Mukernas III di Bogor, pelaksanaan Muktamar mesti digelar sebulan setelah pilpres atau setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
“Kebijakan partai akan ditetapkan setelah ketua umum baru terpilih,” jelasnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Pusat, pada Senin (25/08).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lukman mengatakan masih butuh mendengarkan banyak masukan dari berbagai sumber termasuk dari para pengurus di daerah. Tetapi, pada dasarnya arah partai tidak akan banyak mengalami perubahan, jelasnya. Komitmen awal dari partai berlambang kabah ini adalah mendukung koalisi merah putih.
Sebelumnya, beberapa politisi senior PPP seperti Muhammad Rodja dan Hamzah Haz menghendaki muktamar digelar secepatnya, yakni setelah pilpres lalu. Mereka menganggap saat ini kompetensi dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat sudah gugur dan kadaluwarsa.
Selain soal Muktamar, beberapa politisi PPP pun hirau dengan status tersangka yang disandang oleh ketua umum mereka, Suryadharma Ali. Bahkan, sebagian dari mereka menginginkan suksesi di tubuh partai ka’bah itu segera untuk dilakukan.