Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah berhasil meraup kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan partai-partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu belum akan berhenti. Setidaknya ada tiga langkah yang sudah dalam persiapan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Fadel Muhammad, koalisinya pertama-tama akan mencari dan merevisi undang-undang yang bersifat liberal.
“Akan kami perbaiki. Contohnya seperti UU Perbankan yang mengizinkan kepemilikan asing sebesar 100 persen. Di Malaysia itu tidak ada,” ujar Fadel di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10). “Ini semua UU di saat negara krisis, akan kami perbaiki. Pendataan sudah dilakukan,” ujar pria asal Ternate tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang kedua, KMP akan mengarahkan anggaran untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan pelebaran lapangan kerja.
Untuk langkah ketiga, “sistem indikator harus mampu adakan kontrol sampai tingkat kabupaten dan kota agar anggaran terasa sampai daerah,” ujar mantan Gubernur Gorontalo tersebut. KMP ingin merubah sistem kontrol anggaran sehingga parlemen daerah dapat ikut serta berperan dalam pengontrolan anggaran.
Fadel juga menekankan koalisinya akan mengawal pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo jika program pria asal Solo tersebut berpihak kepada rakyat. Jika tidak, Fadel mengatakan koalisinya akan melakukan perubahan di bidang legislasi.
“Kami harus tunjukkan pada masyarakat kalau peran legislatif adalah peran terhormat dan dapat membuat perubahan di masyarakat sehingga tercipta checks and balances,” ujar Fadel.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional juga mengatakan parlemen akan membantu rakyat jika rakyat mengalami kesulitas di birokrasi.
“Dengan parlemen dikuasai KMP, itu membuat kami mudah melakukan kerja-kerja kerakyatan. Tidak perlu ragu, justru ini peluang kami mempercepat laju konsolidasi demokrasi,” ujar pria asal Bengkulu Utara tersebut.
Ia kemudian mengajak publik untuk memberikan KMP kesempatan untuk membuktikan koalisi tersebut tidak haus kekuasaan dan betul-betul ingin memberikan kontribusi pada republik.