Awal Baik Bagi Pemerintahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto kemarin, Jumat (17/10), mendapat respons positif dari rakyat Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia menyatakan persaingan politik tidak harus berujung pada permusuhan permanen. Itulah sebabnya Jokowi berupaya mencairkan ketegangan politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

“Pertemuan itu inisiatif Jokowi sebagai kader PDIP dan didukung penuh oleh partai. Ini bagus sekali dan bisa menjadi tradisi bangsa. Awal yang baik untuk pemerintahan Jokowi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Hugo Pareira kepada CNN Indonesia, Sabtu (18/10).

Doktor Politik Internasional dari Universitas Giessen, Jerman, itu mengatakan permusuhan politik dan hubungan pribadi harus dipisahkan. Hubungan baik Jokowi dan Prabowo yang tetap terpelihara meski keduanya berseberangan sikap politik membuat rakyat tak lagi tegang dan komunikasi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat mencair.

“Terbelahnya rakyat punya dampak sosial ekonomi,” kata Andreas. Hal itu harus dihindari dalam membangun bangsa lima tahun ke depan. Jokowi dan Prabowo pun sepakat untuk menyamakan visi misi demi mendahulukan kepentingan rakyat. Prabowo meminta kadernya untuk mendukung sekaligus mengawasi pemerintahan Jokowi, sedangkan Jokowi menyatakan pemerintahannya siap dikritik oleh Prabowo.

Andreas tak mempermasalahkan kondisi parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Menurutnya, hadirnya dua kubu besar di legislatif sudah tepat. “Ada kubu yang mendukung pemerintah, ada kubu yang berperan sebagai pengkritik konstruktif bagi pemerintah,” ujarnya.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah pun tak kalah gembira dengan perkembangan politik yang baik itu. “Silaturahmi Jokowi dan Prabowo membuktikan mereka berdua tokoh-tokoh Indonesia yang hebat. Bagi Prabowo yang dengan sukarela menerima kunjungan Jokowi, itu menujukkan sikap cerdas dan kenegarawanannya,” kata dia.

Jokowi dan Prabowo, menurut Basarah, telah memberikan contoh baik bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.