Menteri Jokowi Diimbau Buat Kontrak Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menyarankan menteri-menteri kabinet Joko Widodo untuk membuat kontrak politik spesifik, termasuk di bidang penegakan hukum. Ini untuk mengantisipasi upaya menghambat pemberantasan korupsi.

“Presiden, menteri, dan pejabat terkait sebaiknya membuat kontrak politik agar tidak ada pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Selasa (21/10).

Anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu mengingatkan upaya pelemahan KPK sebelumnya terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Tapi SBY merespons sehingga upaya-upaya itu gagal,” ujar Didi.

Ia berharap jaminan terhadap penegakan hukum di Indonesia berlanjut hingga lima tahun ke depan di bawah Joko Widodo, termasuk dalam konteks legislasi yang memperkuat peran KPK maupun penyusunan anggaran untuk KPK di DPR.

Kontrak politik, menurut Didi, penting dibuat agar rakyat yakin pemerintahan baru bisa diharapkan. “Manakala ada oknum di parlemen atau kabinet yang menghendaki pelemahan KPK, pemerintah bisa bertindak,” ujarnya.

Semalam, Menteri Hukum dan HAM kabinet SBY, Amir Syamsuddin, berpesan agar ke depannya aparat hukum lain seperti Polri, Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menunjukkan kinerja baik seperti KPK.

Sementara KPK diminta untuk memperkuat fungsi supervisi terhadap seluruh kementerian dan lembaga negara untuk mencegah korupsi di tiap institusi. “Penindakan bisa dilakukan oleh polisi, jaksa, dan KPK. Tapi jangan lupa bahwa fokus pada pencegahan korupsi juga sangat penting,” kata Amir.