PERSETERUAN KOALISI
KMP dan KHI Perbaiki Komunikasi Politik
CNN Indonesia
Sabtu, 11 Okt 2014 13:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat memberikan sinyal positif untuk meredakan suhu politik. Kubu penguasa legislatif dan eksekutif tersebut bersepakat untuk mengarahkan komunikasi politik berbasis program kerja, bukan untuk saling jegal.
Drajad Hari Wibowo, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menilai ada yang keliru dengan sistem komunikasi politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena diarahkan untuk menarik kubu lawan berpindah haluan. Hal ini yang membuat tidak ada mufakat dan justru berpotensi memecah-belah internal partai politik.
"Kedepannya itu sebaiknya komunikasi politik antara KIH dan KMP diarahkan lebih untuk keberhasilan program, bukan untuk bajak membajak," jelasnya di Jakarta, Sabtu (11/10).
Menurut Drajad, jika hal itu dilakukan maka akan tercipta kerja sama yang konstruktif. "Walaupun tetap bersaing, tapi bersaignya secara sehat," katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta sepakat dengan pernyataan Drajad Wibowo. Komitmen tersebut juga tampak dari hasil silaturahmi Jokowi dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD yang bermufakat untuk menjaga tidak saling mengagalkan.
"DPR sudah mengatakan akan menjamin dan mendukung Pemerintahan Jokowi untuk lima tahun kedepan," katanya.
Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh mengatakan aksi jegal-menjegal menurutnya sah jika dilakukan dalam konteks konstitusional. hal itu disampaikannya sebagai respon atas pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo di salah satu media asing yang menyiratkan upaya KMP menjegal Jokowi di pemerintahan.
"Kalaupun itu masuk ranah DPR juga terbatas karena ada tata tertib dan lain-lain," katanya.
Fauzi Ikhsan, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, melihat perselisihan antara legislatif dan eksekutif di Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab, perbedaan pandangan kedua kubu yang bertikai bukan didasarkan pada perbedaan ideologi.
"Di KIH dan KMP sama-sama ada partai Islam dan sekuler, jadi karena bukan karena masalah ideologi otomatis bisa lebih mudah berdamai," tuturnya.
Drajad Hari Wibowo, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menilai ada yang keliru dengan sistem komunikasi politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena diarahkan untuk menarik kubu lawan berpindah haluan. Hal ini yang membuat tidak ada mufakat dan justru berpotensi memecah-belah internal partai politik.
"Kedepannya itu sebaiknya komunikasi politik antara KIH dan KMP diarahkan lebih untuk keberhasilan program, bukan untuk bajak membajak," jelasnya di Jakarta, Sabtu (11/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta sepakat dengan pernyataan Drajad Wibowo. Komitmen tersebut juga tampak dari hasil silaturahmi Jokowi dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD yang bermufakat untuk menjaga tidak saling mengagalkan.
Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh mengatakan aksi jegal-menjegal menurutnya sah jika dilakukan dalam konteks konstitusional. hal itu disampaikannya sebagai respon atas pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo di salah satu media asing yang menyiratkan upaya KMP menjegal Jokowi di pemerintahan.
"Kalaupun itu masuk ranah DPR juga terbatas karena ada tata tertib dan lain-lain," katanya.
Fauzi Ikhsan, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, melihat perselisihan antara legislatif dan eksekutif di Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab, perbedaan pandangan kedua kubu yang bertikai bukan didasarkan pada perbedaan ideologi.
"Di KIH dan KMP sama-sama ada partai Islam dan sekuler, jadi karena bukan karena masalah ideologi otomatis bisa lebih mudah berdamai," tuturnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK