PDIP dan PKB Walkout dari Pengesahan Tata Tertib DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR, Selasa (16/9). Tatib ini akan mengatur anggota DPR periode 2014-2019. Namun pengesahan tatib diwarnai dengan aksi walkout dua fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“Kami ingin (pengesahan tatib) ditunda dulu sebenarnya, karena tatib ini mengacu ke UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) sedangkan UU MD3 masih diuji Mahkamah Konstitusi,” kata Sekretaris Fraksi PKB Hanif Dhakiri di gedung DPR RI, Jakarta.

UU MD3 yang disahkan DPR sehari sebelum pemilu presiden 9 Juli kini digugat PDIP, DPD RI, KPK, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat ke MK. PDIP menyoal pasal dalam UU itu yang mengatur jabatan Ketua DPR tak lagi harus diisi oleh partai pemenang pemilu. Ini menyebabkan PDIP terancam tak bisa menduduki kursi Ketua DPR.

Hanif mengatakan tatib yang akan mengatur anggota DPR 2014-2019 sebaiknya diputuskan sendiri oleh anggota DPR baru. Selain itu, kata Ketua DPP PKB itu, konsensus pengambilan keputusan di DPR seharusnya berdasarkan asas musyawarah mufakat, bukan voting seperti sekarang.

Senada dengan Hanif, politikus PDIP Honing Sani berpendapat terlalu prematur untuk menetapkan Peraturan Tatib sekarang. “Putusan hakim konstitusi terkait UU MD3 saja belum ada, masak produk turunannya sudah disahkan. Itu tidak masuk akal,” kata dia.

Oleh sebab itu kubu PDIP menolak Peraturan Tatib yang di dalamnya mengatur mengenai pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem paket. Sistem itu mengharuskan ketua DPR dan lima wakilnya berasal dari fraksi berbeda dan diajukan sekaligus. Peraturan ini jelas mengganjal kubu PDIP yang hanya terdiri dari empat fraksi, yakni PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem.