PRESIDEN BARU
Pemimpin Seperti Jokowi Terancam Punah
CNN Indonesia
Senin, 20 Okt 2014 14:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung akan memiliki dampak merugikan bagi perkembangan putra daerah berprestasi. Karir politik juga tidak akan terintis secara bertahap dengan potensi-potensi yang menonjol.
Pengamat politik M. Qodari kepada CNN Indonesia, Senin (20/10), mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi harus bersiap pada perlambatan mekanisme karena ditiadakannya pilkada langsung dan mengalihkan pemilihan ke anggota DPRD.
Menurut Qodari, hal ini disebabkan popularitas dan kedekatan pejabat dalam masyarakat akan menjadi tidak lagi penting jika menggunakan mekanisme pilkada tidak langsung.
"Pada pilkada langsung harus populer dan berprestasi, tapi jika pilkada oleh DPRD, tidak ada urusan sukses atau tidak sukses, selama bisa mempengaruhi separuh anggota DPR, maka bisa terpilih," kata Qodari.
Karir politik Joko Widodo bisa dibilang dimulai dari daerah, melalui pilkada langsung. Mulai dari walikota Solo lalu Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden Indonesia.
"Jika mekanisme pilkada langsung hilang, boleh jadi kita tidak akan bisa melihat lagi pemimpin seperti Jokowi. Jika mekanisme ini hilang, maka akan sulit diulangi lagi," lanjut Qodari.
Ahli politik dari CSIS, Philips J. Vermonte, mengatakan bahwa pilkada langsung memberikan porsi bagi warga di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari negara, memunculkan rasa memiliki sebagai bangsa. Orang di daerah bisa membayangkan menjadi bagian dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional.
"Pilkada langsung menciptakan rasa ke-Indonesia-an yang baru. Rakyat akan merasa bisa memiliki presiden dari daerah mereka sendiri, merasa bisa menyumbang kepemimpinan nasional," kata Philips.
Selain itu dari kubu media, lanjut Philips, tidak akan bisa menyajikan pemberitaan yang menarik dan datar, persis seperti ketika zaman orde baru.
"Jika dihubungkan dengan pemilihan tidak langsung, isi beritanya tidak variatif. Jika pilkada langsung, masyarakat bisa mengikuti pemberitaan para calon mereka," ujar Philips.
Pengamat politik M. Qodari kepada CNN Indonesia, Senin (20/10), mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi harus bersiap pada perlambatan mekanisme karena ditiadakannya pilkada langsung dan mengalihkan pemilihan ke anggota DPRD.
Menurut Qodari, hal ini disebabkan popularitas dan kedekatan pejabat dalam masyarakat akan menjadi tidak lagi penting jika menggunakan mekanisme pilkada tidak langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karir politik Joko Widodo bisa dibilang dimulai dari daerah, melalui pilkada langsung. Mulai dari walikota Solo lalu Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden Indonesia.
Ahli politik dari CSIS, Philips J. Vermonte, mengatakan bahwa pilkada langsung memberikan porsi bagi warga di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari negara, memunculkan rasa memiliki sebagai bangsa. Orang di daerah bisa membayangkan menjadi bagian dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional.
"Pilkada langsung menciptakan rasa ke-Indonesia-an yang baru. Rakyat akan merasa bisa memiliki presiden dari daerah mereka sendiri, merasa bisa menyumbang kepemimpinan nasional," kata Philips.
Selain itu dari kubu media, lanjut Philips, tidak akan bisa menyajikan pemberitaan yang menarik dan datar, persis seperti ketika zaman orde baru.
"Jika dihubungkan dengan pemilihan tidak langsung, isi beritanya tidak variatif. Jika pilkada langsung, masyarakat bisa mengikuti pemberitaan para calon mereka," ujar Philips.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK