PDIP Berharap PPP Utuh Saat Bergabung

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan jalan sudah terbuka bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Namun PDIP berharap PPP dapat lebih dulu menyelesaikan konflik internalnya sebelum benar-benar berkoalisi dengan kubunya.

“Sejak awal kami memberi ruang bagi anggota Koalisi Merah Putih yang berminat bergabung dengan kami. Tapi kesungguhan PPP sangat tergantung pada kondisi internal mereka,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira kepada CNN Indonesia, Sabtu (18/10).

Semakin cepat usai kisruh internal PPP, semakin efektif kerjasama PPP dan kubu PDIP di parlemen. “Tidak elok jika konflik belum selesai, kelompok yang terbelak bergabung dengan kami. Rekonsiiasi PPP akan lebih bagus,” ujar Andreas.

Hal senada sebelumnya dikemukakan oleh politikus PDIP Aria Bima. “Pak Jokowi dan (Ketua DPP PDIP) Mbak Puan Maharani hanya menerima rekonsiliasi (PPP),” kata dia. Menurutnya, kedatangan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo ke Muktamar VIII PPP di Surabaya, Kamis (16/10), atas saran Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair.

Sehari sebelum Tjahjo menghadiri muktamar PPP, KH Maimoen Zubair bertemu dengan Joko Widodo di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Muktamar yang ditentang oleh kubu Suryadharma Ali itu kemudian memilih M Romahurmuziy (Romy) sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Romy pun memberi sinyal partainya akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

“PPP memastikan berada dalam pemerintahan agar kami semakin mampu mengawal pemerintah. Akan ada komunikasi lebih lanjut dengan Koalisi Indonesia Hebat dan Pak Jokowi,” kata Romy. Sebelum ini, PPP merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih.

Namun ia tak bisa memastikan apakah PPP akan mendapat jatah menteri kabinet atau tidak. “Menteri itu hak prerogatif presiden. PPP tak memaksakan atau mendorong. Sampai saat ini belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk meminta nama kader PPP (guna dicalonkan menjadi menteri,” ujar Romy.

Sementara itu, Aria Bima menyatakan PDIP belum menyediakan kursi kabinet untuk PPP. “Tidak ada kompensasi. Ini supaya DPR sejuk dan musyawarah mufakat terjadi,” ujarnya.

Aria mengatakan ditugaskan Fraksi PDIP di DPR untuk mempertemukan kubu PDIP dengan PPP. Menurutnya, itu bagian dari usaha Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Bambang Mulyanto untuk menggejot komunikasi politik dengan partai-partai lain di parlemen.